Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah:

Kota Bontang dibentuk berdasarkan:

• Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

Produk hukum daerah lainnya: JDIH Kota Bontang