Dinas Lingkungan Hidup Gelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

(Bontang, 22 November 2017). Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan menggelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bontang pada Rabu (22/11/17) pagi tadi.

Kegiatan RPPLH ini merupakan amanat sekaligus implementasi UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup, acara tersebut dihadiri oleh Rahma Dewi, S.Si, M.E dan Firman Dermawan S.Hut, M.Si selaku narasumber, perwakilan seluruh OPD, Direktur BME, dan perwakilan dari TNK.

Dalam kesempatan tersebut Rahma Dewi, S.Si mengungkapkan bahwa lingkungan hidup merupakan ruang dan modal bagi pembangunan suatu daerah yang memiliki 2 indikator penting.

“Lingkungan hidup merupakan ruang dan modal bagi pembangunan suatu daerah yang memiliki 2 indikator penting. Indikator tersebut terdiri dari daya dukung, yakni kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung makhluk hidup serta daya tampung yang merupakan kegiatan mengonsumsi (menyerap) zat energi komponen lain,” jelas Rahma.

“Kita perlu menjaga keseimbangan sumber daya alam agar tidak terganggu dengan mengurangi konsumsi SDA yang berlebihan. Oleh karena itu, maka dibentuklah RPPLH sebagai dokumen perencanaan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara optimal,” lanjutnya.

Senada, Firman Dermawan S.Hut, M.Si dalam materinya terkait penyusunan RPPLH menjelaskan RPPLH digunakan untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung di Kota Bontang guna mencegah masalah terkait lingkungan hidup.

“Menyusun dokumen RPPLH merupakan kewajiban pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. RPPLH merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung di Kota Bontang guna mencegah masalah terkait lingkungan hidup. Perlu kita ketahui bahwa penyusunan RPPLH terdiri dari 5 bagian, yakni : inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan data terkait lingkungan hidup, menganalisis data, menentukan target dan melakukan penyusunan,” jelas Firman.

“Saya berharap dengan adanya RPPLH ini, kualitas lingkungan hidup akan lebih terjaga, dan adanya kepastian hukum sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup. Perencanaan, perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya sekedar membuat dokumen perencanaan saja, tetapi memahami akar-akar masalahnya dan mencar solusinya,” tutupnya.

PPID Kota Bontang