Bontang Dalam Angka 2019

Ulasan Bontang Dalam Angka Periode Th 2019

ULASAN UMUM

Letak dan Luas Wilayah AdministrasiIklimPemerintahanAparatur Sipil Negara

Kota Bontang terletak antara 117°23′ sampai dengan 117°38′ Bujur Timur dan 0°01′ sampai dengan 0°12′ Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang merupakan wilayah pesisir Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan internasional sehingga menguntungkan dalam interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang dalam skala nasional, regional, maupun internasional.

Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Adapun luas wilayah Kota Bontang 161,877 km2, dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Bontang Selatan (110,908 km2), disusul Kecamatan Bontang Utara (33,033 km2) dan Kecamatan Bontang Barat (17,936 km2).

Topografi wilayah Kota Bontang cenderung yang datar, landai, berbukit dan bergelombang. Secara umum, kawasan Kota Bontang memiliki ketinggian antara 0 –120 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lereng yang bervariasi dan terdiri dari sebagian besar wilayah daratan dan beberapa wilayah berupa pulau-pulau kecil. Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Kota Bontang memiliki kemiringan lereng yang bervariasi dari pantai Timur dan Selatan hingga bagian Barat.

 

Secara klimatologi, Kota Bontang memiliki iklim tropis yang sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Wilayah Kota Bontang termasuk daerah khatulistiwa dan dipengaruhi iklim tropis basah dengan ciri-ciri khas hujan terjadi disepanjang tahun. Oleh karena itu, hampir tidak memiliki perbedaan pergantian musim hujan dan kemarau. Angin musim Barat pada umumnya terjadi pada bulan November-April dan musim angin timur terjadi pada bulan Mei-Oktober.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Bontang, suhu udara di wilayah Kota Bontang berkisar antara 21°C-33°C. Suhu udara terendah 21,45°C terjadi pada bulan Februari dan tertinggi 33,21°C pada bulan Oktober. Walaupun suhu udara Kota Bontang  relatif panas, kelembaban udara termasuk relatif tinggi yaitu berkisar antara 61- 97 persen.  Kelembaban udara terendah terjadi di bulan Februari yaitu 61,70 persen dan yang tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 97,02 persen.

Di Kota Bontang terdapat empat stasiun pengamatan cuaca (curah hujan), yaitu stasiun pengamatan Bontang Lestari, stasiun pengamatan Tanjung Laut, stasiun pengamatan Gunung Elai, dan stasiun pengamatan Gunung Telihan. Di stasiun pengamatan Bontang Lestari, rata-rata curah hujan dalam setahun merupakan yang terendah dibandingkan stasiun pengamatan yang lain yaitu mencapai 122,2 mm dengan 17 hari hujan, dimana curah hujan terendah terjadi di Bulan September yaitu 20 mm dengan 8 hari hujan dalam sebulan, dan yang curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Maret 229,4 mm dengan 17 hari hujan dalam sebulan. Di stasiun pengamatan Tanjung Laut, rata-rata curah hujan dalam setahun merupakan yang tertinggi dibanding stasiun pengamatan yang lain yaitu mencapai 141 mm dengan 12 hari hujan, dimana curah hujan terendah terjadi di Bulan September yaitu 5 mm dengan 2 hari hujan dalam sebulan, dan yang curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Maret 270,2 mm dengan 14 hari hujan dalam sebulan. Di stasiun pengamatan Gunung Elai, rata-rata curah hujan dalam setahun mencapai 125,4 mm dengan 12 hari hujan, dimana curah hujan terendah terjadi di Bulan September yaitu 34,9 mm dengan 5 hari hujan dalam sebulan, dan yang curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Maret 255 mm dengan 15 hari hujan dalam sebulan. Sementara di stasiun pengamatan Gunung Telihan rata-rata curah hujan dalam setahun mencapai 129,9 mm dengan 12 hari hujan, dimana curah hujan terendah terjadi di Bulan September yaitu 34 mm dengan 4 hari hujan dalam sebulan, dan yang curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Maret 245 mm dengan 15 hari hujan dalam sebulan. Dari keempat stasiun pengamatan tersebut curah hujan di Kota Bontang pada tahun 2018 paling banyak terjadi di Bulan Maret dan paling sedikit terjadi di Bulan September.

 

a.  Wilayah Administratif

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 Tahun 2002, secara administratif wilayah Kota Bontang terbagi menjadi tiga (3) kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat. Adapun Kelurahan yang ada pada masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

  1. Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu:
    1. Kelurahan Bontang Lestari dengan 19 Rukun Tetangga (RT);
    2. Kelurahan Satimpo dengan 25 Rukun Tetangga (RT);
    3. Kelurahan Berbas Pantai dengan 24 Rukun Tetangga (RT);
    4. Kelurahan Berbas Tengah dengan 62 Rukun Tetangga (RT);
    5. Kelurahan Tanjung Laut dengan 38 Rukun Tetangga (RT);
    6. Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan 33 Rukun Tetangga (RT).
  2. Kecamatan Bontang Utara terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu:
    1. Kelurahan Bontang Kuala dengan 20 Rukun Tetangga (RT);
    2. Kelurahan Bontang Baru dengan 28 Rukun Tetangga (RT);
    3. Kelurahan Api-Api dengan 42 Rukun Tetangga (RT);
    4. Kelurahan Gunung Elai dengan 45 Rukun Tetangga (RT);
    5. Kelurahan Lok Tuan dengan 52 Rukun Tetangga (RT);
    6. Kelurahan Guntung dengan 18 Rukun Tetangga (RT).
  3. Kecamatan Bontang Barat terdiri dari 3 kelurahan, yaitu:
    1. Kelurahan Kanaan dengan 12 Rukun Tetangga (RT);
    2. Kelurahan Gunung Telihan dengan 30 Rukun Tetangga (RT);
    3. Kelurahan Belimbing dengan 51 Rukun Tetangga (RT).

b.  Organisasi Daerah

Pada periode 2016–2021, Kota Bontang berada di bawah kepemimpinan Walikota  Dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG dan Wakil Walikota Basri Rase yang mempunyai visi untuk “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam melaksanakan tugasnya, walikota dan wakil walikota dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari staf ahli perangkat daerah dan perangkat kecamatan (3 kecamatan dengan 15 kelurahan) maupun Lembaga Teknis Daerah.

Adapun perangkat daerah Kota Bontang, antara lain:

  1. Sekretariat Daerah
  2. Bagian Hukum
  3. Bagian Humas dan Protokol
  4. Bagian Layanan Pengadaan
  5. Bagian Organisasi
  6. Bagian Pemerintahan Umum
  7. Bagian Sosial dan Ekonomi
  8. Bagian Tata Usaha
  9. Bagian Umum
  10. Sekretariat DPRD
  11. Sekretariat Korpri
  12. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  13. Inspektorat Daerah
  14. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  17. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
  18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
  19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  20. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
  21. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
  22. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
  23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
  24. Dinas Lingkungan Hidup
  25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
  26. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  27. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
  28. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  29. Dinas Pendidikan
  30. Dinas Perhubungan
  31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  32. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  33. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
  34. Satuan Polisi Pamong Praja
  35. RSUD Taman Husada
  36. Kecamatan Bontang Selatan
  37. Kecamatan Bontang Utara
  38. Kecamatan Bontang Barat

Selain instansi daerah, untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat sektor pemerintahan Kota Bontang juga didukung oleh instansi vertikal. Ada 12 instansi vertikal yang ada di Kota Bontang, yaitu:

  1. Kodim 0908 Bontang;
  2. Den Arhanud Rudal;
  3. Polres Bontang;
  4. Kementerian Agama;
  5. Pengadilan Agama;
  6. Kejaksaan Negeri;
  7. Pengadilan Negeri;
  8. Badan Pertanahan Nasional;
  9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
  10. Kantor Pelayanan Perpajakan;
  11. Balai Taman Nasional Kutai;
  12. Badan Pusat Statistik.

c.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam bentuk peraturah daerah, fungsi anggaran yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama walikota dan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan walikota, keputusan walikota, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sejatinya, DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan Pemilu Legislatif tahun 2014 untuk masa jabatan 2014 hingga 2019, anggota DPRD Kota Bontang yang terpilih berjumlah 25 orang (2 perempuan dan 23 laki-laki) yang merupakan perwakilan dari 9 partai politik.

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, sebagian besar dari wakil rakyat tersebut merupakan lulusan Strata-1, yaitu sebanyak 13 orang (52 persen), lulusan SMA/sederajat 7 orang (28 persen), lulusan Strata-2 sebanyak 3 orang (12 persen), lulusan Diploma I/II sebanyak 1 orang (4 persen) dan lulusan Diploma III sebnayak 1 orang (4 persen).

Selama tahun 2018 hasil keputusan yang sudah dibuat DPRD Kota Bontang sebanyak 125 keputusan, terdiri dari 15 Peraturan Daerah, 46 Keputusan DPRD, 1 Peraturan DPRD, 15 Raperda Inisiatif, 37 Prolegda, 3 Keputusan Pimpinan, dan 8 berita acara.

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat atau pelayan publik. Sedangkan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Melalui agenda reformasi birokrasi diupayakan peningkatan kualitas PNS sehingga diharapkan pelayanan prima kepada masyarakat akan semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bontang pada tahun 2018 sebanyak 2.819 orang yang terdiri dari 1.272 laki-laki (45,12 persen) dan 1.547 perempuan (54,88 persen). Jika dilihat dari segi golongannya, sebagian besar dari mereka merupakan pegawai golongan III, yaitu sebesar 58,5 persen (1.649 orang). Sedangkan untuk pegawai golongan II berjumlah 719 orang atau sebesar 25,5 persen dan pegawai golongan IV sebesar 413 orang atau sekitar 14,7 persen dan sisanya merupakan pegawai golongan I (1,3 persen).

Sementara itu, dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, sebagian besar PNS di Kota Bontang merupakan lulusan tingkat S1, yaitu sebesar 45,30 persen, diikuti oleh lulusan SMA/sederajat 22,53 persen, lulusan Diploma III 18,55 persen. Dengan dominannya lulusan S1 tersebut, dapat dikatakan Pemerintah Kota Bontang memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang memadai dari aspek pendidikan. Namun dalam menghadapi kemajuan ilmu dan teknologi, tidak hanya dapat diukur dari pendidikan formal saja. Pendidikan non formal juga sangat dibutuhkan untuk menunjang kualifikasi yang ada. Kursus atau diklat dapat digalakkan untuk menunjang kinerja pegawai menuju pegawai yang profesional dalam bidangnya.

Berdasarkan agama yang dianut, pegawai negeri sipil yang ada di Kota Bontang 89,57 persen menganut agama islam. Sementara yang beragama Kristen Protestan, Katholik dan Hindu masing-masing 8,02 persen, 2,06 persen dan 0,35 persen. Meskipun demikian, kerukunan kehidupan beragama tetap terjaga dengan baik dan tidak ada perbedaan perlakuan antara agama satu dengan yang lainnya.

ULASAN SOSIAL BUDAYA

DemografiKetenagakerjaanPendidikanKesehatanKemiskinanKriminalitasKeagamaanLingkungan Hidup

Dalam beberapa dekade terakhir, makna pembangunan telah mengalami pergeseran. Yakni  pandangan awal yang mendefinisikan pembangunan secara sempit sebagai pembangunan ekonomi semata, menjadi sebuah paradigma baru, yaitu pembangunan dengan tujuan akhir kebaikan manusia. Paradigma tersebut mentransformasi konsep pembangunan ekonomi menjadi konsep pembangunan manusia. Oleh karena itu, dalam pembangunan suatu daerah, dalam hal ini Kota Bontang, sangat penting untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas kependudukannya.

Jumlah penduduk Kota Bontang masih akan bertambah tetapi dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang makin melambat. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 174.206 jiwa. Jumlah tersebut tidak terpaut banyak dengan jumlah penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yakni sebesar 179.408 jiwa. Jumlah tersebut jauh meningkat, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Bontang berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 143.683 jiwa.

Jumlah penduduk laki-laki di Kota Bontang masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuannya. Pada tahun 2018, rasio jenis kelamin di Kota Bontang sebesar 109,42. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 109 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan di Kota Bontang. Fenomena ini salah satunya disebabkan karena keberadaan beberapa perusahaan berskala besar yang menarik minat sejumlah tenaga kerja dari luar daerah Kota Bontang, khususnya pekerja laki-laki.

Sebagian besar penduduk Kota Bontang menempati wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan, yakni berturut-turut sebesar 39,98 persen dan 39,01 persen dari total penduduk Kota Bontang. Sementara sisanya sekitar 21,01 persen menempati wilayah Kecamatan Bontang Barat. Sementara itu secara umum, kepadatan penduduk di Kota Bontang mencapak 1.076 jiwa/km2. Angka ini mengkategorikan Kota Bontang sebagai wilayah yang sangat padat. Selain itu, kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Utara mencapai 2.109 jiwa/km2, sedangkan Kecamatan Bontang Barat mencapai 2.040 jiwa/km2 dan Kecamatan Bontang Selatan hanya sekitar 613 jiwa/km2. Banyaknya ketersediaan fasilitas pendidikan dan perekonomian di wilayah Kecamatan Bontang Utara, merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat dengan banyaknya penduduk yang menempati wilayah kecamatan tersebut.

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu kelahiran dan kematian (faktor alamiah) serta migrasi (faktor non alamiah). Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sepanjang tahun 2018 terdapat 3.091 kelahiran dan 621 kematian. Sementara itu, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2016-2018) net migrasi di Kota Bontang telah bergeser menjadi bertanda negatif, yakni jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar (7.080 jiwa) lebih besar daripada penduduk yang melakukan migrasi masuk (5.208 jiwa). Dengan selisih jumlah penduduk yang keluar dari Kota Bontang sebesar 1.872 jiwa ini, salah satunya mengindikasikan bahwa Kota Bontang sudah mulai tidak menarik lagi bagi penduduk dari wilayah lain untuk didatangi. Hal ini juga ditunjang dengan adanya PHK atau efisiensi karyawan pada beberapa perusahaan di Kota Bontang.

Umur median merupakan salah satu indikator penting dalam kependudukan, yaitu untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok umur tertentu. Umur median Kota Bontang pada tahun 2018 adalah 27,47. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kota Bontang masih tergolong sebagai penduduk intermediate, yakni penduduk pertengahan, sudah bukan penduduk muda dan belum menjadi penduduk tua. Dengan terpusatnya penduduk pada kelompok umur tersebut, maka Kota Bontang seharusnya bisa memanfaatkan penduduknya untuk menjadi lebih produktif, sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum dapat tercapai.

Indikator penting lainnya dalam kependudukan adalah rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan juga dapat dibedakan lagi menjadi rasio ketergantungan penduduk muda dan rasio ketergantungan penduduk tua/lansia. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan penduduk muda di Kota Bontang adakah sebesar 42,0 yang berarti seorang anak akan ditanggung oleh dua orang usia produktif. Sedangkan rasio ketergantungan penduduk tua pada tahun 2018 di Kota Bontang adalah 2,4 yang memiliki makna bahwa setiap satu orang lansia akan ditanggung oleh 50 orang usia produktif. Sehingga rasio ketergantungan totalnya adalah sebesar 44,4 yaitu setiap dua orang usia produktif akan menanggung 1 anak atau lansia pada tahun 2018. Dengan kondisi rasio ketergantungan di bawah 50 ini, Kota Bontang sudah dapat disebut sedang mengalami bonus demografi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang dengan keterampilan dan produktivitas yang tinggi sehingga bisa diserap pasar kerja.

 

Pada subbagian sebelumnya telah disampaikan bahwa konsep pembangunan mulai bergeser menjadi konsep pembangunan manusia. Oleh karena itu, untuk memicu pertumbuhan ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, produktif dan berdaya saing. Secara khusus, sumber daya manusia tersebut adalah penduduk yang masih termasuk ke dalam penduduk usia kerja. Karena penduduk usia kerja tersebutlah yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian. Sehingga penting untuk mengetahui dan memahami informasi ketenagakerjaan.

Pada tahun 2018, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas di Kota Bontang sebanyak 124.014 jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 65,16 persen. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, maka TPAK laki-laki sebesar 81,71 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 46,74 persen. Kondisi tersebut salah satunya mengindikasikan bahwa perempuan di Kota Bontang masih lebih banyak yang menjalankan peran pekerjaan domestik atau rumah tangga, daripada ikut aktif di pasar kerja. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, pada tahun 2018 ini sudah mulai lebih banyak perempuan yang masuk kedalam pasar kerja, karena pada tahun 2017 TPAK perempuan hanya sebesar 43,47 persen.

Berdasarkan Sakernas juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 di Kota Bontang terdapat sekitar 9,61 persen penduduk yang mencari kerja/mempersiapkan usaha. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,44 persen. Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa tingkat pengangguran laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan, yakni 11,68 persen berbanding 5,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar  perempuan yang masuk kedalam pasar kerja, bukan hanya sebagai pencari kerja atau mempersiapkan usaha semata, namun sudah benar-benar bekerja.

Sakernas juga memberikan informasi terkait pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kota Bontang, pada tahun 2018 penganggurannya didominasi oleh penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK), yaitu sekitar 39,51 persen. Dan diikuti oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Universitas, yakni masing-masing 17,35 persen dan 16,62 persen. Sedangkan penduduk yang berpendidikan relatif lebih rendah, seperti belum pernah sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar (SD), dan lulusan SD persentase penganggurnya cenderung lebih rendah.

Banyaknya pengangguran dengan tingkat pendidikan SMK di Kota Bontang, sudah seharusnya mendapat perhatian lebih. Salah satunya dalam penyediaan lapangan pekerjaan, juga harus memberikan peluang bagi lulusan SMK tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, pengangguran pada tingkat SMA dan Universitas salah satunya mengindikasikan bahwa penduduk tersebut masih memilih untuk tidak bekerja sebelum mendapatkan pekerjaan yang sesuai, baik secara bidang pekerjaan maupun pendapatan yang diinginkan. Sedangkan penduduk dengan pendidikan yang relatif lebih rendah, cenderung untuk bekerja karena biasanya kondisi perekonomian mereka mengharuskan untuk tetap bekerja tanpa memilih jenis pekerjaan yang dilakukan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang juga mencatat bahwa pada tahun 2018 masih terdapat excess labor supply, yakni kurangnya penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Bontang.  Pada tahun 2018 terdapat 10.602 orang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja (labor supply) sedangkan permintaan tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja hanya sebesar 2.707 orang (labor demand). Hal tersebut menunjukkan adanya excess labor supply,  dimana penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Sehingga ada sekitar 7.895 orang yang tidak mendapatkan pekerjaan melalui lowongan pekerjaan yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja. Bahkan dari permintaan tenaga kerja sebanyak 2.707 orang, tidak semua pencari kerja dapat terserap pada permintaan ini. Tercatat hanya sekitar 1.623 pekerja yang dapat mengisi permintaan tenaga kerja tersebut. Sehingga total pada 2018 terdapat 8.772 tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di Kota Bontang.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 ini terjadi penurunan jumlah penawaran tenaga kerja sekitar 8 persen, yakni dari 11.535 orang pada tahun 2017, menjadi 10.602  orang pada tahun 2018. Sedangkan dari sisi permintaan terjadi peningkatan yang cukup signifikan sekitar 70 persen, yaitu dari 1.594 pada tahun 2017 menjadi 2.707 pada tahun 2018. Hal ini salah satunya menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bontang.

Terkait dengan pekerjanya, di Kota Bontang juga identik dengan buruh/karyawan formal. Sakernas 2018 menunjukkan bahwa sekitar 68 persen pekerja merupakan buruh/karyawan/pegawai baik di pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kota Bontang dan sekitarnya. Sedangkan berdasarkan lapangan pekerjaannya, penduduk Kota Bontang sebagaimana kota-kota lainnya, sebagian besar bergerak dibidang jasa, yakni sekitar 66,3 persen. Kemudian diikuti oleh pekerja yang bergerak dibidang industri pengolahan (29,4 persen) dan pertanian (4,3 persen).

 

 

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya, pembangunan manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu daerah. Pada tingkat nasional, tema kemerdekaan pada tahun 2019 adalah “Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah percaya dengan penduduk yang unggul di segala bidang, dapat memajukan Indonesia secara keseluruhan. Salah satu bidang yang perlu menjadi perhatian adalah bidang pendidikan. Dimana investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan tidak hanya dapat menentukan kesuksesan seorang individu namun juga kemajuan suatu bangsa.

Salah satu wujud keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan adalah dengan pemerataan pendidikan bagi semua masyarakat. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan tersebut, maka fasilitas pendidikan/sekolah pada suatu wilayah harus menjadi perhatian. Pada tahun 2018, di Kota Bontang terdapat 65 unit sekolah setingkat TK/RA, 61 unit sekolah setingkat SD/MI, 34 unit sekolah setingkat SMP/MTs dan 26 sekolah setingkat SMA/SMK/MA. Sekolah-sekolah tersebut menampung sekitar 5.170 murid TK/RA, 20.149 murid SD/MI, 9.457 murid SMP/MTs, dan 8.520 murid SMA/SMK/MA.

Selain jumlah fasilitas dan murid, yang perlu di perhatikan juga adalah rasio murid-guru. Rasio tersebut memberikan gambaran beban kerja seorang guru terhadap muridnya. Rasio ini juga mencerminkan mutu pendidikan, karena semakin besar rasio ini berarti semakin berat pula beban kerja seorang guru, karena pengawasan dan kontrol terhadap murid menjadi semakin berkurang. Di Kota Bontang, pada tahun 2018 rasio murid-guru bervariasi untuk setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD, rasio murid-guru sebesar 16, yang berarti seorang guru SD/MI mengampu sebanyak 16 murid. Sementara pada tingkat SMP/MTs, rasio murid-guru sebesar 15. Dan rasio murid-guru pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 13. Secara keseluruhan, rasio murid-guru di Kota Bontang masih dalam taraf yang wajar. Tidak adanya guru yang memiliki beban mengampu murid yang terlalu banyak. Sehingga dapat dikatakan kegiatan belajar mengajar di Kota Bontang bisa lebih optimal, karena idealnya rasio antara murid dan guru.

Jika infrastruktur pendidikan sudah tersedia, maka harus diimbangi dengan kesadaran untuk bersekolah, agar fasilitas pendidikan tersebut dapat berfungsi maksimal. Beberapa indikator yang menunjukkan partisipasi penduduk untuk bersekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan, yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Indikator yang paling sederhana dalam mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan adalah APK. Indikator ini menghitung seberapa besar penduduk yang berpartisipasi sekolah di jenjang tertentu tanpa melihat apakah umurnya sesuai dengan jenjang tersebut. Pada tahun 2018, APK SD di Kota Bontang sebesar 112,88; sedangkan pada jenjang SMP mempunyai APK sebesar 79,97; serta APK sebesar 75,37 pada jenjang SMA. Angka partisipasi kasar tersebut bisa lebih dari 100 persen, karena adanya penduduk yang bersekolah namun umurnya tidak sesuai dengan jenjang seharusnya.

Untuk melihat seberapa besar penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang umurnya, dapat digunakan Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan persentase penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu dengan umur sesuai dengan jenjang tersebut, dibandingkan dengan total penduduk kelompok umur tersebut. APM Kota Bontang pada tahun 2018 adalah sebesar 99,55 pada jenjang SD, angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat 99,55 persen penduduk berumur 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD. Sementara pada jenjang SMP mempunyai APM sebesar 72,29, yakni 72,29 persen penduduk yang berumur 13-15 tahun bersekolah tepat pada jenjang SMP. Selain itu, APM pada jenjang SMA sebesar 63,93 yang berarti terdapat sekitar 63,93 persen penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA. Sebagai tambahan, selisih antara APK dan APM merupakan persentase penduduk pada kelompok umur tertentu yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang seharusnya.

Indikator berikutnya yang dapat melihat daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS penduduk usia 7-12 tahun Kota Bontang pada tahun 2018 adalah sebesar 99,55 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 0,45 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah sekolah. Sementara APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 99,36 yang berarti masih terdapat 0,64 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Yang paling harus menjadi perhatian adalah APS penduduk usia 16-18 tahun, dimana pada tahun 2018 hanya sebesar 83,47 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 16,53 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah.

Dalam indeks pembangunan manusia (IPM), terdapat perubahan indikator pendidikan. Sebelumnya indikator pendidikan terdiri dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, diganti dengan harapan lama sekolah  sedangkan rata-rata lama sekolah tetap. Angka melek huruf dianggap sudah tidak relevan lagi menjadi indikator yang mempresentasikan pendidikan. Indikator harapan lama sekolah adalah banyaknya tahun sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah di Kota Bontang adalah sebesar 12,89, yang artinya rata-rata lama sekolah yang akan ditempuh oleh anak 7 tahun keatas adalah 12-13 tahun atau setara SMA kelas 3 atau kuliah semester 1. Adapun harapan lama sekolah Kota Bontang dari tahun 2010 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Selanjutnya pencapaian pendidikan juga dapat dilihat pada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang di tahun 2018 adalah sebesar 10,72. Artinya rata-rata lama tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 ke atas adalah 10-11 tahun yaitu pada tingkatan SMA kelas 1 hingga kelas 2. Adapun tren dari tahun 2010, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan.

Jika melihat adanya perbedaan harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah, hal inilah yang menjadi patokan pengembangan pendidikan di Kota Bontang. Dimana penduduk umur 7 tahun ke atas diharapkan akan bersekolah hingga jenjang SMA kelas 3 dan kuliah semester 1. Namun kenyataannya kondisi saat ini penduduk umur 25 tahun ke atas rata-rata mengenyam pendidikan pada tingkat SMA kelas 1 hingga kelas 2. Sehingga perlu adanya peningkatan usaha di dalam dunia pendidikan untuk mencapai harapan lama sekolah bagi penduduk umur 7 tahun ke atas.

 

 

Dalam dimensi pembangunan manusia, selain pendidikan, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah kesehatan masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, maka mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Maka untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan perhatian lebih terhadap segala aspek kesehatan di suatu daerah.

Pada tahun 2018, di Kota Bontang sudah terdapat fasilitas kesehatan yang cukup banyak. Tercatat fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bontang antara lain 5 Rumah Sakit, 2 Klinik Bersalin, 6 Puskesmas, dan 2 Puskemas Pembantu dan 56 praktik dokter perorangan. Sementara itu, untuk fasilitas pendukung kesehatan seperti apotek, toko obat, dan gudang farmasi juga penting untuk diperhatikan. Di Kota Bontang terdapat sejumlah 20 apotek, 8 toko obat, dan 1 gudang farmasi yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain kuantitas fasilitas kesehatan dan pendukungnya yang sudah cukup banyak di Kota Bontang ini, perlu diperhatikan juga aksesibilitas fasilitas tersebut agar tercipta masyarakat yang lebih sehat. Utamanya bagi penduduk yang tinggal di kepulauan (seperti Tihi-Tihi, Gusung, Melahing, dll) yang notabene jauh dengan fasilitas kesehatan yang berada di daratan Kota Bontang.

Selain fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang mencukupi juga menjadi tolak ukur keberhasilan di bidang kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang, jumlah tenaga kesehatan tahun 2018 antara lain 33 dokter spesialis, 104 dokter umum, 35 dokter gigi, 560 perawat, 124 tenaga kebidanan, 101 tenaga kefarmasian, dan 18 ahli gizi. Jumlah tenaga kesehatan ini relatif meningkat kecuali dokter spesialis dikarenakan beberapa dokter spesialis sedang disekolahkan Pemerintah Kota Bontang untuk mengambil subspesialis.

Jika fasilitas dan tenaga kesehatan sudah tersedia, maka penting juga untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya terkait imunisasi pada balita, Keluarga Berencana dan penyakit menular seksual. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kota Bontang, terjadi penurunan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi sepanjang tahun 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kesadaran masyarakat untuk mengimunisasi balitanya ini perlu ditingkatkan kembali agar Kejadian Luar Biasa penyakit Difteri pada tahun 2017 lalu tidak terulang lagi.

Berbicara tentang penyakit, di Kota Bontang masih terdapat beberapa kasus penyakit yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS), Demam Berdarah Dengue (DBD), DIare, Tuberkulosis (TB) dan Malaria. Dimana pada tahun 2018 lalu, kasus terbanyak pada penyakit Diare yakni 2.374 kasus, diikuti dengan penyakit TB dengan 593 kasus, dan DBD dengan 269 kasus. Bahkan pada kasus DBD terjadi peningkatan sekitar 100% daripada tahun sebelumnya. Sementara pada kasus HIV/AIDS dan IMS, walaupun kasusnya relatif tidak banyak, yakni masing-masing 89 dan 9 kasus, namun penyebarannya perlu diwaspadai. Begitu juga untuk penyakit malaria, yang pada tahun 2018 masih terdapat 6 kasus yang terjadi. 

Salah satu maniifestasi keberhasilan penyelenggaraan kesehatan di suatu daerah adalah dengan melihat usia harapan hidup. Usia harapan hidup yang lebih tinggi pada suatu daerah menunjukkan bahwa fasilitas dan layanan kesehatan di daerah tersebut sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dengan bertambahnya usia harapan hidup, maka menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat yang lebih baik, sehingga dapat di ekspektasikan hidup lebih lama. Usia harapan hidup juga menjadi salah satu komponen dari perhitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Adapun usia harapan hidup saat lahir di Kota Bontang pada tahun 2018 adalah sebesar 73,94 tahun. Dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Bontang yang baru lahir pada tahun 2018 diharapkan hidup hingga mencapai umur 73,94 tahun.

Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, usia harapan hidup saat lahir penduduk Kota Bontang terus mengalami kenaikan. Kenaikan angka harapan hidup di Kota Bontang tidak terlepas dari jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, upaya preventif dari Pemerintah terhadap suatu penyakit/wabah, dan juga adanya aksesibilitas penduduk yang kurang mampu terhadap kesehatan. Jika fasilitas kesehatan dan upaya preventif pemerintah tidak dibarengi dengan aksesibilitas yang mudah (mencakup materi dan jarak tempuh) tidak akan maksimal. Salah satu solusi dalam pemerataan aksesibilitas terhadap kesehatan adalah adanya BPJS PBI/Jamkesda. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan penduduk yang kurang mampu memiliki aksesibilitas kesehatan secara material. Sehingga kedepannya Pemerintah Kota Bontang dapat mempertahankan dan meningkatkan dalam hal pembangunan kesehatan seperti jumlah fasilitas, tenaga kesehatan, upaya sosialisasi, dan juga aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan.

Kemiskinan adalah salah satu isu yang berkaitan erat dengan penduduk dan pembangunan manusia. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan sedini mungkin, jika ingin membentuk suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kemiskinan sendiri mencakup aspek multidimensional, sehingga cara ideal untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kemiskinan adalah dengan mengukur kemiskinan dengan berbagai macam indikator. Salah satu penghitungan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita, dengan memperhitungkan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) terbentuk atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Adapun pada tahun 2018 Garis Kemiskinan Kota Bontang adalah sebesar 549.830 rupiah per kapita per bulan. Hal ini berarti, rumah tangga yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah GK tersebut dianggap sebagai rumah tangga miskin. Tren Garis kemiskinan ini terus meningkat setiap tahunnya, yang tentu saja banyak faktor memengaruhi hal tersebut. Diantaranya adalah inflasi dari harga tahun ke tahun dan  meningkatnya pengeluaran rumah tangga di Kota Bontang. Pendekatan pengeluaran ini digunakan oleh BPS sebagai proxy dari pendapatan, sehingga dapat dikatakan semakin besar pengeluaran suatu rumah tangga semakin besar pula pendapatannya dan dapat dianggap semakin sejahtera.

Berdasarkan GK tersebut, dapat diketahui persentase penduduk miskin, yakni proporsi penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya lebih rendah dari garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kota Bontang pada tahun 2018 adalah sebesar 4,67 persen atau turun sekitar 0,49 poin persentase dibandingkan tahun 2017. Bahkan jika dilihat dalam lebih dari satu dekade terakhir, terus terjadi penurunan tren persentase penduduk miskin di Kota Bontang, walaupun penurunannya semakin melambat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, dimana mereka sangat rentan terhadap kemiskinan. Dimana jika terjadi shock dalam perekonomian, maka kelompok rumah tangga hampir miskin tersebut sangat mudah untuk jatuh ke dalam kemiskinan.

Informasi terkait persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan tersebut dapat menjadi gambaran kasar potret kemiskinan di Kota Bontang. Namun untuk melihat lebih jauh terkait kemiskinan dapat digambarkan melalui indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada tahun 2018, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2018 sebesar 0,93 atau meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun 2017. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bontang semakin menjauh dari garis kemiskinan. Hal ini patut menjadi perhatian, karena jika tren indeks kedalaman kemiskinan tersebut terus meningkat, maka akan semakin susah pula bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sehingga bagi pemerintah daerah juga membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengangkat

Sementara itu,untuk indeks keparahan kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2018 adalah 0,26. Tren indeks keparahan kemiskinan di Kota Bontang dalam beberapa tahun terakhir juga terus mengalami kenaikan. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin melebar. Sehingga ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau penduduk miskin semakin diperlukan.

 

 

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, informasi dalam bidang kriminalitas penting untuk diketahui.

Berdasarkan data yang dihimpun Kepolisian Resort Kota Bontang, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan terjadi di Kota Bontang dalam 3 tahun terakhir cenderung menurun, yakni 239 kasus pada tahun 2016, 138 kasus pada tahun 2017 dan 112 kasus pada tahun 2018. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan tingkat penyelesaian kasus atau yang lebih dikenal dengan crime clearance rate, juga terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2016 hanya sekitar 48,53 persen kasus yang terselesaikan, sementara pada tahun 2017 terdapat 77,53 persen, dan pada tahun 2018 Polres Kota Bontang dapat menyelesaikan 95,53 persen kasus.

Sementara itu, berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Kota Bontang, pada tahun 2018 terdapat 384 perkara pidana yang diterima, dengan penyelesaian perkara sebanyak 192 kasus. Sedangkan untuk perkara perdata, terdapat 303 kasus yang diterima, dengan penyelesaian perkara sebanyak 146 kasus. Jika dirinci lagi menurut putusan pengadilan, maka diketahui bahwa kasus yang banyak terjadi di Kota Bontang pada tahun 2018 adalah pencurian (79 kasus), diikuti dengan pidana narkotika/psikotropika (77 kasus), serta perjudian, penganiayaan dan kejahatan kesusilaan, dimana masing-masing secara berurutan sebanyak 23 kasus, 20 kasus dan 18 kasus.

Dari beberapa jenis kriminalitas yang perlu menjadi perhatian adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana pada tahun 2018 masih terjadi pelecehan seksual yakni sebanyak 15 kasus yang didominasi pelecehan kepada korban yang berusia di bawah 17 tahun. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2017 yang terjadi 13 kasus. Sementara terkait penganiayaan/kekerasan, walaupun sudah jauh berkurang, namun pada tahun 2018 masih terjadi penganiayaan/kekerasan terhadap korban berusia di bawah 17 tahun, yaitu sebanyak 2 kasus.

 

 

Dapat diketahui bersama, agama merupakan persoalan keyakinan yang dipercaya mampu membawa kemaslahatan   dan   kebahagiaan   di   dunia   dan   akhirat.   Masalah   yang berhubungan  dengan  agama  terkadang  menimbulkan  konflik  antar  pemeluk agama. Apalagi jika agamanya  dibandingkan dengan  agama lainnya dan  jika berkaitan dengan masalah keyakinan. Oleh kareni itu diperlukan sikap toleransi antar umat beragama, sehingga perbedaan tersebut tidak membuat perpecahan dalam masyarakat.

Berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kota Bontang tahun 2018 mayoritas beragama Islam. Penduduk yang beragam islam mencapai 89,58 persen dari total penduduk. Sementara persentase penduduk yang beragama Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan lainnya masing-masing adalah 8,42 persen, 1,75 persen, 0,17 persen, 0,07 persen dan 0,00 persen. Meskipun penduduk yang beragama Islam merupakan mayoritas, namun konflik agama di Kota Bontang hampir tidak pernah terjadi. Hal ini dikarenakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sementara itu, jumlah rumah ibadah di Kota Bontang tahun 2018 antara lain 118 Masjid, 82 Mushola, 58 Gereja Protestan, 5 Gereja Katholik, dan 1 Pura.

 

 

Sampah adalah semua barang/benda atau sisa barang/benda yang sudah tidak berguna dan terbuang dari kegiatan sehari-hari. Jadi sampah merupakan produk buangan yang pada umumnya berbentuk padat dengan komposisi organik dan anorganik. Khususnya, sampah domestik atau limbah rumah tangga merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan manusia. Sampah yang terkumpul dapat menumpuk dan membusuk sehingga sangat mengganggu kesehatan dan mutu estetika dari suatu lingkungan.

Pengelolaan sampah di Kota Bontang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Berdasarkan data dari dinas, perkiraan produksi sampah per hari di Kota Bontang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, perkiraan produksi sampah per hari mencapai 448,52 m3 atau meningkat 2,94 persen dari tahun 2017. Disamping itu, perkiraan volume sampah yang terangkut juga mengalami peningkatan di tahun 2018. Adapun persentase volume sampah yang terangkut di Kota Bontang meningkat dari 94,87 persen di tahun 2017 menjadi 95 persen di tahun 2018 dari total keseluruhan produksi sampah yang dihasilkan. Jika dilihat dari kecamatannya, Kecamatan Bontang Utara merupakan penyumbang sampah terbesar yaitu 45,24 persen atau mencapai 202,92 m3 sampah per hari dengan perkiraan sampah yang terangkut sebanyak 192,78 m3 per hari. Sementara Kecamatan Bontang Selatan merupakan penyumbang sampah terbanyak kedua dengan total produksi sampah mencapai 171,09 m3 per hari (38,15 persen) dan sampah yang terangkut sebanyak 162,54 m3. Sedangkan Kecamatan Bontang Barat menghasilkan sampah sebanyak 74,51 m3 dengan total sampah yang terangkut sebanyak 70,78 m3. Adapun jumlah sarana/armada kebersihan yang digunakan untuk mengangkut sampah sebanyak 29 unit truk sampah. Jumlah TPS untuk menampung sampah adalah 389 unit. Sedangkan alat berat untuk membantu pengolahan sampah ada 6 unit.

ULASAN POTENSI DAERAH

PertanianPertambangan dan IndustriPerdagangan dan KoperasiPariwisataBencana

1.    Luas Pertanian

Sektor pertanian di Kota Bontang bukan merupakan sektor unggulan. Selain dikarenakan lahan pertanian yang terbatas, masyarakatnya pun lebih senang bekerja di sektor selain pertanian. Lahan sawah di Kota Bontang secara keseluruhan merupakan lahan sawah non irigasi karena sebagian besar atau dapat dikatakan secara keseluruhan sumber pengairannya berasal dari tadah hujan. Masih sama seperti tahun sebelumnya, luas lahan sawah di Kota Bontang berjumlah 74 hektar yang tersebar di tiga kecamatan. Kecamatan Bontang Selatan merupakan kecamatan terbesar yang memiliki lahan sawah yaitu seluas 66 hektar dan Kecamatan Bontang Utara merupakan kecamatan terkecil luas lahan sawahnya yang hanya satu hektar, sedangkan Kecamatan Bontang Barat memiliki luas lahan sawah sebesar tujuh hektar. Luas lahan sawah di Kota Bontang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya baik yang berupa lahan sawah irigasi maupun lahan sawah non irigasi.

Selain lahan sawah, terdapat pula lahan tegal/kebun yang mencapai 891 hektar dimana 90,80 persen lahan terluas terletak di Kecamatan Bontang Selatan. Begitu pula lahan ladang/huma yang 79,94 persen terdapat di Kecamatan Bontang Selatan dari lahan total seluas 1.620 hektar dan lahan yang sementara tidak diusahakan sebesar 74 hektar yang seluruhnya juga terletak di Kecamatan Bontang Selatan. Jika dilihat besarnya lahan selain lahan sawah, sebenarnya Kota Bontang lebih berpotensi untuk pengembangan subsektor hortikultura.

Sektor pertanian selain sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi penduduk, juga menyerap tenaga kerja serta menjadi sumber pendapatan daerah. Meskipun dalam hal ini sektor pertanian bukan merupakan sektor yang diperhitungkan di Kota Bontang. namun dalam masa krisis ekonomi, sektor pertanian masih mampu bertahan dengan memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap perekonomian daerah. Penyediaan pangan yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas gizinya akan mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bontang melaksanakan program peningkatan produktivitas pertanian meliputi penyuluhan peningkatan produksi pertanian, program bantuan alat atau mesin pertanian dan program bantuan penyediaan bibit unggul pertanian. Disamping itu untuk peningkatan kesejahteraan petani dilaksanakan penyuluhan dan pendampingan petani dalam pengelolaan kegiatan pertanian.

2.    Tanaman Pangan

Subsektor pertanian tanaman pangan terdiri dari tanaman padi dan palawija. Subsektor ini memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kota Bontang. Komoditi ini menjadi sangat penting karena merupakan komoditas pokok. Dengan naik turunnya harga beras akan sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat secara umum. Wilayah Kota Bontang merupakan wilayah penghasil padi sawah, sedangkan padi ladang di tahun 2018 sudah tidak lagi diusahakan di Kota Bontang. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Bontang, luas panen padi sawah pada tahun 2018 menurun hingga 19,66 persen dibandingkan tahun 2017, begitu pula produksi padi sawah yang dihasilkan juga menurun hingga 22,49 persen dibandingkan tahun 2017. Jika dilihat berdasarkan kecamatannya, Kecamatan Bontang Selatan merupakan kecamatan penghasil padi sawah terbanyak yaitu 1.868,60 kuintal dengan luas panen 54,90 hektar. Selain Kecamatan Bontang Selatan yang memproduksi padi sawah yaitu Kecamatan Bontang Barat dengan total produksi sebanyak 131,36 kuintal dengan luas panen 4 hektar.

Selain luas panen dan produksi, produktivitasnya juga perlu mendapatkan perhatian, dikarenakan produktivitas merupakan ukuran tingkat keberhasilan suatu proses produksi pertanian. Produktivitas komoditas tanaman pangan padi sawah di Kota Bontang diukur berdasarkan angka rata-rata dari survei ubinan yang dilakukan oleh tim ubinan yang anggotanya terdiri dari tim Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang dan Badan Pusat Statistik Kota Bontang. Produktivitas padi sawah Kota Bontang pada tahun 2018 adalah sebesar 32,84 kuintal per hektar nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 34,04 kuintal per hektar.

Selain padi, palawija juga merupakan komoditi tanaman bahan makanan. Tanaman palawija ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bontang. Komoditas palawija yang ada di Kota Bontang mencakup jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Luas panen dari tahun ke tahun dapat dikatakan cukup berfluktuasi. Namun pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Komoditas jagung merupakan palawija yang paling mendominasi di Kota Bontang dan komoditas ini hanya diusahakan di Kecamatan Bontang Selatan saja, dengan luas panen pada tahun 2018 mencapai 13 hektar atau menurun 23,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berbanding lurus dengan produksinya. Pada tahun 2018 produksi jagung di Kota Bontang sebesar 570 kuintal atau menurun 1,73 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah produksi yang tidak signifikan jika dibandingkan penurunan luas panen ini berpengaruh pada produktivitas jagung. Pada tahun 2018, produktivitas jagung malah meningkat 28,51 persen dari yang sebelumnya 34,12 kuintal per hektar menjadi 43,85 kuintal per hektar.

Komoditas selanjutnya adalah ubi kayu yang diusahakan di tiga kecamatan yang ada di Kota Bontang. Sama halnya dengan komoditas jagung, luas panen ubi kayu mengalami penurunan. Luas panen ubi kayu pada tahun 2018 mencapai 10 hektar atau menurun 16,67 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, produksi ubi kayu justru mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen, dengan nilai total produksi mencapai 3.260 kuintal dalam setahun. Begitupun produktivitas ubi kayu yang juga mengalami peningkatan sebesar 22,49 persen dari 266,15 kuintal per hektar menjadi 326 kuintal per hektar. Jika dilihat menurut kecamatannya, produksi ubi kayu terbesar yaitu Kecamatn Bontang Selatan dengan total produksi sebesar 1.630 kuintal dengan luas panen 5 hektar. Sementara Kecamatan Bontang Utara menempati urutan kedua dengan produksi sebesar 978 kuintal dan luas panen 3 hektar. Selanjutnya Kecamatan Bontang Barat memproduksi 652 kuintal ubi kayu di tahun 2018 dengan luas panen 2 hektar.

Selanjutnya komoditas kacang tanah di Kota Bontang, sama halnya dengan tahun sebelumnya, komoditas ini hanya diusahakan di Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Barat saja. Secara keseluruhan, luas panen kacang tanah juga mengalami penurunan sebesar 9,09 persen dari 11 hektar di tahun 2017 menjadi 10 hektar di tahun 2018. Penurunan ini juga berbanding lurus dengan total produksi dan produktivitasnya dalam setahun yang juga mengalami penurunan. Produksi kacang tanah pada tahun 2018 mengalami penurunan 20,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 150,04 kuintal di tahun 2017 menjadi 120 kuintal di tahun 2018. Untuk produktivitasnya, menurun sebesar -12,02 persen dari 13,64 kuintal per hektar menjadi 12 kuintal per hektar.

Komoditas palawija yang terakhir adalah ubi jalar, pada tahun 2018 komoditas ini hanya diusahakan di Kecamatan Bontang Selatan saja. Dengan luas panen pada tahun 2018 mencapai 4 hektar atau menurun 33,33 persen dibanding tahun. Penurunan ini berbanding lurus dengan produksinya. Pada tahun 2018 produksi ubi jalar di Kota Bontang sebesar 280 kuintal atau mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 47,42 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 532,50 kuintal. Penurunan luas panen ubi jalar ini sebanding dengan penurunan produksinya, sehingga berpengaruh pada angka produktivitas komoditi ini. Pada tahun 2018 produktivitas komoditas ubi jalar mengalami penurunan sebesar 21,13 persen dari sebelumnya 88,75 kuintal per hektar menjadi 70 kuintal per hektar.

3.    Tanaman Hortikultura

Tanaman pertanian lainnya yang termasuk sebagai tanaman bahan makanan adalah tanaman hortikultura. Komoditas hortikultura merupakan sumber pangan protein nabati, vitamin, bahan baku obat (biofarmaka) dan estetika. Salah satu jenis tanaman hortikultura adalah tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan semusim. Tanaman ini merupakan tanaman yang mengandung sumber vitamin, daram mineral, dll, dan ciri tanaman ini adalah berumur kurang dari satu tahun. Tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan semusim yang ditanam di Kota Bontang tahun 2018, antara lain bawang daun, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, jamur, kacang panjang, kangkung kembang kol, ketimun, petsai/sawi, terung, tomat, dan semangka. Dari berbagai jenis tanaman tersebut, yang luas panennya terbesar adalah bawang daun dan bayam yang masing-masing luas panennya berjumlah 42 hektar, sedangkan luas panen yang terkecil adalah jamur seluas 1,5 hektar dikarenakan untuk penanaman jamur sendiri tidak memerlukan area yang luas. Luas panen tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan pada tahun 2018 ini secara relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk masing-masing komoditas. Lebih lanjut bisa dilihat di Tabel 5.1.

Dilihat dari produksinya di tahun 2018, jenis tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan semusim yang produksinya terbanyak adalah kangkung dengan total produksi sebesar 649 kuintal atau meningkat 17,36 persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian disusul tanaman cabai besar, petsai/sawi, dan tomat yang masing-masing produksinya sebesar 559 kuintal, 535 kuintal, dan 506 kuintal. Berbanding lurus dengan luas panennya, produksi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan semusim relatif menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ada beberapa jenis tanaman yang produksinya meningkat seperti bawang daun, kangkung, kembang kol, ketimun, terung, dan semangka. Faktor yang menyebabkan penurunan produksi tanaman semusim secara umum seperti yang dialami oleh sektor pertanian lain adalah karena komoditi ini sangat tergantung pada kondisi faktor alam.

Selain tanaman semusim, terdapat pula tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan tahunan. Tanaman ini merupakan tanaman dengan sumber vitamin, garam mineral, dll dan ciri tanaman ini adalah berumur lebih panjang dari tanaman semusim (lebih dari satu tahun). Berbeda dengan tanaman semusim, tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan tahunan yang diusahakan di Kota Bontang tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan produksi. Hanya beberapa jenis tanaman saja yang produksinya menurun seperti alpukat dan nenas. Produksi terbanyak di tahun 2018 adalah tanaman mangga, dengan total produksi 1.995 kuintal, kemudian disusul rambutan, durian dan sukun dengan produksi berturut-turut 1.238 kuintal, 1.224 kuintal, dan 1.016 kuintal.

Selain tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan, terdapat pula jenis tanaman biofarmaka yang juga termasuk dalam golongan tanaman hortikultura. Tanaman biofarmaka merupakan tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Tanaman biofarmaka yang diusahakan di Kota Bontang tahun 2018 antara lain jahe, kencur, kunyit, laos, lidah buaya, dan temulawak. Luas panen usaha tanaman biofarmaka terbesar di tahun 2018 adalah tanaman jahe dengan luas panen mencapai 29 m2.  Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas panen tanaman biofarmaka juga relatif menurun. Kecuali tanaman temulawak yang meningkat 140 persen dengan luas panen 12 m2 di tahun 2018, dan tanaman lidah buaya yang baru mulai ditanami di tahun 2018 dengan luas panen 1 m2.

 

Berbanding lurus dengan luas panennya, produksi tanaman biofarmaka juga relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kecuali tanaman temulawak yang meningkat 150 persen dengan total produksi 25 kilogram di tahun 2018, dan tanaman lidah buaya yang baru mulai ditanami di tahun 2018 dengan total produksi 1 kilogram. Dari semua tanaman biofarmaka, tanaman jahe merupakan tanaman dengan total produksi terbanyak di tahun 2018 yaitu 96 kilogram meskipun nilai ini menurun 22,58 persen dari tahun 2017.

4.    Perkebunan

Selain subsektor tanaman pangan dan hortikultura, ada pula subsektor perkebunan. Tanaman perkebunan umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama untuk menghasilkan. Pada tahun 2018, jenis tanaman perkebunan yang diusahakan di Kota Bontang antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, aren, kemiri dan jambu mete. Luas tanam perkebunan tersebut relatif tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali kelapa sawit yang meingkat dari 51 hektar menjadi 72 hektar untuk luas tanamnya. Untuk luas tanam karet, kelapa, kopi, kakao, aren, kemiri dan jambu mete masing-masing adalah 35 hektar, 39 hektar, 3 hektar, 1 hektar, 4 hektar, 2 hektar, dan 5 hektar.

Dikarenakan tanaman perkebunan membutuhkan waktu yang agak lama untuk menghasilkan, tidak semua dari tanaman perkebunan yang ditanam itu sudah menghasilkan di tahun 2018. Hanya tanaman kelapa, kelapa sawit, dan aren yang sudah menghasilkan di tahun 2018. Untuk komoditas kelapa sawit, total produksi di tahun 2018 mencapai 27,63 ton, dimana produksi di Kecamatan Bontang Selatan sebanyak 22,64 ton dan di Kecamatan Bontang Barat sebanyak 4,99 ton.

Untuk komoditas kelapa, total produksi tahun 2018 mencapai 16,46 ton. Kecamatan Bontang Selatan merupakan wilayah penghasil kelapa terbanyak dengan total produksi 10,68 ton, disusul Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Barat yang masing-masing produksinya 3,72 ton dan 2,06 ton. Sementara itu, untuk komoditas aren yang memang hanya diusahakan di Kecamatan Bontang Barat, produksinya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 61,17 persen, dari 7,7 ton di tahun 2017 menjadi 2,99 ton di tahun 2018.

5.    Peternakan

Sasaran pembangunan subsektor peternakan diarahkan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi hewani, peningkatan populasi ternak, peningkatan pendapatan peternak dan pemerataan kesempatan kerja pada subsektor peternakan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi peternakan, baik untuk meningkatkan produksi, mutu ternak, pemeliharaan kesehatan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian. Subsektor peternakan memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan di Kota Bontang. Usaha peternakan telah memberikan hasil yang nyata bagi para pelaku usaha (peternak) dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya, di samping membantu usaha perbaikan mutu gizi makanan rakyat melalui peningkatan konsumsi protein hewani yang berasal dari ternak.

Populasi ternak di Kota Bontang meliputi ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak besar yang terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Jumlah ternak besar yang paling banyak adalah sapi potong mencapai 1.223 ekor pada tahun 2018, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 8,04 persen dibandingkan populasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.132 ekor. Sementara populasi sapi perah, kerbau, dan kuda di tahun 2018 masing-masing 15 ekor, 20 ekor, dan 4 ekor. Ternak kecil di Kota Bontang meliputi kambing, domba, dan babi. Diantara ketiganya babi merupakan komoditas ternak yang terbesar populasinya pada tahun 2018 mencapai 5.397 ekor, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 25,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4.309 ekor. Sedangkan untuk komoditas kambing dan domba masing-masing populasinya pada tahun yang sama adalah sebanyak 1.047 ekor dan 159 ekor. Komoditas peternakan yang tersebar populasinya di seluruh kecamatan hanya sapi potong, kambing, dan domba. Sementara sapi perah dan kerbau hanya diusahakan di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Barat, sedangkan kuda dan babi hanya diusahakan di Kecamatan Bontang Barat saja.

Dari keseluruhan populasi ternak, hanya komoditas kuda dan domba yang tidak dilakukan pemotongan pada tahun 2018. Sedangkan komoditas lain dilakukan pemotongan pada tahun 2018. Adapun jumlah pemotongan terbanyak pada tahun 2018 adalah kambing sebesar 6.584 ekor, nilai ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 190,94 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2.263 ekor. Selanjutnya adalah pemotongan komoditas sapi potong, dimana pada tahun 2018 jumlah ternak yang dipotong mencapai 5.730 ekor, nilai ini mengalami peningkatan yang juga signifikan sebesar 49,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3.838 ekor. Pemotongan ternak terbesar ketiga adalah babi, dimana pada tahun 2018 ternak babi yang dipotong mencapai 909 ekor dan nilai ini mengalami penurunan sebesar 19,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya 1.134 ekor.

Selain ternak besar dan kecil, di Kota Bontang terdapat pula ternak unggas yang meliputi ayam kampung, ayam pedaging, itik/itik manila, dan burung puyuh. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang dapat dilihat bahwa ayam kampung merupakan jenis unggas yang terbesar populasinya pada tahun 2018 yaitu mencapai 189.940 ekor, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 18,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya komoditas ayam pedaging mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2018 hingga 425,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana populasinya pada tahun 2018 mencapai 78.800 ekor. Sementara itu pupulasi itik/itik manila juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 167,68 persen dari 5.207 ekor di tahun 2017 menjadi 13.938 ekor di tahun 2018. Begitupun populasi burung puyuh yang mengalami peningkatan sebesar 65,71 persen, dengan total populasi tahun 2018 mencapai 580 ekor.

Pada tahun 2018 di Kota Bontang dilakukan pemotongan unggas pada jenis ayam kampung, ayam pedaging dan itik/itik manila. Adapun jumlah unggas yang paling banyak dipotong adalah jenis ayam pedaging karena merupakan komoditas yang biasanya dibeli oleh masyarakat dan harganya memang lebih murah dibanding ayam kampung. Jumlah ayam pedaging yang dipotong di tahun 2018 sebanyak 3.664.840 ekor, jumlah ini menurun 15,94 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 4.4359.900 ekor di tahun 2017. Sementara jumlah ayam kampung adalah unggas yang paling banyak dipotong kedua setelah ayam pedaging yaitu 82.701 ekor, jumlah ini juga menurun 20,16 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 103.587 ekor. Dan yang terakhir unggas yang dipotong adalah itik/itik manila, yaitu 6.980 ekor, yang juga menurun dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 8.375 ekor (turun 16,66 persen).

 

Produk ikutan dari subsektor peternakan antara lain produksi telur dari ternak unggas. Produksi telur yang paling banyak dihasilkan dari ayam kampung yanitu sebanyak 18.993 kilogram di tahun 2018, dimana produksi di Kecamatan Bontang Selatan sebanyak 9.014 kilogram, Kecamatan Bontang Utara sebanyak 5.264 kilogram, dan Kecamatan Bontang Barat sebanyak 4.715 kilogram. Sedangkan untuk produksi telur itik/itik maila dan burung puyuh pada tahun 2018 masing-masing berjumlah 493 kilogram dan 464 kilogram.

6.    Perikanan

Sumbangan subsektor perikanan terhadap pendapatan regional Kota Bontang cukup besar, hal ini sejalan dengan letak geografis wilayah Kota Bontang yang merupakan daerah pesisir. Subsektor perikanan Kota Bontang didukung dari perikanan laut yang merupakan sektor unggulan dan perikanan budidaya sebagai penunjangnya. Pada tahun 2018, jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kota Bontang masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu mencapai 3.181 rumah tangga yang keseluruhannya merupakan rumah tangga perikanan laut. Dari sejumlah rumah tangga perikanan laut tersebut, produksi yang dihasilkan di tahun 2018 mencapai 20.925,39 ton atau meningkat 0,73 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 20.773,59 ton.

Wilayah Kota Bontang yang berada di pesisir adalah Bontang Selatan dan Bontang Utara sehingga produksi perikanan tangkap pun terkonsentrasi di kedua wilayah ini saja dengan tingkat persebaran yang relatif sama. Di Kecamatan Bontang Selatan terdapat 1.621 rumah tangga perikanan laut dengan total produksi yang dihasilkan sebanyak 10.739,54 ton sedangkan di Kecamatan Bontang Utara terdapat 1.560 rumah tangga perikanan dan menghasilkan 10.185,85 ton ikan dan biota laut lainnya. Berdasarkan jenis biota pada perikanan laut, Ikan Baronang Lingkis merupakan jenis biota laut yang paling banyak jumlah produksinya di Kota Bontang tahun 2018, yaitu sebesar 2.946,59 ton. Selanjutnya yang menghasilkan produksi terbanyak kedua adalah Ikan Tongkol Karai, Cakalang dan Tongkol Komo yang masing-masing produksinya adalah sebesar 1812,14 ton, 1.730,96 ton, dan 1.663,41 ton.

Selain perikanan tangkap, terdapat pula perikanan budidaya. Subsektor perikanan budidaya juga menyumbang pendapatan yang tidak sedikit untuk peningkatan ekonomi di Kota Bontang. Terdapat beberapa jenis usaha perikanan budidaya yang diusahakan di Kota Bontang antara lain budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, dan budidaya keramba. Secara keseluruhan, jumlah rumah tangga yang berusaha di bidang perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dapat dikatakan masyarakat mulai meninggalkan usaha ini dan beralih ke usaha lain. Pada tahun 2018, jumlah rumah tangga perikanan budidaya di kota Bontang sebanyak 446 rumah tangga. Jumlah ini menurun 31,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk usaha perikanan budidaya laut, sama seperti usaha perikanan tangkap, hanya terdapat di Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara karena dua wilayah ini yang letaknya secara geografis berada di wilayah pesisir Kota Bontang. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya laut juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 41,71 persen atau sejumlah 218 rumah tangga, dimana 125 rumah tangga perikanan dari Kecamatan Bontang Selatan dan 93 rumah tangga perikanan dari Kecamatan Bontang Utara. Menurunnya jumlah rumah tangga perikanan budidaya laut berbanding lurus dengan produksi yang dihasilkan oleh perikanan budidaya laut yang juga menurun sebesar 15,42 persen dari 6.325,6 ton di tahun 2017 menjadi 5.350 ton di tahun 2018, dimana Kecamatan Bontang Selatan menghasilkan 3.060,2 ton dan Kecamatan Bontang Utara menghasilkan 2.289,8 ton. Sebagian besar biota perikanan budidaya laut yang dihasilkan adalah rumput laut sebesar 5.306,9 ton, selebihnya adalah kerapu, kakap, kuwe, dan ikan lainnya dengan total produksi berturut-turut adalah sebesar 27 ton, 8,5 ton, 6,4 ton, dan 1,2 ton.

Seperti perikanan budidaya laut, perikanan budidaya tambakpun dilakukan hanya di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya tambak adalah 35 rumah tangga atau turun sekitar 22,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan kategori besar usahanya, pada tahun 2018 secara umum rumah tangga usaha perikanan budidaya tambak di Kota Bontang mengusahakan kurang dari 5 hektar tambak. Jumlah rumah tangga yang mengusahakan perikanan budidaya tambak dengan kategori kurang dari 2 hektar adalah sebanyak 31 rumah tangga yang tersebar di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Sedangkan yang mengusahakan budidaya tambak dengan kategori 2-5 hektar adalah sebanyak 4 rumah tangga. Produksi perikanan budidaya tambak di Kota Bontang tahun 2018 menyumbang 12,9 ton. Jumlah ini juga menurun dibanding tahun 2017 sebesar 11,03 persen. Jenis biota yang dihasilkan dari perikanan budidaya tambak antara lain bandeng sebanyak 5,9 ton, udang windu sebanyak 3,7 ton, dan udang putih sebanyak 3,3 ton.

Selanjutnya perikanan budidaya kolam yang jumlah rumah tangga perikanannya juga menurun cukup signifikan sebesar 47,44 persen, dari 156 rumah tangga perikanan di tahun 2017 menjadi 82 rumah tangga perikanan di tahun 2018. Perikanan budidaya kolam ini diusahakan di seluruh kecamatan di Kota Bontang. Jika dilihat dari kategori besar usahanya, secara umum rumah tangga perikanan budidaya kolam dikelompokkan menjadi empat kategori usaha yaitu < 0,1 hektar, 0,1-0,3 hektar, 0,4-0,5 hektar, dan > 0,5 hektar. Jumlah rumah tangga terbesar yang mengusahakan perikanan budidaya kolam dengan kategori kurang dari 0,1 hektar adalah sebesar 65 rumah tangga yang tersebar di Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat dan Bontang Selatan. Jumlah rumah tangga dengan kategori usaha 0,1-0,3 hektar sebanyak 9 hektar, sedangkan rumah tangga yang kategorinya 0,4-0,5 hektar dan lebih dari 0,5 hektar masing-masing berjumlah 4 rumah tangga. Produksi perikanan budidaya kolam pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 33,4 ton di tahun 2017 menjadi 35,5 ton di tahun 2018 atau naik sekitar 6,29 persen. Adapun jenis biota yang dihasilkan dari perikanan budidaya kolam antara lain ikan lele, nila, gurami, mas, dan ikan lainnya dengan jumlah produksi secara berturut-turut 29,8 ton, 2 ton, 1,8 ton, 1,3 ton, dan 0,6 ton.

Yang terakhir adalah perikanan budidaya keramba. Berbeda dengan subsektor perikanan yang lain, pada perikanan budidaya keramba jumlah rumah tangga yang mengusahakannya meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 44,16 persen dari 77 total rumah tangga di tahun 2017 menjadi 111 rumah tangga di tahun 2018. Sama halnya dengan budidaya kolam, perikanan budidaya keramba pun diusahakan di seluruh kecamatan di Kota Bontang. Selain, jumlah rumah tangga yang meingkat, produksi perikanan budidaya keramba juga mengalami peningkatan sebesar 3,49 persen dari 17,2 ton menjadi 17,8 ton di tahun 2018. Adapun jenis biota yang dihasilkan dari perikanan budidaya keramba yang terbanyak adalah lele dengan produks sebesar 16,3 ton disusul nila dan ikan lainnya dengan produksi 0,7 ton dan 0,8 ton.

Sarana penunjang usaha penangkapan ikan dapat dilihat dari dua indikatornya yaitu jumlah perahu/kapal dan juga banyaknya alat penangkapan ikan di Kota Bontang. Perahu/kapal dibedakan menurut jenisnya adalah perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor. Pada tahun 2018 jumlah perahu tanpa motor adalah sebanyak 117 buah, perahu motor tempel sebanyak 954 buah dan juga kapal motor sebanyak 487 buah. Sedangkan persebaran jumlah perahu/kapal sebanding dengan letak kawasan pesisir suatu kecamatan, dalam hal ini di Kota Bontang Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara.

Banyaknya alat penangkap ikan di Kota Bontang pada tahun 2018 adalah sebanyak 3.473 unit, dimana jumlah ini tersebar di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 1.907 unit dan Kecamatan Bontang Utara sebesar 1.566 unit. Jenis alat penangkapan ikan di Kota Bontang antara lain pukat cincin, jaring insang, jaring angkat, pancing, perangkap, alat pengumpul kerang, alat pengumpul teripang, dan lainnya. Jumlah alat penangkap ikan yang terbesar adalah perangkap, pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 1.954 unit. Yang terbanyak kedua adalah pancing sebanyak 857 unit, selanjutnya yang terbanyak adalah jaring insang sebanyak 499 unit.

Kondisi geologi Kota Bontang yang tidak terlalu kaya akan kandungan bahan tambang, menyebabkan protensi di sektor pertambangan, khusunya pertambangan skala besar nyaris tidak ada. Lokasi pertambangan skala besar yang ada di sekitar Bontang yaitu terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Namun untuk pertambangan skala kecil, masih terdapat di Kota Bontang seperti pertambangan Galian C yang menghasilkan pasir (tanah urug).

Berbeda dengan sektor pertambangan, sektor industri di Kota Bontang merupakan penyumbang terbesar dalam pergerakan perekonomian di Kota Bontang. Di Kota Bontang terdapat dua perusahaan raksasa Indonesia, antara lain PT. Badak NGL yang mengolah gas alam cair atau Liquid Natural Gas (LNG), PT. Pupuk Kalimantan Timur yang memproduksi pupuk uruea dan amoniak untuk bidang pertanian. Kedua perusahaan industri ini menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat Bontang dan juga ikut menggerakkan roda perekonomian di daerah Bontang. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan sumbangsih dalam hal pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Kota Bontang, mulai dari pembangunan jalan, pelatihan sumber daya manusia, hingga menyumbang pendapatan daerah.

Selain dua perusahaan besar tersebut terdapat pula industri lain di Kota Bontang. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Koperasi & UMKM Kota Bontang, jumlah usaha industri yang ada di Kota Bontang terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2014 hingga 2018 pertumbuhan industri logam, mesin, elektronik, dan aneka industri (ILMEA) sebesar 36,25 persen yaitu dari 400 menjadi 545 unit usaha. Dari 524 unit usaha tersebut, 31 merupakan unit usaha formal dan 514 merupakan unit usaha non formal. Meningkatnya jumlah unit usaha ILMEA ini memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah Kota Bontang, diantaranya meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada industri ini. Pada Tahun 2018 tercatat sebanyak 929 orang tenaga kerja yang dipekerjakan pada usaha/perusahaan ILMEA atau dengan kata lain meningkat  4,26 persen dibandingkan tahun 2017. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya nilai investasi dari unit usaha ILMEA sebesar 1,87 persen dari yang semula 122.190,07 juta rupiah di tahun 2017 menjadi 12.417,63 juta rupiah di tahun 2018.

Sama halnya dengan industri logam, mesin, elektronik, dan aneka industri (ILMEA), industri kimia, agro, dan hasil hutan (IKAHH) juga terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2014 hingga 2018 pertumbuhannya sebesar 63,98 persen yaitu dari semula 533 unit usaha menjadi 874 unit usaha. Dari 874 unit usaha tersebut, dua (2) unit usaha tersebut merupakan unit usaha formal dan 872 merupakan unit usaha nonformal. Begitupun halnya dengan penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi yang ditanamkan pada unit usaha IKAHH ini yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana peningkatan jumlah tenaga kerja dibandingkan tahun 2017 sebesar 36,35 persen, dan nilai investasi meningkat sebesar 25,38 persen dibandingkan tahun 2017.

Selain ILMEA dan IKAHH, terdapat kategori industri lain, yaitu :

  • Industri Makanan dan Bahan Minuman
  • Industri Minuman
  • Industri Kimia
  • Industri Percetakan
  • Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Jumlah usaha dan tenaga kerja industri makanan dan bahan minuman di Kota Bontang tahun 2018 mendominasi dibanding kategori lainnya, yaitu sebanyak 525 usaha yang menyerap 646 tenaga kerja. Urutan kedua adalah Industri Minuman yaitu sebanyak 283 usaha menyerap 241 tenaga kerja.  Jumlah usaha dan tenaga kerja terbanyak ketiga terdapat pada industri percetakan, yaitu sebanyak 43 usaha dengan menyerap 68 tenaga kerja. Gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 22 di bawah ini.

Nilai investasi terbesar dari kategori industri selain ILMEA dan IKAHH dihasilkan dari industri minuman sebesar 8,4 miliar rupiah atau sebesar 32,91 persen dari nilai investasi total. Kedudukan terbesar kedua berada pada Industri Makanan dan Bahan Makanan sebesar 8,2 miliar rupiah atau sekitar 32,18 persen dari nilai investasi total. Nilai investasi terbesar ke-3 dihasilkan dari industri percetakan dengan nilai 4,6 miliar rupiah atau sekitar 18,04 persen dari nilai investasi total. Sisanya dari industri kimia dan hasil hutan dan perkebunan sebesar 4,3 miliar rupiah atau sekitar 16,86% dari nilai investasi total. Lihat gambar 23 di bawah ini untuk lebih detail.

1.    Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan mutlak diperlukan untuk menunjang aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Bontang. Berdasarkan catatan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bontang pada tahun 2018 terdapat sarana perdagangan sebanyak 2.729 unit usaha. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 14 unit usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar unit usaha merupakan Kios Pasar (1546 unit usaha), Los Pasar (921 unit usaha), dan Toko (256 unit usaha). Selain itu, di Kota Bontang juga terdapat 3 unit pasar umum dan 3 unit pasar desa.

 

Selain itu, sebagai kota yang berbasis industri manufaktur, Kota Bontang cukup aktif dalam melakukan perdagangan antar negara. Hal ini tidak terlepas dari beberapa komoditas yang dihasilkan oleh industri-industri di Kota Bontang yang diekspor ke luar negeri. Selain itu, dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku, maupun peralatan dan mesin untuk menunjang proses industri tersebut dilakukan juga impor barang dari luar negeri.

Pada tahun 2018 nilai ekspor Kota Bontang sebesar 4.565,3 juta US$, meningkat sebesar 1,93 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2017. Kenaikan ekspor tersebut ditopang oleh kenaikan ekspor nonmigas yang meningkat hingga 189,3 juta US$, walaupun di sisi lain ekspor migas mengalami penurunan yang mencapai 103 juta US$. Namun secara keseluruhan, ekspor Kota Bontang masih didominasi oleh sektor migas yang mencapai 86 persen dari total ekspor pada tahun 2018, sedangkan 14 persen sisanya berasal dari sektor nonmigas.

Sementara itu, nilai impor Kota Bontang secara total pada tahun 2018 adalah sebesar 279 juta US$ atau meningkat sebesar 153,26 persen. Kenaikan impor tersebut terjadi baik pada sektor migas maupun sektor nonmigas, yakni masing-masing sebesar 80,8 juta US$ dan 88 juta US$. Walaupun demikian, impor Kota Bontang juga masih didominasi oleh sektor migas, dengan proporsi mencapai 55 persen dari total impor Kota Bontang. Sedangkan 45 persen sisanya merupakan impor dari sektor nonmigas.

Dengan nilai ekspor yang jauh lebih besar daripada nilai impor, maka perdagangan luar negeri di Kota Bontang menjadi surplus. Hal ini salah satunya ditopang oleh adanya komoditi Liquid Natural Gas (LNG) yang merupakan komoditas ekspor dengan harga yang tinggi sehingga membentuk nilai ekspor migas menjadi besar. Namun, jika dilihat trennya dalam periode 2012-2018 terlihat bahwa tren surplus perdagangannya cenderung menurun. Walaupun surplus perdagangan luar negeri sempat meningkat pada tahun 2017, namun kembali sedikit menurun pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya penurunan nilai ekspor migas terutama komoditi LNG sebagai komoditas utama pembentuk nilai ekspor Kota Bontang.

Pada tahun 2018 nilai ekspor Kota Bontang sebesar 4.565,3 juta US$, meningkat sebesar 1,93 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2017. Kenaikan ekspor tersebut ditopang oleh kenaikan ekspor nonmigas yang meningkat hingga 189,3 juta US$, walaupun di sisi lain ekspor migas mengalami penurunan yang mencapai 103 juta US$. Namun secara keseluruhan, ekspor Kota Bontang masih didominasi oleh sektor migas yang mencapai 86 persen dari total ekspor pada tahun 2018, sedangkan 14 persen sisanya berasal dari sektor nonmigas.

2.    Koperasi

Koperasi di Indonesia berperan strategis dalam menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat serta pembangunan nasional. Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan, dan prinsip keadilan yang berakar pada masyarakat kita, yaitu gotong royong. Koperasi memiliki fungsi dan peran dalam membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Untuk itu, koperasi dituntut meningkatkan kemandiriannya yang dapat dicapai dengan mengembangkan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Pada awalnya koperasi cukup berkembang baik hingga tahun 2017, namun di tahun 2018 lembaga koperasi di Kota Bontang mengalami penurunan, dari 132 koperasi menjadi 108 koperasi. Penurunan ini diakibatkan banyaknya koperasi yang sudah tidak aktif lagi. Bahkan ada koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran dikarenakan adanya masalah-masalah baik internal maupun eksternal. Pembubaran ini tentu saja bertujuan untuk menata kelembagaan koperasi agar aktif secara kelembagaan dan usaha koperasi, sehingga didapatkan data valid dalam pembinaan usaha koperasi.

Berdasarkan jenis koperasi, di Kota Bontang 2018 terdapat empat jenis koperasi yaitu koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi simpan pinjam yang mana jumlah koperasi dari masing-masing jenis koperasi tersebut berturut-turut adalah 3 unit, 95 unit, 1 unit dan 9 unit. Namun jika dilihat dari kelompok usahanya, koperasi yang ada di Kota Bontang antara lain 1 koperasi unit desa, 7 koperasi pegawai, 29 koperasi karyawan, 1 koperasi industri kerajinan rakyat, 2 koperasi pasar, 2 koperasi wanita, 6 koperasi nelayan, 3 koperasi TKBM, 3 koperasi angkatan darat dan kepolisian, 9 koperasi simpan pinjam, 1 koperasi pondok pesantren, 6 koperasi serba usaha, dan 38 koperasi lainnya.

Berbicara mengenai potensi suatu daerah tidak terlepas dengan potensi pariwisatanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bontang sudah menggalakkan beberapa potensi wisata yang ada di wilayahnya. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang, pada tahun 2018 terdapat 409.330 wisatawan, yakni 409.319 wisatawan domestik dan 11 wisatawan mancanegara. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tercatat ada 383.950 wisatawan sepanjang tahun 2017.

Peningkatan jumlah wisatawan tersebut erat kaitannya dengan semakin banyaknya tempat wisata yang dapat dikunjungi di Kota Bontang. Selama tahun 2018, tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan antara lain, Taman Graha Mangrove, Lembah Permai, Kenari Water Park,  dan Pulau Basah. Agar potensi wisata di Kota Bontang lebih menarik lagi bagi wisatawan, perlu adanya sinergi antara pemerintah, pengusaha pariwisata, dan warga.

Selain itu, salah satu sarana penunjang sektor pariwisata yang sangat diperlukan wisatawan adalah ketersediaan hotel dan akomodasi lainnya. Sektor hotel dan pariwisata saling membutuhkan dan harus saling mendukung. Bagi wisatawan yang berasal dari luar wilayah Kota Bontang tentunya memerlukan tempatmenginap yang represntatif, nyaman dan layak, sehingga mereka betah dan berlama-lama berada di Kota Bontang.

Pada tahun 2018 jumlah hotel di Kota Bontang adalah 29 yaitu terdiri dari 3 hotel berbintang dan 26 hotel non bintang. Tiga hotel berbintang tersebut adalah Hotel Bintang Sintuk, Hotel Equator, dan Hotel Oak Tree. Sedangkan total kamar sebanyak 797 unit dan tempat tidur sebanyak 1.229 unit dari 29 hotel tersebut.

 

Selain memiliki potensi yang positif, Kota Bontang juga memiliki potensi bencana yang patut diwaspadai. Sepanjang tahun 2018, berdasarkan catatan yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang terjadi beberapa kejadian bencana. Bencana yang cukup sering terjadi adalah kebakaran, baik rumah tempat tinggal maupun lahan, kecelakaan laut, banjir dan tanah longsor. Beberapa kejadian bencana tersebut dapat dihindari dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya, menjelaskan pentingnya memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi rumah tangga, atau memberikan pengertian kepada beberapa pihak yang sengaja membakar lahannya, ataupun memberikan penjelasan mengenai keamanan baik di darat, laut, ataupun sungai. Yang tidak kalah pentingnya adalah mendidik masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, ataupun menebang pohon-pohon besar agar tidak terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Sementara itu, berdasarkan data yang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, sepanjang tahun 2018 mereka melakukan cukup banyak kegiatan penyelamatan, diantaranya yang cukup banyak adalah evakuasi sarang tawon, evakuasi ular piton, evakuasi monyet, dan evakuasi buaya. Dengan kondisi wilayah Kota Bontang yang sebagian masih ada yang berdekatan dengan hutan, ataupun dekat laut (muara), maka cukup banyak pula beberapa binatang liar yang ada di Kota Bontang. Sehingga kondisi ini juga harus diperhatikan, agar masyarakat dan binatang tersebut dapat tetap hidup berdampingan.

ULASAN ENERGI

ListrikAirGas

Energi listrik merupakan salah satu jenis energi yang sangat dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan produksi perusahaan, lembaga, maupun kehidupan masyarakat. Secara umum, penyedia tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Bontang berasal dari PT.PLN (Persero) Area Bontang (meliputi wilayah Bontang dan Kutai Timur). Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Area Bontang, produksi listrik Kota Bontang pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,68 persen dari tahun sebelumnya, yang sebeli=umnya 191.224.421 KWh menjadi 196.358.375 KWh. Peningkatan ini berdampak pada meningkatnya listrik yang terjual dari tahun sebelumnya 180.377.105 KWh menjadi 189.774.745 KWh atau dengan kata lain meningkat sebesar 5,21 persen.

Meskipun demikian, seiring meningkatnya kebutuhan listrik dari masyarakat, jumlah pelanggan listrik di ketiga kecamatan di Kota Bontang tahun ke tahunnya selalu meningkat. Secara umum, jumlah pelanggan PLN di Kota Bontang pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,88 persen dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN Area Bontang, Kecamatan Bontang Utara merupakan wilayah yang mempunyai pelanggan PLN terbanyak yaitu sebanyak 24.927 pelanggan (48,52 persen). Kemudian disusul Kecamatan Bontang Selatan dengan jumlah pelanggan sebanyak 17.517 pelanggan (34,10 persen) dan Kecamatan Bontang Barat dengan jumlah pelanggan sebanyak 8.930 pelanggan (17,38 persen).

 

Selain listrik, kebutuhan akan adanya air bersih juga merupakan hal yang tak kalah pentingnya. Kebutuhan akan air bersih di sebagian besar wilayah Kota Bontang dipenuhi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bontang yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bontang.  Air PDAM sendiri dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat, namun oleh instansi pemerintah, perusahaan, dsb. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 26.535 sambungan PDAM di Kota Bontang atau meningkat sebesar 7,26 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari wilayahnya, Kecamatan Bontang Utara merupakan wilayah dengan sambungan terbanyak yaitu 14.369 sambungan (54,15 persen), kemudian Kecamatan Bontang Selatan dengan jumlah sambungan sebanyak 8.580 sambungan (32,34 persen) dan Kecamatan Bontang Barat dengan jumlah sambungan sebanyak 3.586 sambungan (13,51 persen).

Jika dilihat dari jenis konsumennya, pelanggan nonniaga merupakan yang terbanyak yaitu 22.798 pelanggan (85,92 persen). Selebihnya merupakan pelanggan dari jenis niaga, sosial dan khusus yang masing-masing jumlah pelanggannya sebanyak 3.254 pelanggan (12,26 persen), 259 pelanggan (0,98 persen), dan 224 pelanggan (0,84 persen).

Berdasarkan data yang diperoleh dari PDAM Kota Bontang, meningkatnya jumlah pelanggan dari tahun ke tahun tidak mempengaruhi jumlah debit air yang diproduksi. Diketahui bersama sumber air Kota Bontang berasal dari air tanah, sungai, dan penampungan air hujan (embung atau waduk). Dalam beberapa dekade terakhir air tanah dijadikan andalan, sisanya menggunakan air sungai dan tadah hujan. Bertambahnya jumlah pengguna layanan PDAM mengakibatkan pelayanan pasokan air kepada konsumen belum semuanya dapat terlayani selama 24 jam per hari dan kualitas air yang diterima konsumen di beberapa wilayah masih bisa dikatakan delum memenuhi standar. Pada tahun 2018, produksi air oleh PDAM menurun hingga 1,35 persen (dari 10.307.436,14 m3 di tahun 2017 menjadi 10.167.932,62 m3 di tahun 2018). Namun sebaliknya, jumlah air yang terjual mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan yaitu sebesar 0,01 persen (dari 8.399.420 m3 di tahun 2017 menjadi 8.400.240 m3 di tahun 2018).

 

Sebagai kota penghasil gas yang cukup besar, pemerintah mencanangkan Kota Bontang pada tahun 2020 menjadi City Gas, yakni seluruh masyarakatnya menggunakan bahan bakar gas alam untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun gas bumi yang digunakan memiliki berat jenis ringan dan tekanan yang rendah, sehingga dinilai lebih aman dari kebakaran karena ketika terjadi kebocoran, gas akan langsung menguap ke udara. Untuk mewujudkan program city gas, Pemerintah Kota Bontang menunjuk PT. Bontang Migas dan Energi (BME) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Bontang (BUMD) untuk melaksanakan tata kelola jaringan gas rumah tangga.

Pengembangan jaringan gas kota dilakukan bertahap sejak tahun 2011. Hingga tahun 2018 jumlah sambungan yang dilayani PT. Bontang Migas dan Energi mencapai 6.542 konsumen atau naik sekitar 31,92 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah sambungan tersebut sudah merambah di tiga kecamatan dan delapan kelurahan, dimana sebelumnya Kecamatan Bontang Selatan belum ada sambungan rumah tangganya. Pada tahun 2018 masih ada tujuh kelurahan yang belum ada sambungan rumah tangganya, yaitu Kelurahan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Bontang Baru, Lok Tuan, Guntung, dan Belimbing. Diharapkan di tahun 2020 seluruh wilayah di Kota Bontang sudah dapat menggunakan gas kota sehingga program city gas dapat tercapai.

Jika dilihat dari jenis konsumennya, konsumen dari nonniaga merupakan pengguna layanan ini yang terbanyak, yaitu 6.499 sambungan (99,34 persen), selebihnya pada golongan niaga sebanyak 43 sambungan (0,66 persen). Jumlah gas yang diproduksi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah sambungan yang dibuat. Pada tahun 2018, produksi gas yang dihasilkan naik 18 persen dari 34,88 mmscf di tahun 2017 menjadi 41,16 mmscf di tahun 2018. Sebalikanya jumlah gas yang terjual menurun 0,36 persen dibanding tahun sebelumnya dari 33,42 mmscf di tahun 2017 menjadi 33,30 mmscf di tahun 2018.

 

ULASAN TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

TransportasiKomunikasii

Era globalisasi menuntut mobilitas yang serba cepat dan mudah. Mobilitas dan aktivitas masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan sarana transportasi yang mencakup transportasi darat, laut dan udara. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi daerah yang memadai akan memperlancar aktivitas perekonomian daerah.

Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Hal ini dikarenakan fungsinya sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah yang lain. Jalan sebagai penghubung sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Pada tahun 2018, panjang jalan di Kota Bontang mencapai 206,399 meter. Berdasarkan tingkat kewenangan pengelolaan, jalan kabupaten/kota masih merupakan bagian terbesar yaitu 95,60 persen (197.326 meter). Sisanya merupakan jalan negara sepanjang 9.073 meter. Dirinci menurut jenis permukaan jalan, jalan di Kota Bontang 65,54 persen merupakan jalan yang tidak beraspal, dan 34,46 persen saja jalan yang beraspal. Namun jika dibandingkan tahun sebelumnya, panjang jalan yang beraspal meningkat dari 71.121,5 meter di tahun 2017 menjadi 71.123,64 meter di tahun 2018. Selanjutnya jika dirinci menurut kondisi jalan khususnya jalan negara dan kabupaten/kota di Kota Bontang tahun 2018, 88,38 persen dalam kondisi baik (182.418,09 meter), 1,45 persen dalam kondisi sedang, 7,92 persen dalam kondisi rusak, dan 2,25 persen dalam kondisi rusak parah. Selain jalan raya, di Kota Bontang juga terdapat prasarana seperti jembatan. Jumlah jembatan yang ada di Kota Bontang tahun 2018 tidak mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 39 buah jembatan beton dengan panjang 582 meter dan 18 buah jembatan kayu dengan panjang 274 meter.

Salah satu sarana penting dari subsektor angkutan darat adalah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang cenderung meningkat, merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Seiring bertambahnya penduduk Kota Bontang, permintaan akan kendaraan bermotor pun semakin meningkat. Selain kendaraan pribadi, masyarakat juga menggunakan kendaraan umum dalam kota seperti angkot. Masih sama seperti tahun sebelumnya, jumlah kendaraan umum yang masih beroperasi di Kota Bontang berjumlah 155 unit, dan seluruhnya merupakan angkutan yang tidak memiliki jadwal tetap. Jumlah fasilitas penunjang angkutan jalan raya juga tak kalah pentingnya. Di Kota Bontang tahun 2018 terdapat 1 buah terminal, 9 tempat parkir beretribusi, 895 rambu lalu lintas, 15 lampu jalan raya, dan 35 RPPJ.

 

Pada beberapa tahun terakhir, dimana kemajuan teknologi sudah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berkomunikasi, ternyata jasa pos masih cukup banyak diminati oleh sebagian penduduk Kota Bontang. Walaupun terjadi pergeseran pola dalam penggunaan jasa pos saat ini. Jika pada 1-2 dekade yang lalu, jasa pos banyak digunakan untuk mengirim dan menerima surat untuk berkomunikasi. Pada saat sekarang jasa pos lebih banyak digunakan untuk pengiriman barang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh PT. Pos Indonesia Kota Bontang, dengan jumlah kantor pos sebanyak 4 unit, PT. Pos Indonesia Kota Bontang sepanjang tahun 2018 melayani pengiriman surat dan paket pos sebanyak 23.815 buah baik untuk pengiriman dalam maupun luar negeri. Bahkan untuk penerimaan surat dan paket pos di Kota Bontang, PT. Pos melayani sebanyak 391.083 buah. Jumlah tersebut jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 205.886 surat dan paket pos. Hal ini sangat dimungkinkan disebabkan oleh semakin banyaknya warga Kota Bontang yang memilih berbelanja secara online dan memilih paket pos sebagai metode pengirimannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pos masih menjadi pilihan bagi masyarakat ditengah maraknya usaha-usaha pengiriman surat/barang/paket oleh pihak swasta lain.

Selain pengiriman surat dan paket pos, kantor pos juga melayani pengiriman dan penerimaan wesel pos. Sepanjang tahun 2018, kantor pos di Kota Bontang mengirim wesel pos sebanyak 38.606 kali dengan total nilai sebesar 105,1 miliar rupiah, jauh meningkat dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 17,4 miliar rupiah. Sementara itu, kantor pos menerima wesel pos sebanyak 3.919 kali dengan nilai 7,8 miliar rupiah.

ULASAN EKONOMI

Perkembangan Keuangan DaerahPosisi Keuangan MasyarakatPerkembangan Investasi DaerahPerkembangan Ekonomi Daerah

Semenjak berdiri pada 12 Oktober 1999 sebagai daerah dengan otonomi khusus, Kota Bontang telah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan baik dari segi pelayanan, penataan kota, dan pembangunan. Sebagai daerah yang relatif baru berdiri, pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya sering kali diungkapkan. Penyelenggaraan aktivitas tersebut berkaitan erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, bagaimana Pemerintah Kota Bontang dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya dalam pembuatan kebijakan tersebut diperlukan data yang dapat menggambarkan seluruh potensi daerah, agar kebijakan yang dibuat lebih terarah.

Berbicara mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Bontang, jika pada kurun waktu 2013-2017 realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Bontang cenderung menurun, namun pada tahun 2018 realisasi pendapatan dan belanjanya mulai meningkat. Realisasi pendapatan Kota Bontang pada tahun 2018 mencapai 1,25 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja positif dari sisi penerimaan perpajakan daerah. Dimana pajak daerah berkontribusi hingga sebesar 59,9 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Walaupun demikian, kemampuan pendapatan asli daerah Kota Bontang dalam mendukung otonomi daerahnya masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dari pola rasio antara pendapatan asli daerah Kota Bontang dengan total pendapatan, atau dikenal dengan rasio kemandirian daerah, selama lima tahun anggaran 2014-2018 masih memiliki rasio antara 10-16 persen, dimana pada tahun 2018 hanya mencapai 15,9 persen. Hal ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bontang masih cukup rendah untuk mendanai belanja daerah, karena belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah dengan pendapatan asli daerah secara murni.

Sebagian besar realisasi pendapatan Kota Bontang pada tahun 2018 masih berasal dari dana perimbangan yakni mencapai 68,3 persen. Lebih khusus lagi dana perimbangan tersebut berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang mencapai 476,5 miliar. Pada tahun 2018 ini komponen tersebut kembali meningkat, setelah pada beberapa tahun sebelumnya mengalami tren yang cenderung menurun. Bagaimanapun ketergantungan terhadap dana perimbangan harus tetap dikurangi, karena besaran dana perimbangan sangat rentan terhadap fluktuasi penerimaan negara secara nasional.

Dalam hal realisasi belanja Pemerintah Kota Bontang, pada tahun 2018 mencapai 1,19 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan belanja pada tahun sebelumnya. Dengan realisasi belanja sejumlah tersebut, menunjukkan bahwa belanja pada tahun 2018 sebesar 94,5 persen dari realisasi pendapatan. Belanja pada tahun 2019 masih didominasi oleh belanja langsung, yakni 66 persen dari total belanja.

Jika dilihat lebih jauh lagi, didapatkan rasio belanja pegawai, baik belanja pegawai langsung maupun belanja pegawai tidak langsung, terhadap total belanja daerah sebesar 35,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga total belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai. Sementara itu, rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2018 sebesar 32,1 persen. Rasio tersebut menunjukkan porsi belanja daerah yang digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah.

Selain belanja pegawai, belanja daerah juga digunakan untuk belanja modal. Bersama-sama dengan belanja barang dan jasa, maka belanja pemerintah tersebut akan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Pada tahun 2018, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kota Bontang sebesar 28,1 persen. Jika ditambah dengan belanja barang dan jasa, maka belanja Pemerintah Kota Bontang untuk investasi pada pembangunan dan belanja aset tetap sebesar 62,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberikan cukup perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk melihat seberapa besar belanja pemerintah digunakan untuk menyejahterakan penduduknya, maka digunakan rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2018, di Kota Bontang didapatkan rasio sebesar 6,8 juta rupiah. Hal ini berarti pada dasarnya belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk di Kota Bontang sudah cukup besar. Selain itu, jika dirinci lagi menurut belanja modal dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka akan didapatkan rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2018, rasio tersebut sebesar 1,9 juta rupiah. Hal ini berarti perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur juga sudah cukup baik. Namun, rasio-rasio tersebut masih berupa gambaran kasar, karena keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai jika pemanfaatan anggaran sudah tepat sasaran.

 

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah lebih besarnya porsi simpanannya, khususnya simpanan di Bank. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 ada kecenderungan penurunan posisi simpanan masyarakat pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun pada tahun 2018, posisi simpanan masyarakat kembali meningkat, yaitu sekitar 6,4 triliun rupiah. Posisi tersebut menguat sampai dengan level 48,6 persen dari tahun sebelumnya. Adapun jenis simpanan masyarakat yang memiliki proporsi terbesar masih dalam bentuk tabungan (43 persen), yang diikuti dengan simpanan dalam bentuk giro (36 persen) dan simpanan berjangka (21 persen). Rentang persentase tabungan terhadap total simpanan masyarakat per tahunnya pada periode 2014-2018 berkisar antara 37-54 persen, sedangkan rentang proporsi giro adalah 22-36 persen, kemudian rentang proporsi simpanan berjangka sebesar 21-41% per tahunnya.

Peningkatan posisi simpanan pada tahun 2018 ternyata tidak serta-merta membuat posisi pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR juga meningkat. Hal ini terlihat bahwa pada periode 2014-2018 ternyata tren pinjaman masih mengalami penurunan. Pada tahun 2018 posisi pinjaman di Kota Bontang adalah sebesar 9,3 triliun rupiah, atau melemah sampai dengan level 8,4 persen. Berdasarkan sektor ekonominya, pinjaman terbanyak pada tahun 2018 masih seperti tahun-tahun sebelumnya yang didominasi oleh pemberian pinjaman ke lapangan usaha industri pengolahan, yakni sekitar 67,5 persen. Berikutnya diikuti oleh pinjaman kepada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, serta lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan pinjaman yang diberikan bukan berdasarkan lapangan usaha, paling banyak diberikan untuk keperluan rumah tinggal dan kendaraan bermotor. Dari sisi penggunaannya, pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR di Kota Bontang pada tahun 2018, terbanyak digunakan untuk modal kerja dengan besaran sekitar 70,2 persen, konsumsi sebesar 24,7 persen, dan investasi sebesar 5,1 persen dari total pinjaman per tahunnya.

Selain posisi pinjaman yang mengalami penurunan, posisi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberikan Bank Umum juga mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, yakni penurunan secara berturut-turut sebesar 0,7 persen di tahun 2016, penurunan 2,6 persen pada tahun 2017, dan terakhir penurunan sebesar 1,2 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2018 kredit UMKM tersebut paling banyak diterima oleh pengguna untuk usaha kecil (52,5 persen), diikuti usaha menengah (31,2 persen) dan usaha mikro (16,5 persen). Dari sisi penggunaan, posisi kredit pada UMKM tersebut sebagian besar digunakan untuk modal kerja. Sedangkan berdasarkan sektornya paling banyak diberikan untuk usaha perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor usaha konstruksi.

 

Realisasi investasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan jumlah usaha yang berasal dari PMDN sebanyak 5 perusahaan, menginvestasikan modalnya di Kota Bontang sebesar 6 triliun rupiah. Sementara usaha yang berasal dari PMA menanamkan modalnya di Kota Bontang sebesar 4,2 miliar US$ dengan jumlah usaha sebanyak 7 perusahaan. Nilai penanaman modal asing pada tahun 2018 ini merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni meningkat hingga 290 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Selama kurun waktu lima tahun (2014-2018), pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang cukup fluktuatif. Tercatat pada tahun 2014 perekonomian Kota Bontang melambat sebesar -3,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2015 kembali meningkat positif sebesar 4,36 persen. Akan tetapi, pada tahun 2016 perekonomian Kota Bontang kembali melambat sebesar -1,39 persen. Baru pada tahun 2017, perekonomiannya kembali menguat, walaupun hanya sebesar 0,52 persen. Hingga pada tahun 2018, perekonomian Kota Bontang kembali melambat sebesar -4,18 persen. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh pergerakan produksi di sektor industri migas, karena sektor industri migas merupakan pembentuk nilai PDRB terbesar di Kota Bontang, yakni melebihi 80 persen setiap tahunnya. Sehingga tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang lebih banyak dipengaruhi dari kinerja industri pengolahan LNG.

Seperti disebutkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh kinerja industri manufaktur. Selain itu, salah satu sektor lapangan usaha yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah pertambangan dan penggalian. Dimana pada tahun 2018, terjadi penurunan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian hingga -14,69 persen. Sehingga walaupun lapangan usaha lain mengalami peningkatan pertumbuhan, namun secara agregat (dengan migas) masih belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi dihitung tanpa memasukkan sektor migas, maka pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang masih terus tumbuh positif selama periode 2014-2018. Pada tahun 2014 perekonomian Kota Bontang tumbuh sebesar 3,7 persen, bahkan pada tahun 2015 kembali meningkat hingga 5,87 persen. Namun pada tahun 2016, perekonomiannya melambat hingga hanya tumbuh sebesar 0,14 persen. Pada tahun 2017, perekonomian Kota Bontang kembali meningkat sebesar 1,06 persen. Hingga pada tahun 2018, kembali menguat sebesar 1,98 persen. Perekonomian Kota Bontang, baik dengan migas maupun nonmigas lebih banyak ditopang oleh kinerja dari sektor industri. Jika sektor migas dipengaruhi oleh kinerja dari industri migas, maka sektor nonmigas dipengaruhi oleh kinerja industri nonmigas seperti pergerakan produksi dari industri-industri bahan kimia.

Perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai PDRB terbesar, yakni 160,6 miliar rupiah dan diikuti dengan Kabupaten Kutai Timur sebesar 125,5 miliar rupiah. Besarnya nilai PDRB kedua kabupaten tersebut dipengaruhi oleh adanya produksi sektor pertambangan. Kota Bontang sendiri menduduki peringkat kelima menurut besaran nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai mencapai 58,9 miliar rupiah, masih dibawah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sementara posisi terendah masih di Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai PDRB sebesar 2,5 miliar rupiah.

Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi pada tahun2018, di Provinsi Kalimantan Timur laju pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 2,67 persen, dari sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 3,13 persen. Hal tersebut utamanya disebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang melambat hingga -4,18 persen, walaupun untuk kabupaten/kota lainnya perekonomiannya tumbuh positif. Namun, untuk beberapa kabupaten/kota lain juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.