Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Pandangan Umum DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

(Bontang, 14 Juli 2020). Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bontang terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Selasa (14/7/2020).

Penyampaian dalam rapat kerja ini merupakan lanjutan dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 13 Juli 2020 lalu, baik saran maupun pertanyaan dalam upaya perbaikan pelaksanaan pembangunan di Kota Taman.

Diantaranya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bersama PPP dan PDIP, Fraksi Amanat Nurani Rakyat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Gerindra Bersama Berkarya, Fraksi Golkar Bersama Nasdem.

Salah satu topik penjelasan wali kota adalah pandangan umum mengenai peningkatan pelayanan dalam penanganan Covid-19.

Neni Moerniaeni menjelaskan penanganan pandemi Covid-19 melibatkan seluruh sektor di Kota Bontang, yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Pemkot Bontang, lanjutnya, memberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui Surat Keputusan Wali Kota Bontang no. 188.45/259/BPBD/2020 tertanggal 23 Maret 2020 tentang status KLB dengan keadaan darurat tertentu bencana akibat penyakit Corona Virus Disease 2019.

Selanjutnya, menerapkan work from home (WFH) dan protokol kesehatan untuk mereduksi risiko tertular dan menularkan Covid-19.

Adapun langkah-langkah yang diambil melibatkan masyarakat yakni pembentukan relawan siaga Covid-19 tingkat RT. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan wilayah dan surveilans berbasis masyarakat, serta perluasan screening di tempat keramaian.

Sementara untuk upaya penanggulangan penyebaran, Neni menyebut intervensi yang dilakukan adalah pengawasan dan memperketat akses masuk ke Kota Taman, baik darat maupun laut.

Hingga saat ini penghentian kapal penumpang masuk Kota Bontang masih berlaku.

Demikian pula melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) perawatan Covid-19.

“Yang semula di satu rumah sakit sesuai SK Kementerian Kesehatan, kemudian ditetapkan dan ditunjuk untuk dua Faskes lain, yaitu RS PT. Badak dan RS PKT,” ucap Neni di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat Dewan.

Hadir dalam rapat kerja, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, para Wakil Ketua beserta anggota DPRD, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Sekretaris Daerah dan jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkot Bontang.

Selanjutnya, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) bersama Kepala Daerah. (kmf_ag)

PPID Kota Bontang

📷 Rusdien/Kominfo
✍ Andrew/Kominfo