Mendengar Suara Pengajar, Sempurnakan Raperda Pendidikan

(Bontang, 14 Juli 2020) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang hari ini menggelar konsultasi publik, guna mambahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Bertempat di Ruang Rapat Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, acara ini dihadiri oleh 8 anggota Komisi I DPRD termasuk diantaranya Ketua Komisi I Muslimin dan  juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Akhmad Suharto.

Dalam acara tersebut hadir sebagai tamu undangan antara lain para Kepala Sekolah SD Negeri Bontang, Kepala Sekolah SMPN Bontang, Ketua PGRI Bontang Ketua MGMP Bontang, Ketua MKKS Bontang, Ketua PGS Bontang, Ketua K3S Bontang, Ketua IGI Bontang, Ketua HIMPAUDI Bontang, Ketua IGTKI Bontang, Ketua IGRA Bontang, Ketua IGOR Bontang, Ketua APSI Bontang, Ketua KOmite SMPN Bontang, Ketua Forum Osis Bontang, Ketu Pengurus Yabis, Ketu Pengurus Bahrul Ulum, Ketus Forum Tutor Bontang, Ketua PKMB Bontang dan Ketua HIPKI Bontang.

Konsultasi publik yang mengundang berbagai elemen tenaga pendidik di Kota taman ini bertujuan untuk mendengar pendapat dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang ada. Dengan harapan berbagai masukan dapat menyempurnakan raperda tersebut.

Dalam prosesnya, animo elemen tenaga pengajar yang hadir sangatlah tinggi. Berbabagi macam tanggapan hingga curahan bermunculan, dari yang bersifat masukan terhadap raperda hingga aspirasi masalah yang selama ini ada dihadapi. Hal ini menjadi catatan panjang untuk anggota Komisi I yang hadir, beserta Kepala Dinas Pendidikan.

Ma’ruf Effendy Komisi I yang juga memimpin acara pagi tadi menyampaikan, semua saran yang masuk akan ditampung dan dipilah untuk masuk dalam rapat finalisasi.

“Nanti semua masukan ini akan kita bawa pada rapat terakhir, yang namanya rapat finalisasi antara DPRD dan Pemerintah Kota. Yang memang memungkinkan bisa masuk ya masuk. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain ya kita putuskan dalam rapat finalisasi. “ ucapnya.

Menurutnya, ada 2 point penting yang dicatat oleh anggota dewan sepanjang acara digelar. Yaitu mengenai perlindungan hukum bagi tenaga pendidik, dan fokus terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah negeri dan swasta.

“Perlindungan hukum itu prinsip ya, karena selama ini kalau ada siswa yang dihukum sedikit saja, guru sudah melanggar HAM. Itu saya kira penting sekali. Lalu yang kedua, tentang penyelenggaraan perhatian terhadap negeri dan swasta, agar pemerintah dapat melakukan lebih benyak pembinaan-pembinaan terhadap swasta. Karena memang pendidikan ini dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.”

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Bontang Utara yang juga datang pada acara tersebut mengharapkan implementasi nyata semua raperda yang nantinya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah tersebut.

“sudah bagus, semua sudah masuk. semoga dapat terlaksana semuanya.” tukasnya

Komisi I DPRD Bontang menargetkan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat diselesaikan pada bulan Juli 2020 ini. (kmf_rose)

PPID KOTA BONTANG