Komisi II DPRD bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Bontang Lanjutkan Pembahasan Raperda Keterbukaan Informasi Publik

(Bontang, 16 Maret 2020). Komisi II DPRD bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Bontang kembali menggodok mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di Ruang Rapat III Sekretariat DPRD, Senin (16/3/2020).

Rapat kerja lanjutan ini digelar usai kunjungan kerja dalam rangka pembahasan dan upaya perbandingan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang di Perkantoran terpadu Pemerintah Kota Malang Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun, Kamis (12/3/2020) pekan lalu.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya Perda KIP akan berpengaruh terhadap RPJMD Kota Bontang khususnya pada bidang penyelenggaraan E-Government dan bidang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Sebab, salah satu dari instrumen untuk pelaksanaan KIP yaitu melaksanakan transparansi data, transparansi keuangan dan lainnya. Hal tersebut juga sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang akan melaksanakan monitoring setelah tiga bulan dalam proses pembahasan Raperda tersebut.

Rapat kerja ketiga kalinya ini dihadiri empat anggota Komisi II diantaranya Wakil Ketua Ridwan, SE, Drs. H. Nursalam, H. Sumaryono, dan Drs. H. Sumarno. Sedangkan tim asistensi dihadiri Ririn Sari Dewi, S.Ip, M.Si dan H. Yudhi Pancoro, SE mewakili Diskominfo, Kabag Organisasi Setda Hj. Ajizah, SE, MM, Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum Setda, serta Bagian Hukum Sekwan.

Pembahasan Raperda yang berisi 15 bab dan 48 pasal tersebut berjalan dinamis dan terperinci di tiap bab serta pasal, baik penulisan maupun makna kalimat di setiap ayatnya. Total ada 3 bab yang menjadi fokus di pertemuan ini.

Diawali pembahasan Bab VI tentang mekanisme memperoleh informasi yang terdiri dari pasal 20 dan 21 dengan 9 ayat. Dilanjutkan, Bab VIII tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meliputi pasal 22 sebayak 4 ayat, pasal 23 dengan 3 ayat, pasal 24 berjumlah 3 ayat, dan pasal 25.

Serta terakhir adalah Bab VIII tentang Komisi Informasi Daerah pasal 26 meliputi 5 ayat, pasal 27 dan 28 masing-masing 2 ayat, serta 4 ayat pada pasal 29, dan 4 ayat di pasal 30.

Raperda yang ditarget rampung sebelum 31 Mei 2020 ini diharapkan dapat menjamin hak warga dalam mendapatkan akses informasi dari badan publik terkait perencanaan, penganggaran hingga pengambilan keputusan kebijakan publik.

“Kita ketahui bersama Raperda yang kita bahas ini merupakan aturan yang akan tuntaskan secepatnya bila perlu tidak melebihi waktu yang diberikan oleh pimpinan (DPRD) kepada Komisi (II), kita menyelesaikannya sebelum 31 Mei (2020),” kata Nursalam saat membuka rapat kerja. (kmf_ag)

PPID Kota Bontang

📷 Andrew/Kominfo
✍ Andrew/Kominfo