Kunjungan Kerja Komisi II ke Diskominfo Kota Malang Bahas Raperda Keterbukaan Informasi Publik

(Bontang, 14 Maret 2020)  DPRD Kota Bontang melalui Komisi II terus bersemangat mengupayakan golnya progres tahapan dalam pengesahan Raperda Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah, hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan kunjungan kerja sebagai pembahasan dan upaya perbandingan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang  yang berlokasi di Perkantoran terpadu Pemerintah Kota Malang  Gedung A Lantai 4 Jl Mayjen Sungkono Arjowinangun pada Kamis (12/3) lalu.

Kehadiran Ketua Komisi II  H. Rustam bersama Etha Rimba Paembonan, H Suharno dan H. Sumaryono didampingi tim asistensi Arianto yang mewakili dari BPKAD, Yudhi Pancoro dari Diskominfo dan salah satu Staf dari Setwan disambut hangat oleh Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Ismintarti mewakili Kadiskominfo Tri Widyani Pangestuti yang berhalangan hadir serta didampingi Kasi Pengelolaan Informasi Publik Batin Adimulyo dan beberapa Staf Diskominfo lainnya.

Di awal diskusi pembahasan H.Rustam sempat menyampaikan apresiasinya kepada Diskominfo Bontang atas semangatnya yang luar biasa sehingga mampu merampungkan berbagai tahapan dalam proses penyusunan Raperda tersebut.

“Di Kalimantan Timur sendiri dari sepuluh Kota yang ada,  semua belum ada yang menyelesaikan Perda ini, semua masih dalam tahapan penyusunan naskah akademik, Bontang melalui Diskominfo inilah yang luarbiasa semangatnya untuk merampungkan berbagai tahapan dalam penyusunan Raperda ini ” ujarnya

Meski sebelumnya terselip kekhawatiran dari H.Rustam disebabkan dinamika LSM di Kota Bontang yang cukup keras namun karena ia menilai semangat yang ditunjukkan Diskominfo sebagai PPID Utama yang didukung sepenuhnya oleh seluruh OPD PPID Pembantu, membuat iapun sepakat bahwa Kota Bontang perlu adanya payung hukum berupa Perda sebagai suprastruktur dan pondasi regulasi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang merupakan breakdown dari UU tentang keterbukaan informasi publik 2008.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya Perda tersebut akan berpengaruh terhadap RPJMD Kota Bontang khususnya pada bidang penyelenggaraan E-Government dan bidang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, sebab salah satu dari instrumen untuk pelaksanaan KIP yaitu melaksanakan transparansi data, transparansi keuangan dan lainnya. Hal tersebut juga telah sesuai intruksi dari KPK yang akan turun bersama Tim Korsupgah dalam pelaksanaan monitoring setelah tiga bulan dalam proses pembahasan Raperda tersebut.

Dalam diskusi pembahasan itu juga topik Informasi dikecualikan dan masalah penyelenggaraan uji Konsekuensi cukup hangat dibincangkan, ada point penting yang bisa menjadi masukan khususnya untuk BPKAD Kota Bontang terkait dibuka atau ditutupnya suatu dokumen informasi berkaitan dengan keuangan dan pelaporan proyek kegiatan sebagaimana dijelaskan Ismintarti.

“Untuk semua Informasi dan laporan keuangan sebelum diaudit itu termasuk dalam informasi dikecualikan, namun setelah selesai diaudit itu sudah bersifat terbuka karena prinsip dari undang-undang KIP itu, semua informasi itu terbuka kecuali yang masuk kategori dikecualikan, meski informasi itu dibuka namun untuk mendapatkannya ada syarat-syarat dan kejelasan yang wajib dipenuhi bagi pemohon, misalnya harus memiliki TOR sebab ketika data tersebut diperoleh terus analisanya seperti apa? PPID berkewajiban untuk tahu, sehingga data atau laporan tersebut tidak digunakan untuk sembarangan ” demikian urai Ismintarti.

Selain menjelaskan banyak hal, beberapa soalan juga ditanyakan Ismintarti terkait prosedur dan penyelenggaraan uji konsekuensi di Kota Bontang sendiri, dijelaskan oleh H.Yudhi Pancoro selaku tim asistensi pendampingan dari Diskominfo, sebagaimana diketahui bahwa PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 UU NO. 14 Tahun 2008 sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi publik, dalam prosedurnya PPID Pembantu menyiapkan data dan usulan ke PPID Utama untuk dilaksanakan Uji Konsekuensi, atas data yang diajukan tersebut PPID Utama membuat pengaturan jadwal dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang terdiri dari petugas PPID Utama dan PPID Pembantu dilanjut dengan undangan pelaksanaan uji konsekuensi pada rapat Forum Group Discussion (FGD) dengan materi matriks berisi 33 pertanyaan yang menjadi indikator mutlak dengan penilaian ya atau tidak disertai pertimbangannya dan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan indikator konsekuensi tertimbang, dan hasilnya akan diputuskan selambatnya 3 hari kerja melalui pembuatan berita acara dan laporan hasil uji konsekuensi yang selanjutnya disyahkan melalui SK PPID Pembantu tentang daftar list kategori Informasi yang dikecualikan. (*)

📷 H.Yudhi/Kominfo
✍ H.Yudhi/Kominfo