Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2020, “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Industri dan Pariwisata”

(Bontang, 10 Maret 2020). Rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 Kota Bontang masuk tahapan pamungkas. Tepat Selasa (10/3/2020), Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang, di Pendopo Rujab Jl. Awang Long, Bontang Utara.

Musrenbang tersebut bertema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Industri dan Pariwisata”. Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Kota Bontang beserta Anggota, Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Bappeda Kaltim, Sekretaris Daerah Kota Bontang, seluruh Asisten, kepala OPD beserta jajaran dan lurah, unsur Forkopimda, pimpinan perusahaan dan perbankan, perwakilan Ormas, Partai Politik, dan delegasi kecamatan.

Dalam laporan pelaksana oleh Sekretaris Bapelitbang Much. Cholis Edy Prabowo, ST, M.Si. Didapati bahwa Musrenbang kali ini merupakan penyusunan RKPD usai melalui tahapan yang dimulai dari rembuk warga pada minggu ketiga Desember 2019 hingga minggu ketiga Januari 2020. Kemudian Musrenbang tingkat kelurahan pada minggu ketiga Januari 2020 hingga minggu pertama Februari 2020 yang menghasilkan 750 usulan dari 15 kelurahan.

Selanjutnya Musrenbang kecamatan dimulai minggu pertama hingga ketiga Februari 2020 yang menghasilkan 400 usulan, serta forum perangkat daerah pada 2 Maret 2020.

Sementara, Kepala Bapelitbang Ir. Amirudin, M.P, memaparkan RKPD Kota Bontang untuk tahun 2021. Ia menjelaskan sasaran makro RKPD 2021 yang meliputi pertumbuhan ekonomi 1,5 %, menurunkan pengangguran terbuka hingga 8,3%, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,0%, menargetkan Rasio Gini pada kisaran 0,32, serta menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada posisi 81 poin.

Adapun kegiatan prioritas pembangunan 2021 terbagi empat sektor, diantaranya sektor SDM dan pemerintahan meliputi pembangunan RSUD dan RS tipe D, penyelesaian pembangunan kantor pemerintahan, Produta, dan  pengadaan lahan untuk sarana publik.

Selanjutnya, sektor lingkungan hidup meliputi pemantapan infrastruktur kawasan pemukiman, penanganan banjir, pengelolaan kebersihan/persampahan, dan pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada sektor ekonomi dan infrastruktur yakni pengembangan pariwisata, pengurukan pelabuhan Loktuan, serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Sedangkan sektor pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu pada enam urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan PP nomor 2/2018.

Di tempat yang sama, apresiasi pelaksanaan Musrenbang datang dari Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG. Dirinya mengingatkan OPD terkait agar berhati-hati dalam menentukan rancangan APBD kedepannya.

Menurutnya, apabila OPD terkait tidak dapat menelaah keterbatasan ruang fiskal ekonomi dengan mengakomodir seluruh kegiatan tanpa ada prioritas, maka akan mengakibatkan hutang. Terlebih saat ini tren Harga minyak mentah dunia anjlok 22% ke level US$ 30 per barel.

Imbasnya, penurunan harga minyak tersebut diprediksi pada penurunan pemasukan dari dana perimbangan yang sumbernya bergantung dana bagi hasil minyak bumi, gas, dan batu bara.

“Kenapa saya sampaikan hati-hati? Karena kasus harga minyak yang anjlok ini kemungkinan bisa terjadi bahwa dana perimbangan kita yang bergantung dari dana bagi hasil minyak bumi, gas, dan batu bara akan turun. Dan APBD Kota Bontang dan Provinsi Kaltim akan turun,” kata Neni.

“Intinya adalah harus bersinergi dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Usai dibuka Wali Kota Bontang, Musrenbang ini ditutup dengan penandatanganan berita acara empat kesepakatan.

Berikut empat kesepakatan tersebut. Pertama, prioritas pembangunan Kota Bontang Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RKP tahun 2021, rancangan RKPD Provinsi Kaltim tahun 2021.

Kedua, rancangan RKPD Kota Bontang tahun 2021 akan dilakukan penyempurnaan dengan memperhatikan kesepakatan prioritas pembangunan  daerah, hasil evaluasi pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah.

Ketiga, rencanakan RKPD selanjutnya juga akan mengakomodir hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan forum perangkat daerah, serta pokok-pokok pikiran DPRD untuk penyusunan perencanaan pembangunan 2021.

Keempat, hasil penyempurnaan rancangan RKPD Kota Bontang tahun 2021 selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah 2021. (kmf_ag)

PPID Kota Bontang

📷 Rusdien/Kominfo
✍ Andrew/Kominfo