Menuju Bontang Informatif 2020

(Bontang, 9 Maret 2020). “Menuju Bontang Informatif Tahun 2020”, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengadakan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Auditorium Taman 3 D, Senin (9/4/2020). Sosialisasi ini dirangkai dengan pelatihan public speaking pada keesokan harinya, Selasa (10/4/2020).

Rangkaian kegiatan ini diawali laporan penyelenggara yang sampaikan Sekretaris Diskominfo Ririn Sari Dewi, S.Ip, M.Si. Dijelaskannya, kegiatan ini sebagai bentuk pelayanan dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung maupun melalui media internet.

“Pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkah pemahaman kepada pelaksana PPID dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi terkait kinerja setiap Badan Publik sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik,” kata Ririn.

Keterbukaan informasi saat ini menjadi kebutuhan dan hak semua orang. Setiap individu berhak mengetahui kinerja badan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (KIP).

Kegiatan PPID merupakan perwujudan dari UU KIP ini dan Keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan penyelenggara pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi dan kepercayaan publik.

Sementara, tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan implementasi UU KIP, memberikan pemahaman dan meningkatkan kepada para petugas PPID dan pranata humas tentang penyediaan dan pengelolaan informasi, serta meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi/lembaga untuk menghasilkan layanan informasi publik berkualitas.

“Dampak yang diharapkan (Sosialisasi PPID dan Pelatihan Public Speaking) adalah terciptanya pelayanan prima dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik dalam rangka mewujudkan Bontang Informatif Tahun 2020,” imbuh Ririn.

Senada, Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, melalui Sekda Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT, mengatakan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis.

Pemberlakuan UU KIP, diterangkannya, merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Bontang. Sebab, menurutnya, UU tersebut telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

“Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana,”

Lebih jauh, Aji Erlynawati menekankan enam pedoman yang melandasi badan dalam pelayanan informasi, pertama transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak.

Kedua, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga, kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi serta penerima pelayanan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Keempat, partisipatif dengan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Kelima, kesamaan hak dan tidak diskriminatif. Keenam, keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik.

Sementara itu, guna memberi pemahaman kepada peserta, kegiatan ini menghadirkan tiga nara sumber. Pada Sosialisasi PPID akan diisi pemateri yaitu Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Ir. Rudi Taufan, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Diskominfo Kota Samarinda Euis Eka April Yani, S.STP.

Sedangkan pemateri pelatihan public speaking adalah Communication skill dan public speaking trainer dari stasiun TVRI Provinsi Kaltim, I Made Kertayasa.

Adapun jumlah peserta kegiatan ini berkisar 100 orang yang terdiri dari pelaksana PPID Utama, Ketua PPID Pembantu beserta admin, dan Pranata Humas di lingkup Pemkot Bontang.  (kmf_ag)

PPID Kota Bontang

📷 Rusdien/Kominfo
✍ Andrew/Kominfo