Pemkot Bontang Sosialisasikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

(Bontang, 5 Maret 2020). Isu Omnibus Law Cipta Kerja masih menjadi perhatian masyarakat. Pro kontra terkait isi RUU tersebut menjadi perdebatan publik. Terkait hal itu, Pemkot Bontang melalui Dinas Ketenagakerjaan difasilitasi PT. Pupuk Kaltim mengadakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, di Hotel Equator, Kamis (5/3/2020).

Sosialisasi ini mengusung tema “Menyikapi Pro dan kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja”, dengan menghadirkan 3 narasumber diantaranya Polres Bontang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, dan Korwil I BIN Daerah Kaltim. Sosialisasi dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan OPD terkait, perwakilan perusahaan, LSM, serikat pekerja, dan unsur Forkopimda.

Sementara itu, Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, mengapresiasi sosialisasi ini. Hal merupakan tahapan sebelum RUU diparipurnakan untuk disahkan menjadi UU. Terlebih, Kota  Bontang diapit perusahaan BUMN dengan jumlah pekerja yang cukup banyak. Dikatakannya, pro dan kontra setiap RUU pasti ada, namun dari pertemuan ini juga akan diresume untuk menjadi masukan bagi pemerintah pusat.

“Omnibus Law ini pada prinsipnya adalah kebutuhan bangsa supaya bisa bersaing dalam perekonomian global. Yang jelas ini (RUU) akan semua dikupas, bagaimana ini (RUU) mereformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan percepatan investasi yang semua ada di 1.134 pasal,” kata Neni.

Neni mencontohkan, dari RUU ini memunculkan berbagai isu di masyarakat seperti penetapan UMK ditentukan di tingkat provinsi, juga perempuan tidak memiliki cuti hamil. Untuk itu, Neni menekankan sosialisasi ini menjadi penting agar tidak menjadi “simpang siur” serta menyatukan persepsi masyarakat.

Ia pun berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut nantinya dapat menjadikan Kota Bontang lebih sejahtera.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, H. Ahmad Aznem, SE, M.Si, berharap sosialisasi ini dapat menjaring aspirasi serta menghindari kesalahpahaman tentang RUU tersebut.

“Kita akan rekam, kita akan buat semacam resume dan secara tertulis aspirasi masyarakat Bontang terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, sehingga apa pun yang berkembang pada diskusi ini akan kita sampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja RI,” pungkasnya. (kmf_ag)

PPID Kota Bontang

📷 Arief/Kominfo
✍ Andrew/Kominfo