Jangan Ada Bougenvil Pada Ruang Bermain Ramah Anak

(Bontang, 27 Februari 2020). Menyikapi pentingnya Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota Bontang terus mendorong partisipasi lintas instansi baik diinternal pemerintah maupun swasta mengenai keberadaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terstandarisasi dan tersertifikasi.

Terkait hal itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bontang menggelar Sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), di Auditorium Taman 3 Dimensi, Jl. Awang Long, Bontang Utara, Kamis (27/2/2020).

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, dan diikuti 40 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah yang terkait pengembangan RBRA, serta pihak swasta pengelola ruang bermain anak di dalam dan luar gedung.

Selain itu, hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak (PHA) atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI, Rohika Kurniadi Sari, SH, M.Si.

Diketahui, kehadiran ruang publik terpadu ramah anak merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah yang dikuatkan dengan UU 35/2012 tentang perubahan pertama atas UU 23/2002 tentang perlindungan anak.

RBRA merupakan ruang yang dinyatakan sebagai wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.

Kepala Dinas PPKB  Bahtiar M., S.Sos, M.Kes, memaparkan tiga tujuan dari sosialisasi RBRA tersebut.

Pertama, memperkenalkan sekaligus menyampaikan kepada instansi terkait bahwa keberadaan ruang bermain ramah anak ini merupakan hal yang penting untuk dimiliki sebuah kabupaten/kota, yakni mewujudkan prinsip layak anak.

Kedua, RBRA tidak hanya sebatas tersedia, namun perlu standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku baik di dalam gedung, diluar gedung, perumahan, perumahan komersial, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Terbuka Biru (RTB), maupun wilayah lainnya.

Ketiga, RBRA yang telah terstandarisasi diharapkan menjadi rujukan dalam kegiatan perencanaan konstruksi, pemanfaatan, perawatan dan pengembangan, maupun penyusunan peraturan seperti RTRW, RD, RTRK, RPJMD, RPJPD, dan lainnya.

Di kesempatan yang sama, Neni Moerniaeni menyatakan komitmen Pemkot Bontang dalam menuju KLA yang diawali dari tingkat RT, kelurahan hingga kota. Untuk mewujudkan adanya RBRA di Kota Bontang, maka Taman Adipura adalah menjadi pilihan.

Neni juga mengingatkan untuk tidak menanam jenis-jenis tanaman yang dapat melukai pengunjung terutama anak-anak.

“Saya selalu mengingatkan kalau untuk taman bermain anak ini jangan ada pohon-pohon yang bisa melukai anak, seperti Bougenvil dan Rose (mawar). Itu juga menjadi salah satu perhatian kita, jangan ada satu pun pohon yang ketika anak-anak bermain lalu kena duri dan (mengakibatkan) luka,” ujar Neni.

Upaya lain, diterangkannya, untuk membentuk forum anak di setiap kelurahan yang nantinya akan berpartisipasi menyampaikan aspirasi melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Kemudian, partisipasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) yang menyelenggarakan rumah ibadah ramah anak yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini.

Juga, mempertahankan Wistara Emas yang diantaranya melindungi anak dari bahaya asap rokok dengan menetapkan kawasan bebas asap rokok dan pelarangan iklan rokok di Kota Bontang. Dan terakhir adalah menetapkan zona bebas pekerja anak.

“Mudah-mudahan Kota Bontang nantinya bisa menjadi kota layak anak yang betul-betul layak anak,” harapnya.

Sementara itu, untuk menambah pemahaman peserta sosialisasi RBRA, Rohika Kurniadi Sari menjelaskan secara rinci terkait 24 indikator predikat KLA. Singkatnya, ke-24 indikator KLA yang dimaksudkan berdasarkan substansi hak-hak anak yang dikelompokkan dalam empat klaster pemenuhan hak anak. Ia berharap dengan adanya RBRA tersertifikasi, nantinya anak-anak akan mempunyai kualitas hidup dalam tumbuh kembang.

Usai pemaparan materi, sosialisasi ini dilanjutkan tinjauan ke Taman Adipura Kelurahan Bontang Kuala. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran praktis dan aplikatif dari teori yang disampaikan narasumber, dan mendapatkan penilaian mandiri berdasarkan standar RBRA, sehingga di tahun 2020 diharapkan terdapat satu wilayah Kota Bontang yang memiliki RBRA tersertifikasi oleh KPPA RI. (kmf_ag)

PPID Kota Bontang

📷 Rusdien/Kominfo
✍ Andrew/Kominfo