Wali Kota Bontang Resmikan Gedung Baru Kantor Kecamatan Bontang Selatan

(17 Februari 2020). Gedung baru Kecamatan Bontang Selatan di Jl. Habibon RT. 26, Kelurahan Tanjung Laut diresmikan Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, Senin (17/02/2020) pagi. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dirangkai pemotongan pita, serta pemotongan tumpeng.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni mengaku bahagia atas diresmikannya gedung yang tampak megah tersebut. Ia menilai, peresmian ini merupakan tanggung jawab Pemkot Bontang untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dimana kecamatan saat ini memiliki Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

“Mencukur jenggot jangan terburu-buru, hari ini kita bersyukur Kecamatan Bontang Selatan berkantor yang baru,” bunyi pantun Wali Kota Neni saat mengawali sambutannya.

Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya gedung baru, Kecamatan Bontang Selatan dapat memberikan pelayanan maksimal dan ramah kepada seluruh masyarakat, terutama pelayanan PATEN.

Tak lupa, wali kota wanita pertama di Kota Bontang ini pun mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pegawai Kecamatan Bontang Selatan untuk turut memelihara keberadaan gedung baru tersebut agar tetap terjaga dengan baik, salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan kantor.

“Jangan pandai membangun, (tapi) tidak pandai memelihara. Oleh karena itu, sekali Bapak Camat dan seluruh jajarannya untuk menjaga kebersihan,” imbuhnya.

Sementara, Camat Bontang Selatan Drs. Sarifuddin T. M,Si, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Wali Kota Bontang yang telah mengakomodir permintaan masyarakat untuk dibangunkan kantor baru Kecamatan Bontang Selatan.

Sebab, menurutnya, kantor camat sebelumnya dinilai sudah tidak memenuhi standar pelayanan. Terlebih, jika terjadi hujan yang mengakibatkan ruang-ruang pelayanan terimbas air karena atap yang bocor.

“Saya menitipkan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan untuk sama-sama memelihara kantor ini karena merupakan kebanggaan bagi kita,” kata Sarifuddin.

Usai meresmikan, Wali Kota Neni bersama seluruh tamu undangan berkeliling meninjau berbagai fasilitas penunjang pelayanan, mulai dari toilet, Front desk PPID Pembantu, Ruang PATEN dan perekaman e-KTP, hingga ruang kerja Camat.

Dari pantauan tim liputan PPID, Kantor baru Kecamatan Bontang Selatan tersebut terlihat megah, memiliki dua lantai dengan fasilitas parkir yang cukup luas menampung kendaraan.

Turut hadir, Asisten Administrasi Umum, para Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala KUA Bontang Selatan, Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Direktur PDAM Tirta Taman, perwakilan manajemen PT. Badak LNG, Tokoh agama dan masyarakat.

Foto oleh: Kecamatan Bontang Selatan

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kota Bontang

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Neni menyampaikan terobosan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan di Kota Taman. Terkini, Pemkot Bontang telah mencanangkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi tingkat C.

Dijelaskan Wali Kota Neni, rencana pembangunan MPP akan dilakukan pada 2021 mendatang yang berlokasi di depan kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A) yang nantinya akan beralih fungsi menjadi kantor UKK Imigrasi.

MPP merupakan wadah yang melayani seluruh kegiatan pelayanan seperti layanan administrasi. Pelayanannya pun tidak hanya di lintas OPD lingkungan Pemkot Bontang saja, namun juga pelayanan lintas sektor vertikal yang akan terintegrasi.

“Perencanaannya sudah ada, Insyaallah tahun depan (2021) kita bangun. Seharusnya itu (MPP) terbangun tahun ini, tetapi yang direncanakan itu di kantor wali kota lama (Auditorium Taman 3 D). Namun ternyata tidak memenuhi persyaratan sehingga akan dibangun di lokasi lain, yaitu di depan P2TP2A yang nantinya akan di hibahkan ke UKK Imigrasi,” ujar Neni.

Terkait UKK Imigrasi, Wali Kota Neni menerangkan dalam waktu dekat ini dirinya dijadwalkan akan melakukan presentasi di Dirjen Kementerian Hukum dan HAM guna memohon pembentukan UKK Imigrasi di Kota Bontang.

Sehingga keberadaan UKK Imigrasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sentra layanan keimigrasian yang meliputi pengurusan paspor mudah dijangkau, efektif dan efisien tanpa harus ke Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Terlebih, warga Bontang yang membuat paspor mencapai 40 hingga 50 orang di setiap bulannya.

“Kantornya yang kita siapkan adalah P2TP2A, Karna saya melihat bahwa dengan ada kantor Keimigrasian di Kota Bontang ini sangat membantu, ternyata yang membuat paspor di Kota Bontang itu setiap bulannya 40 hingga 50 orang baik yang Umroh maupun lainnya. Ini sangat mempermudah dan mengefisienkan masyarakat terutama kebutuhan keimigrasian,” pungkasnya. (kmf_ag)

PPID Kota Bontang