Tingkatkan Pelayanan, Pemkot Bontang Gelar Penandatanganan Nota Kesepahaman

(Bontang, 10 Februari 2020). Pemerintah Kota Bontang melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD, BUMN, dan Swasta terkait kerja sama dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, Senin (10/2/2020) pagi.

Selain itu, juga dirangkai pencanangan zona integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WPK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penandatanganan ini dilakukan di Pendopo Rujab oleh Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, bersama Polres Bontang, Kemenag, Badan Pertanahan, UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Pelayanan Pajak Pratama, BPJS Kesehatan Samarinda, BPJS Ketenagakerjaan Bontang, Bank Kaltimtara, BNI 46, BRI, PT. POS, PLN UP Bontang, PT. BME, PDAM Tirta Taman, dan Perumda AUJ.

Serta diikuti OPD dilingkungan Pemkot Bontang, diantaranya Dinas PUPRK, Disdukcapil, Bapenda, Dinkes, dan Disdik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menyampaikan apresiasi dan menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman yang dirangkai dengan pencanangan zona integritas DPMPTSP kota Bontang menuju WPK serta WBBM.

Ia menilai, hal tersebut merupakan inovasi yang akan berdampak maksimal terhadap pelayanan kepada masyarakat. Seperti memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan  kenyamanan.

Terlebih, Pemkot Bontang telah memiliki desain rencana pembangunan mall pelayanan publik yang nantinya akan dibangun tiga lantai di Jl. Awang Long. Tepatnya di belakang kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersebelahan dengan Kantor Keimigrasian yang akan diresmikan pada 2020.

“Intinya, seperti itu one stop services. Jadi satu kali berhenti mendapatkan berbagai macam service, itu yang kita inginkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Neni.

Sementara itu, pada pencanangan zona integritas DPMPTSP kota Bontang menuju WPK serta WBBM. Kepala DPMPTS Puguh Harjanto, SSTP, M.Si, menyebut tujuh poin pencanangan yang wajib dipatuhi seluruh jajarannya.

Pertama, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, melaksanakan pakta integritas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Ketiga, melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Keempat, menaati semua segala ketentuan kedinasan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah atau bantuan dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keenam, bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tuga.

Ketujuh, memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. (AG)

PPID Kota Bontang