Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Bontang, Kawasan Kumuh Berkurang 106,89 Hektar

(Bontang, 5 Februari 2020). Fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Bontang bekerja sama dengan Pemkot Bontang menyelenggarakan lokakarya, di Ruang Pertemuan Hotel Tiara Surya, Jl. MT. Haryono, Bontang Utara, Rabu (5/2/2020) pagi.

Lokakarya Program Kotaku 2020 ini membahas gambaran umum Program Kotaku, implementasi, penggunaan anggaran, pencapaian dan evaluasi Program Kotaku yang dimulai sejak 2015 hingga 2019. Serta pemaparan program kerja lanjutan 2020-2021.

Selain itu, juga membahas sejumlah persoalan. Mulai dari seputar perencanaan dan strategi pelaksanaan, hingga dukungan dan kolaborasi dengan OPD terkait.

Diinformasikan, Program Kotaku adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program tersebut bertujuan mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Koordinator 03 Bontang-Kutai Kartanegara Program Kotaku, Gery Sutanto, menjelaskan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Program Kotaku di Kota Bontang dimulai 2015 hingga 2019. Dan khusus pengurangan kumuh sendiri berakhir di 2019, dimana dari 123,21 hektar kawasan kumuh di Kota Taman, kini tersisa 16,33 hektar atau berkurang sebesar 106,89 hektar.

Penanganan kawasan kumuh, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja.  Namun juga pada sektor budaya, sosial dan ekonomi. Untuk itu, ia berharap lokakarya ini dapat menggali informasi dan masukan dari OPD terkait, sehingga kontribusi dari seluruh stakeholders dapat digunakan untuk pengembangan di wilayah Selambai.

Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya berfokus di kampung atas laut Selambai Kelurahan Loktuan. Sebab, Selambai merupakan kawasan yang masuk dalam kriteria nasional yakni memiliki luas lebih dari 15 hektar dengan daya dukung yang memadai, seperti kedekatan dengan pelabuhan dan buffer zone PT. Pupuk Kaltim.

“Kami ingin Selambai ini tuntas, kelihatan hasil perubahan wajah pemukimannya,” kata Gery.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKP2) Kota Bontang, Ir. Maksi Dwiyanto mengatakan Pemkot Bontang turut berupaya mewujudkan program nasional tersebut. Komitmen ini dibuktikan adanya kolaborasi beberapa OPD terkait guna menangani penilaian kekumuhan.

“Perlu saya sampaikan, ini (lokakarya Program Kotaku 2020) adalah suatu rangkaian kegiatan yang kadang-kadang orang berpikir tidak penting. Tapi bagi kita semua adalah penting, karena di sinilah kita bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat baik buat masyarakat kita,” ujar Maksi yang juga selaku pemateri bertema Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan “Segmen Selambai”.

Dari pantauan tim liputan PPID, kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Kota Bontang Komisi I yakni Abdul Haris dan Raking. Juga dihadiri beberapa perwakilan OPD diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD, Dinas Damkar dan Penyelamatan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapelitbang, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, serta Lurah Loktuan. (AG)

PPID Kota Bontang