DPRD Kota Bontang Menyetujui Tiga Raperda disahkan Menjadi Perda

SUMBER FOTO: kaltim.tribunnews.com/Muhammad Fachri Ramadhani

(Bontang, 30 Desember 2019). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan itu diambil melalui Rapat paripurna ke-2 masa sidang II dalam rangka pengambilan keputusan terhadap tiga Raperda di ruang rapat paripurna Sekretariat DPRD, Senin (30/12/2019) pagi.

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Bontang Nomor 5/2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, dan Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Bontang Nomor 5/2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Parpol).

Dalam laporan paripurna Komisi I terhadap Raperda tentang Pembentukan Badan Kesbangpol yang dibacakan Bakhtiar Wakkang. Dijelaskan bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang perangkat daerah, perlu dilakukan pewadahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bentuk organisasi perangkat daerah.

Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/2019 Ketentuan Pasal 3 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu menetapkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesbangpol dengan peraturan daerah.

“Sesuai amanah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan pembentukan kembali organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni dengan menetapkan Perda tentang Pembentukan Badan Kesatuan dan Politik,” ujarnya.

Lebih jauh, dari pendapat lima fraksi DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mengatakan seluruh fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda. Adapun fraksi-fraksi tersebut diantaranya Fraksi Golkar bersama Nasdem, Fraksi Partai Gerindra bersama Berkarya, Fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Amanat Nurani Rakyat.

Terhadap rancangan peraturan daerah ini, lanjutnya, fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pendapatnya dan seluruh fraksi sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pembentukan Badan Kesbangpol dalam Rapat Paripurna DPRD.

“Adapun saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi telah diakomodir dan dilakukan perbaikan dalam penyempurnaan draft Raperda,” imbuh Bakhtiar Wakkang.

Senada dengan keputusan terhadap Raperda tentang Pembentukan Badan Kesbangpol tersebut. lima fraksi di Komisi III juga berpendapat menerima dan menyetujui untuk disahkan menjadi Perda terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Bontang Nomor 5/2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, dan Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Bontang Nomor 5/2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol.

Dijelaskan Astuti dalam laporan paripurna Komisi III, mengatakan bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1/2018 khususnya yang telah mengatur mengenai penetapan besaran bantuan keuangan dan mekanisme kenaikan alokasi bantuan keuangan bantuan keuangan Parpol, maka fungsi Perda mengenai bantuan keuangan kepada Parpol, yang pertama kali diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29/2005 tentang bantuan keuangan Parpol, tidak diperlukan lagi.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36/2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol sudah mengatur seluruh tahapan pemberian bantuan keuangan kepada Parpol. Berdasarkan hal tersebut, sambungnya, perlu melakukan pencabutan terhadap Perda Nomor 5/2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Lebih lanjut, pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kota Bontang telah diatur dalam Perda Nomor 5/2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang materi muatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

“Peraturan menteri tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,” lanjut Astuti.

Di kesempatan yang sama, melalui pendapat akhir terhadap Raperda pembentukan Badan Kesbangpol. Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, mengatakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Permendagri nomor 11/2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesbangpol, dimana penetapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesbangpol diatur dengan Perda.

Menindaklanjuti hal tersebut, diterangkannya, tim kelembagaan melakukan pemetaan dengan melakukan perhitungan jumlah skor dan berdasarkan hasil pemetaan menunjukkan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesbangpol adalah tipe A.

“Dengan ditetapkannya perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesbangpol menjadi Badan dengan tipe A, diharapkan untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Kemudian, dalam pendapat akhir terhadap Raperda tentang pencabutan Perda nomor 5/2010 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan. Dijelaskan bahwa Pemkot Bontang perlu melakukan pencabutan Perda tersebut untuk memberi kepastian hukum dan ketetapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan , bahwa sesuai delegasi cukup diatur dengan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Terakhir, melalui pendapat akhir Raperda tentang pencabutan Perda nomor 5/2014 tentang bantuan keuangan Parpol. Wali Kota Neni menjelaskan pencabutan tersebut karena sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan.

Terhadap pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol, diterangkannya, Pemkot Bontang melalui Badan Kesbangpol telah membentuk tim yang ditetakan dengan keputusan wali kota. Dimana tugas tim adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Parpol terhadap besaran alokasi anggaran setiap tahun yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.

Bantuan keuangan Parpol untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.500 per suara sah dari sebelumnya Rp. 6.162. “Melalui upaya kenaikan tersebut, diharapkan Parpol lebih meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar kan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” imbuhnya.

Diinformasikan, paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Agus Haris didampingi Junaidi. Selain itu, hadir Sekda Kota Bontang, para Asisten, Staf Ahli, kepala dan perwakilan OPD, unsur Forkopimda, Ormas, dan Parpol. (AG)

PPID Kota Bontang