Tingkatkan Kinerja, Pemkot Bontang Rencanakan Kenaikan Gaji Non PNS di 2020

(Bontang, 13 November 2019). Peningkatan kinerja yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi atensi Pemerintah Kota Bontang. Pasalnya, Pemkot Bontang merencanakan kenaikan gaji bagi Non PNS di 2020 mendatang.

Kabar gembira ini dikatakan langsung oleh Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, saat penyampaian arahan dalam rangka meningkatkan kinerja Non PNS di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Jl. Moch Roem Kelurahan Bontang Lestari.

Rabu (13/11/2019) pagi, pegawai Non PNS di lingkungan Pemkot Bontang mengikuti Kegiatan yang diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kegiatan tersebut mengundang 1.811 Non PNS.

Adapun rencana gaji Non PNS 2020 berdasarkan tingkat pendidikan, yakni S1-S2 sebesar Rp. 3.200.000, D3 sebesar Rp. 3.100.000, SLTA-D2 Rp. 3.050.000, dan Sampai SLTP sebesar Rp. 3.000.000.

“Bunda selalu berpikir memikirkan kesejahteraan pegawai. Alhamdulillah kita sudah buat yaitu kenaikan yang sesuai dengan bunda janjikan, yaitu tiga juta rupiah,” ujar Neni disambut riuh gembira pegawai Non PNS.

Dijelaskan Neni, nantinya Pemkot Bontang tidak hanya menaikkan besaran gaji Non PNS saja. Namun melalui OPD terkait, pihaknya akan mengevaluasi jumlah dan kebutuhan Non PNS di setiap instansi sehingga diharapkan dapat bekerja secara lebih maksimal.

Misalnya, berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) itu sangat kekurangan pegawai, sementara di Sekretariat Dewan berlebihan pegawai. Sehingga diperlukan pemindahan pegawai.

Untuk itu, Wali Kota Neni meminta kepada seluruh kepala OPD untuk mengevaluasi kinerja Non PNS.

Sebelumnya, Wali Kota Neni menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan menyampaikan informasi terkait kondisi keuangan Kota Bontang tahun anggaran 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Di kesempatan itu, ia merincikan kronologis kondisi APBD tahun anggaran 2017 Kota Bontang yang mengalami defisit hingga 1 triliun yang sebelumnya Rp. 1,950 triliun di 2016 turun menjadi Rp. 930 miliar. Sehingga, saat itu dirinya mengambil keputusan pahit menurunkan gaji Non PNS menjadi Rp. 1.150.000 untuk tingkat pendidikan S1.

Pun keputusan itu, kata Neni, demi mempertahankan 900 Non PNS agar tidak dirumahkan sekaligus menjamin roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Seiring waktu berjalan, kondisi keuangan Kota Bontang mengalami peningkatan. Sehingga Pemkot Bontang mengupayakan kenaikan gaji Non PNS secara bertahap hingga menyamai gaji Non PNS 2016 sebesar Rp. 2.650.000.

“Saya sampaikan kalau APBD Kota Bontang menyentuh 1,5 triliun saja, tidak sama 1,9 triliun yang dulu (2016). Saya akan kembalikan (besaran gaji seperti tahun 2016),” imbuhnya.

Sementara, terkait seleksi Calon PNS. Wali Kota Bontang memutuskan untuk menunda penerimaan tersebut. Kebijakan ini merupakan komitmen memprioritaskan Non PNS melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).

Diketahui, dalam penerimaan 2019 Pemkot Bontang mengusulkan 299 formasi yang didominasi untuk P3K sebanyak 219.

“Kemarin yang kita usulkan itu P3K sebanyak 219, tetapi yang keluar ternyata CPNS. Oleh karena itu, mudah-mudahan di tahun 2020, permintaan kita untuk P3K bisa berubah,” tegas Neni.

Usai arahan Wali Kota Bontang, kegiatan ini dilanjutkan sesi tanya jawab yang dipandu Plt. Kepala BKPSDM Drs. Sudi Priyanto, M.Si.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Asisten Administrasi Umum, Kepala dan perwakilan OPD, serta lurah. (AG)

PPID Kota Bontang