Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang RAPBD tahun anggaran 2020, Pemkot Bontang Dorong Upaya Mengurangi Ketergantungan Dana Transfer

(Bontang, 29 Oktober 2019). Pemerintah Kota Bontang mendorong upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam APBD 2020, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dikatakan Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang I DPRD dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2020, di ruang rapat paripurna DPRD, Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya, masih tingginya peran dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah menyebabkan APBD Kota Bontang rentan terhadap fluktuasi penerimaan negara secara nasional.

“Kami sepenuhnya menyadari bahwa Kota Bontang harus secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan sebagai sumber utama pendanaan pembangunan,” ujar Neni dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Wali Kota Neni menegaskan, pemerintah daerah perlu melahirkan kebijakan yang bersifat strategis serta terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang inovatif guna meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan.

Namun demikian, Neni menilai penerimaan sektor tersebut masih relatif terbatas untuk mampu meningkatkan peran PAD dalam pembiayaan pembangunan.

“Berdasarkan realitas tersebut, kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun program-program pembangunan sehingga dengan kapasitas fiskal yang relatif terbatas sejumlah sasaran pembangunan dapat tetap dicapai secara optimal,” lanjutnya.

Untuk itu, kata Neni, pihaknya memerlukan dukungan DPRD dan peran aktif seluruh pihak agar penyediaan maupun pengelolaan APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. “Anggaran belanja untuk tahun 2020 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas serta memprioritaskan anggaran untuk belanja publik. Alokasi anggaran belanja disusun secara terukur dan mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.

Diketahui, Pemkot Bontang menargetkan penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 mencapai Rp. 1,416 triliun. Target pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 182.696 miliar yang terdiri atas pajak daerah sebesar Rp. 112.418 miliar, retribusi daerah Rp. 4.089 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5.098 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp. 61.091 miliar.

Kemudian, penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang telah ditargetkan dalam Rancangan APBD 2020 sebesar Rp. 920.646 miliar. Dengan perincian yaitu bagi hasil pajak dan bukan pajak (SDA) Rp. 594.288 miliar, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 257.115 miliar, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp. 69.242 miliar.

Serta, pendapatan lain-lain yang sah telah ditargetkan sebesar Rp. 313.030 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari sumber-sumber diantaranya bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 189.513 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khisis Rp. 78.016 miliar, serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 45 miliar.

Sementara, dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan, Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 yang direncanakan sebesar Rp. 1,566 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung Rp. 623.028 miliar, dan belanja langsung sebesar Rp. 943.344 miliar.

Sebagai informasi, rapat paripurna ke-13 masa sidang I DPRD dalam rangka penyampaian Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020 tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam didampingi wakil ketua Junaidi dan Agus Haris, serta dihadiri 13 anggota DPRD sehingga rapat paripurna korum untuk digelar. Selain itu, tampak hadir Wakil Wali Kota Basri Rase, kepala dan perwakilan OPD, unsur Forkopimda, perwakilan partai politik, Ormas, dan pelajar.

Selanjutnya, Raperda akan diserahkan kepada fraksi-fraksi DPRD Kota Bontang untuk dilakukan rapat kerja dalam rangka penyampaian pandangan umum terhadap RAPBD tahun anggaran 2020, yang dijadwalkan Rabu (30/10/2019) pukul 09.00 WITA. (AG)

PPID Kota Bontang