Tingkatkan Mutu Pelayanan di Kota Bontang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Gelar Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal

(Bontang, 9 Oktober 2019). Puluhan peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat mengikuti sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), di Auditorium Taman 3D, Jl. Awang Long, Rabu (9/10/2019) pagi.

Kegiatan sosialisasi SPM ini digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang dengan menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Samarinda Tri Wahyuni.

Dari pantauan PPID, sosialisasi diikuti peserta dari perwakilan seluruh kelurahan dan kecamatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dishub, Dinas Perkim, dan OPD terkait pelayanan lainnya.

Mewakili Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, Asisten Administrasi Pembangunan Ir. Zulkifli, MT, membuka sosialisasi ini. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai dengan UU nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Khususnya enam urusan bidang pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah kota. Diantaranya urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan kamtibmas, urusan perumahan rakyat, dan urusan sosial.

“Jadi standar pelayanan minimal itu ditetapkan sebagai ketentuan mengenai mutu jenis layanan dasar untuk enam urusan yang berhak diperoleh warga negara,” kata Zulkifli.

Untuk itu, melalui sosialisasi ini dirinya meminta seluruh OPD untuk mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar tersebut di Kota Bontang.

Lebih lanjut, sosialisasi SPM ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada peserta sosialisasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di RPJMD dapat terpenuhi. Mengingat sebagian besar program dan kegiatan dalam RPJMD mengacu pada SPM.

Terkait DPM-PTSP, Zulkifli berharap nantinya SPM yang diterapkan akan berdampak baik terhadap efektivitas dan efisiensi proses perizinan sehingga berdampak baik pula terhadap investor.

“Mudah-mudahan ke depan, penerapan SPM ini juga akan diikuti dengan standar pelayanan publik lainnya. Tentu nanti bisa dirumuskan untuk menjadi acuan semua pihak terutama yang berkaitan dengan izin,” imbuhnya.

Sementara, narasumber Tri Wahyuni memaparkan secara lugas petingnya standar pelayanan. Karena, hasil laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di 2016 silam, disampaikan secara nasional bahwasanya laporan terbanyak yang dikeluhkan masyarakat tentang pelayanan pemerintah itu berada di pemerintah daerah.

Dijelaskan, tiga potret besar buruknya pelayanan yaitu buruknya kualitas produk layanan publik, buruknya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dan ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa.

“Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik terutama terkait dengan kecepatan layanan publik, adanya ketidaketepatan, dan akurasi dari produk layanan yang dihasilkan,” lanjutnya.

Adapun dugaan mal administrasi yang dilaporkan adalah penundaan berlanjut sebanyak 28,46 %, penyimpangan prosedur 21,72 %, tidak memberikan pelayanan 16,97 %, dan pemberi layanan tidak kompeten 9,86 %.

Lebih jauh, Tri Wahyuni menjelaskan pengertian dari SPM, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Pelayanan (SOP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Singkatnya, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemda berdasarkan UU nomor 23/2014 dan peraturan menteri terkait. SP adalah pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan didasari oleh Permenpan nomor 15/2014.

Selanjutnya, SOP ialah prosedur kerja secara berurutan dan sistematis dengan dasar Permenpan nomor 35/2012. Terakhir, SKM adalah data yang diperoleh dari hasil survei atas layanan penyelenggara pelayanan. Merupakan tolak ukur peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan Permenpan nomor 14/2017. (AG)

PPID Kota Bontang