Jelang Pemilukada 2020, Pemkot Bontang Gelar Penandatanganan NPHD dengan Bawaslu Kota Bontang

(Bontang, 9 Oktober 2019). Usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot Bontang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang, Selasa (1/10/2019) pelan lalu. Kini, Pemkot Bontang kembali melakukan penandatanganan NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang, Rabu (9/10/2019) sore.

Rangkaian acara penandatanganan NPHD ini dilaksanakan cukup singkat di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jl. Awang Long, Bontang Utara.

Adapun nilai anggaran NPHD untuk Bawaslu dalam rangka Pemilukada 2020 mendatang disepakati sebesar 4,2 Miliar dari 6 Miliar yang diajukan Bawaslu sebelumnya.

Penandatanganan NPHD ini dilakukan langsung Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, bersama Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah, serta disaksikan Komisioner Bawaslu Kaltim Ebin Marwi, SH. M.Hum, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Drs. Amiluddin, M.Si, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Neni mengharapkan anggaran yang digelontorkan pemerintah kota dapat meningkatkan profesionalisme dari Bawaslu itu sendiri. Berkaca pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 lalu, Neni menilai kinerja dari Bawaslu belum sepenuhnya maksimal terutama tindaklanjut dari laporan pelanggaran Pemilu.

“Kita dari pemerintah hanya menyiapkan dananya yang bekerja profesional Bawaslu,” ujar Neni.

Untuk itu, Wali Kota Neni meminta agar Bawaslu dapat memperketat pengawasan dan penegakan aturan Pemilu. “Harus fair tidak boleh apriori terhadap salah satu (kontestan Pemilu)” pungkasnya.

Menyambung wali kota, Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya  dalam penegakan aturan Pemilu. Bahkan mendorong pelanggaran Pemilu tersebut untuk naik ke tahap penyidikan agar dapat menimbulkan efek jera.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antar institusi, baik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu, Kepolisian, maupun Kejaksaan. Juga peran serta masyarakat yang menjadi saksi terhadap pelanggaran Pemilu. Bawaslu, terangnya, tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa saksi yang bersangkutan, akibatnya syarat materiil tidak terpenuhi.

“Dengan diberikannya anggaran oleh Pemkot Bontang, kita akan maksimalkan terkait hal itu (pengawasan dan penegakan). Dan itu sudah diakomodir semua di dalam rencana anggaran,” ujar Nasrullah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang difasilitasi dengan anggaran ini dan juga fasilitas-fasilitas yang lain terkait dengan pengawas Ad Hoc. Mudah-mudahan kami bisa bekerja maksimal dan mengemban amanah UU 10/2016,” lanjutnya. (AG)

PPID Kota Bontang