Bersama BPS, Dinas Kominfo Gelar Penyampaian Publikasi Statistik Kota Bontang 2019

(Bontang, 25 September 2019). Berdasarkan UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebut statistik sektoral menjadi kewenangan daerah. Maka Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar penyampaian publikasi statistik Kota Bontang 2019, di Ruang Rapat Utama Lt. 2 Setda, Jl. Moch Roem, Bontang Lestari, Rabu (25/9/2019).

Publikasi statistik ini menyampaikan hasil kolaborasi antara Dinas Kominfo selaku wali data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data. Berupa tiga buku terkait statistik di Kota Bontang, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Data Pembangunan.

Selain itu, kegiatan ini dalam rangka percepatan implementasi Perpres nomor 39/2019 tentang satu data Indonesia.

Dibuka Asisten Administrasi Umum Ir. Hj. Sarifah Nurul Hidayati, MM, penyampaian publikasi statistik yang dirangkai diskusi ini dihadiri perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemkot Bontang, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim, Kemenag Kanwil Bontang, Humas Polres Bontang, dan PDAM Tirta Taman.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi terlaksananya kegiatan penyampaian publikasi statistik 2019. Menurutnya, data statistik yang disampaikan BPS merupakan referensi yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemerintahan sebagai data dukung perencanaan dan evaluasi.

“Perlu anda ketahui, memang ini angka penting untuk mengetahui pembangunan kita, khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), IPM, dan ketahanan pangan,” kata Nurul.

Apalagi, lanjut Nurul, saat ini Pemkot Bontang tengah menyusun perencanaan untuk di 2020 mendatang. Ia pun berharap angka-angka yang ditampilkan melalui statistik misalnya data pengangguran dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Drs. Dasuki, M.Si, menekankan tujuan penyampaian ini merupakan ekspos terkait dengan kerja sama antara Dinas Kominfo dan BPS Bontang. Mengingat, statistik sektoral sesuai dengan UU 23/2014 berada di Dinas Kominfo.

“Sesuai aturannya, statistik sektoral itu ada di Kominfo dan BPS pembinanya. Yang lebih berat diera sekarang statistik itu mempunyai tugas yang cukup berat ada Perpres nomor 39/2019 tentang satu data Indonesia,” sambung Dasuki.

Dasuki menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya yang terkait Perpres nomor 39/2019, dan selaku wali data dari seluruh OPD di lingkungan Pemkot Bontang. Salah satunya dengan membangun sistem aplikasi.

Namun demikian, Dasuki mengharapkan dukungan dari seluruh OPD sebagai produsen data, khususnya admin forum satu data untuk benar-benar memberikan data yang akurat. sehingga satu data di Kota Bontang dapat segera terwujud serta berjalan dengan baik.

“Ke depan kita ingin satu data, kalau di (pemerintah) pusat sudah dikembangkan, Kepolisian, Kejaksaan, dan badan negara lainnya. Itu kalau (misalnya) bicara tentang angka kemiskinan itu harus satu (data), tidak boleh beda versi,” pintanya.

Diketahui, Dinas Kominfo telah membangun sistem aplikasi statistik terpadu yang sesuai dengan kaidah statistik melalui pemenuhan data, validasi data, analisa data, hingga desiminasi penyajian data, yakni Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu (Simpatiku).

Aplikasi Simpatiku dibangun dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aplikasi ini diharapkan dapat mendorong ketersediaan data yang transparan, berkualitas dan mudah dibagi pakaikan untuk menciptakan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

“Oleh karena itu, melalui forum data yang sudah kita bentuk melalui SK wali kota, Perwali nomor 21/2019 terkait pengelolaan data statistik, mudah-mudahan bapak ibu semua dapat mensupport kami. Sehingga ketika ada validasi data bisa akurat,” pungkas Dasuki.

Ditambahkan, Kasi Data Statistik Dinas Kominfo Bontang Nur Ahsani Maghfiroh, ST, M.Si mengatakan bahwa tugas Dina Kominfo dalam hal statistik adalah sebagai wali data.

Tahapannya, terdapat Perwali nomor 21/2019 terkait Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Meliputi identifikasi kebutuhan data, pemenuhan data, validasi data agar data yang diterima sesuai kondisi sebenarnya.

“Usai validasi, barulah data tersebut bisa dianalisa. Publikasi statistik ini hasil analisa,” ujarnya.

Terkait aplikasi Simpatiku, ia menjelaskan bahwa aplikasi tersebut belum resmi diluncurkan dan masih pada tahap perampungan.

“Kalau tidak ada kendala, 15 Oktober 2019 akan ada Bimtek internal, dan coba soft launching sebelum di-publish, karena khawatir ada sengketa informasi atau hal lainnya,” imbuhnya. (AG)

PPID Kota Bontang