Pemkot Gelar Lokakarya Pengelolaan Pesisir Terpadu Kota Bontang

(Bontang, 24 September 2019). Pemerintah Kota Bontang mengadakan Lokakarya Pengelolaan Pesisir Terpadu Kota Bontang, di Pendopo Rujab wali kota, Jl. Awang Long, Bontang Utara, Selasa (24/9/2019) pagi. Kegiatan ini terkait sinergi pengelolaan dan zonasi KKP wilayah pesisir dan laut Kota Bontang.

Lokakarya dibuka langsung Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og. didampingi Direktur pengendalian pencemaran dan kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ir. Dida Migfar Rhida, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikan (DKP) Provinsi Kaltim Ir. Rizal Indra Riadi, M.Si, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Pesisir dan Lautan IPB Dr. Ir. Ario Damar, M.Si, dan Kepala Laboratorium Pengembangan Masyarakat FPIK Unmul Dr. Erwiantono. S.Pi, M.Si.

Selain itu, hadir pula kepala dan perwakilan OPD diantaranya Dinas Kominfo, Dispopar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, camat dan lurah, serta beberapa pimpinan perusahaan.

Dari laporan Kepala Bapelitbang Kota Bontang Ir. Amirudin, M.P, didapati maksud dilaksanakannya lokakarya adalah menyamakan visi dan komitmen para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang dan kawasan konservasi pesisir Kota Bontang sehingga saling sinergi terpadu dalam wilayah pemanfaatan laut di wilayah Kota Bontang sebagai satu kesatuan ekosistem.

Adapun tujuan, yaitu pertama memperoleh gambaran tentang tindaklanjut pencadangan kawasan pesisir Kota Bontang. kedua, memperoleh informasi terbaru tentang kondisi biofisik sosial ekonomi kawasan konservasi pesisir Kota Bontang.

Kemudian ketiga, meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kawasan konservasi pesisir Kota Bontang melalui pendekatan secara terpadu dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur pengendalian pencemaran dan kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ir. Dida Migfar Rhida, M.Si, mengungkapkan bahwa KLH memiliki ikatan yang kuat dengan Kota Bontang. Karena, lanjutnya, Kota Bontang dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut menjadi percontohan bersama tujuh kota lainnya.

Bagi Dida, percontohan ini penting karena pihaknya ingin menampilkan inisiatif-inisiatif di daerah yang dapat diangkat menjadi gender yang dapat disandingkan pada tingkat nasional dan regional.

“Jadi Bontang ini sudah menjadi salah satu kota dalam konteks kerja sama regional melalui partnership untuk network lokal government,” kata Dida.

Lebih lanjut, ia berharap dari pertemuan ini dapat dilakukan pengelolaan pesisir secara terpadu dengan mengandalkan segenap upaya yang dimiliki dalam konteks kebersamaan dan tujuan yang jelas.

“Kami mengharapkan lokakarya ini bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan nanti yang disampaikan narasumber dapat menjadi alat kerja kita bersama untuk mencapai target,” sambungnya.

Senada, melalui sambutannya Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, menyatakan permasalahan terkait pesisir merupakan hal yang krusial bagi Kota Bontang dimana 70 persen wilayahnya adalah lautan. Sebab, tanpa disadari kerusakan alam bawah laut kerap terjadi dan tidak terdeteksi layaknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akhir-akhir ini.

Untuk itu, Neni pun menekankan komitmennya mewujudkan pesisir Kota Bontang menjadi pesisir yang dapat dibanggakan. Terlebih, Kota Bontang di bawah kepemimpinannya memiliki visi yaitu menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih, bagi Bontang ini sangat penting karena kita wilayahnya pesisir dan memang sengaja saya mengangkat (visi) menjadikan Bontang sebagai kota maritim karena Bapak Jokowi menjadikan juga Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Neni.

“Mudah-mudahan kita punya resume (lokalarya) yang nantinya ada penguatan-penguatan pesisir di Kota Bontang,” imbuhnya. (AG)

(Klik Dokumentasi Fhoto selengkapnya)

PPID Kota Bontang