Tanggap DBD, Pemkot Bontang Gelar Rakor Persiapan Gerakan Serentak Pengendalian DBD

(Bontang, 10 September 2019). Pemerintah Kota Bontang bersama seluruh stakeholders kesehatan mengadakan rapat koordinasi persiapan Gerakan Serentak Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bontang, Selasa (10/9/2019).

Bertempat di pendopo rumah jabatan wali kota, kegiatan ini dipimpin Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Bahauddin, MM, dan Asisten Administrasi Pembangunan Ir. Zulkifli, MT.

Rakor yang diinisiasi Dinas Kesehatan tersebut mengagendakan pemaparan hasil survei investigasi kasus DBD oleh tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dilanjutkan diskusi persiapan pengendalian serentak masalah DBD. Selain itu, melakukan pemetaan pencegahan DBD yang dilakukan pihak swasta berdasarkan wilayah.

Mengawali arahannya, Wali Kota Bontang mengungkapkan kekhawatirannya terkait wabah DBD yang menjangkit sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Bontang yang meningkat dari semester awal 2019.

Tren peningkatan wabah DBD ini berdasarkan data laporan Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kemenkes yang menyebut bahwa kenaikan jumlah korban DBD di Kota Bontang mencapai 547 kasus dengan tiga orang meninggal dunia. Disebutkan pula, hampir semua wilayah yang menjadi lokus penelitian ditemukan jentik nyamuk Aedes Aegypti.

Berdasarkan hal itu, Neni menekankan seluruh stakeholders baik dari perangkat daerah maupun swasta untuk berkomitmen dan berkolaborasi mencegah dan pemberantasan wabah DBD. Sehingga target zero DBD dapat tercapai di tahun berikutnya.

“Saya tidak mau kasus ini terulang seperti yang kita pernah alami di tahun 2016, ada sekitar 11 orang yang meninggal. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua, yang namanya kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi seluruh masyarakat Kota Bontang yang di dalamnya terdapat stakeholders perusahaan,” tegas Neni.

Dari pemetaan yang dilakukan Kemenkes, lanjutnya, genangan air di rumah tangga merupakan lokasi utama penyebab berkembangnya jentik nyamuk Aedes Aegypti. Seperti, genangan air di wadah dispenser, pot tanaman, serta bak penampungan air.

“Inilah mendasari bahwa kita sekarang tidak bisa tinggal diam, harus ada gerakan masif yang kita lakukan bagaimana demam berdarah ini bisa kita selesaikan di Kota Bontang,” lanjutnya.

Terlebih kesadaran masyarakat yang belum maksimal, sehingga diperlukan gerakan masif pencegahan diantaranya satu rumah satu jumantik, serta melaksanakan kegiatan 3 M (menguras, menutup, mendaur ulang) plus memantau dan menghindari gigitan nyamuk.

“Saya minta camat, lurah, ketua RT, Forum Kota Sehat (Forkohat), bagaimana kita melaksanakan  (gerakan satu rumah satu jumantik) ini, dan gerakan ini harus gerakan yang teredukasi. Tidak bisa memantik jumantik kalau dia (masyarakat) tidak diedukasi oleh kita, kita harus turun kelapangan,”

“Intinya adalah kita harus menyelesaikan masalah ini bersama-sama, bergotong royong demi nyawa anak-anak, nyawa kita semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Bahauddin, MM, menjelaskan hasil survei investigasi kasus DBD dari Kemenkes. Dari hasil penelitian tersebut, Kemenkes menyampaikan beberapa rekomendasi.

Diantaranya pemetaan wilayah kelurahan endemisitas DBD untuk menentukan pengendalian vektor, fogging secara massal dengan dua siklus, larvasidasi massal dengan siklus empat kali, larvasidasi berkala pada keadaan diluar kejadian luar biasa (KLB).

Mobilisasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara serentak, meningkatkan pemantauan jentik secara berkala, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, melibatkan peran TP UKS dan TP PKK dalam pengendalian DBD.

Kemudian, mengaktifkan jumantik anak sekolah, melibatkan Pramuka terutama Saka Bakti Husada, mengadvokasi kepala daerah agar dapat mengalokasikan anggaran pengendalian DBD dalam kegiatan larvadisasi massal dan fogging massal, serta melakukan PSN dengan konsep yang tepat yaitu dilakukan secara total coverage.

Diluar rekomendasi itu, Bahauddin berharap seluruh perangkat daerah khususnya kecamatan dan kelurahan untuk mensosialisasikan langsung kepada masyarakat terkait pencegahan, pemberantasan, dan akibat dari wabah DBD.

Dari Rakor ini, menghasilkan jadwal pengendalian vektor serentak. Meliputi kegiatan penyusunan rencana aksi serentak pengendalian DBD di setiap kelurahan dimulai 11 hingga 13 September 2019, PSN serentak dan larvasidasi 15 hingga 28 September 2019, fogging massal 15 hingga 28 September 2019, surveilans monev intervensi 29 September hingga 5 Oktober 2019.

Tampak hadir pada Rakor tersebut, seluruh kepala atau perwakilan OPD, lurah, Forkohat Kota Bontang, pimpinan rumah sakit, dan perwakilan perusahaan. (AG)

PPID Kota Bontang