Bersama Pemkot Bontang, Biro Organisasi Setda Pemprov Kaltim Gelar Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

(Bontang, 5 September 2019). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah mengadakan Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bontang, Kamis (5/9/2019) pagi. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari hingga Jumat (6/9/2019) esok, di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

Workshop dihadiri, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bontang, Asisten Administrasi Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, seluruh staf ahli, kepala bagian Setda Kota Bontang, perwakilan OPD, camat dan lurah, serta disusul kehadiran Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og.

Selain itu, hadir Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Kaltim Rozadi Erawadi, SH, M.Si, beserta empat nara sumber dari Biro Organisasi Setda Pemprov Kaltim, diantaranya Dra. Nurasehan, M.Si, Rita Mulyani, SE, M.Si, Setya Pratiwi, SH, M.Si, dan Budiarto, S.Sos

Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Kaltim Rozadi Erawadi, SH, M.Si, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memperkuat kapasitas setiap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kaltim terkait reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

“Kegiatan ini adalah agregat dari seluruh kegiatan mikro OPD, kegiatan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang nantinya merupakan kegiatan besar pemerintah provinsi, yang tentu nanti mendapatkan penilaian dari pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” ujar Rozadi.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja telah melakukan upaya membangun sistem manajemen yang bekerja lebih baik yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja suatu organisasi.

Untuk itu, diperlukan suatu manajemen kinerja yang modern sehingga dapat memberikan transparansi terhadap akuntabilitas.

Dijelaskan Rozadi, dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah daerah harus dapat memfokuskan kinerja pada dinas terkait, serta mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran.

Ia membeberkan laporan hasil evaluasi penilaian kinerja Pemkot Bontang 2018 memperoleh nilai 65,81 poin atau predikat B. Dari hasil penilaian itu, diharapkan bahwa predikat B tersebut tidak stagnan di 2019, namun dapat beranjak naik ke predikat BB dengan melaksanakan delapan hasil rekomendasi pada saat penyampaian evaluasi LAKIP.

Pertama, Pemkot Bontang agar melakukan review dokumen perencanaan yang tetap mengacu pada mekanisme serta memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan kinerja seperti orientasi yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, kualitas indikator kinerja, dan sebagainya.

Kedua, mendesain kinerja yang akan dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang dituangkan dalam RPJMD. Ketiga, menerapkan performance fice organitation dengan menjadikan RPJMD yang ditetapkan sebagai acuan dalam membangun organisasi.

Keempat, melakukan review atas keselarasan antara kegiatan, program, serta sasaran strategis untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran efektif untuk mencapai sasaran. Kelima, meningkatkan kualitas evaluasi program dengan fokus kepada ketercapaian hasil program.

Keenam, meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata. Ketujuh, menggunakan aplikasi kinerja sebagai dasar sarana monitoring dan evaluasi.

Kedelapan, mendorong budaya kinerja di lingkungan Pemkot Bontang yang disusun selaras dengan kinerja organisasi.

Sementara itu, menyambung Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Kaltim, Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang Drs. H.M Bahri, M.Ap menyampaikan bahwa nilai Pemkot Bontang yang stagnan pada predikat B merupakan “pekerjaan rumah” bagi penyelenggara pemerintah kota, agar ditahun berikutnya perolehan predikat B dapat meningkat meraih predikat BB. Begitu pun dengan peningkatan pada RPPD.

“Karena ini bukan kinerja seseorang, akan tetapi kinerja seluruh perangkat daerah Kota Bontang. Maka tanpa peran semuanya, tentu tidak bisa kita wujudkan. Minimal delapan rekomendasi yang diberikan kita tindak lanjut,” kata Bahri.

Oleh karena itu, Bahri mengajak seluruh OPD untuk lebih berkonsentrasi dan bekerja lebih baik lagi khususnya dalam menindak lanjuti  delapan rekomendasi, agar capaian pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan.

“Sekali lagi ini bukan hanya kinerja pemerintah, tetapi kinerja kita semua perangkat daerah yang menjadi disatukan menjadi kinerja Pemkot Bontang,” lanjutnya

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop reformasi birokrasi dan menguatkan akuntabilitas tersebut.

Pasalnya, konsep reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan good government merupakan komitmen dari Pemkot Bontang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebab itu, Neni menghimbau agar komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dapat dijalankan dengan konsisten dan berkelanjutan.

“Komitmen-komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi yang kadang-kadang inkonsisten, ini yang menyebabkan akhirnya tidak berjalan dengan baik,” pungkas Neni. (AG)

PPID Kota Bontang