Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Sosialisasikan CSIRT dan Pengisian Index Maturity Penanganan Insiden Siber kepada Dinas Kominfo Kota Bontang

(Bontang, 4 September 2019). Keamanan siber telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan itu berbanding lurus dengan tingkat ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi dan kompleks pula.

Terkait hal itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan mengadakan Sosialisasi Layanan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Pengisian Index Maturity Penanganan Insiden Siber kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bontang.

Sosialisasi yang pertama kali digelar di Provinsi Kalimantan Timur ini dihadiri dan dibuka Kepala Dinas Kominfo Drs. Dasuki, M.Si, didampingi Kabid. Statistik dan Persandian, Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, seluruh Kepala Seksi dan Subbag, dan beberapa staf.

Dari pihak BSSN, dihadiri Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintahan Wilayah II Agustinus Toad, SE, Sandiman Muda pada Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintahan Wilayah II Tony Kusuma, S.St, MH, dan Pengolah data Keamanan Siber dan Sandi Ananto Dwi Saputro, S.Kom.

Melalui pernyataan pers, Dasuki mengatakan kegiatan ini merupakan focus group discussion (FGD) terkait rencana penyusunan regulasi tentang penanganan keamanan data dan informasi di pemerintah daerah, mengingat keamanan data dan informasi telah menjadi isu global saat ini.

Alhamdulillah kita kerja sama (BSSN), kita menginginkan Kota Bontang mendapatkan prioritas dari upaya pencegahan (serangan siber),” ucap Dasuki.

Dari FGD ini, juga akan membentuk CSIRT yang akan menangani hacker (peretas) yang mencoba  mengganggu sistem informasi milik Pemkot Bontang di masing-masing OPD. “Atas dasar itu, maka Bontang yang pertama di Kaltim. Mudah-mudahan menjadi role model untuk penanggulangan keamanan informasi,” imbuh Dasuki.

Sehingga, diharapkan dari kegiatan yang berlangsung dua hari hingga Kamis (4/9/2019) ini akan membentuk tim CSIRT yang beranggotakan admin dari seluruh OPD dan asistensi terhadap tingkat kelayakan dan kematangan keamanan teknologi informasi.

“Apakah kita pada posisi satu, dua, tiga, empat sampai lima?. Ketika kita masih pada posisi satu berarti kita masih pada posisi sangat rawan mudah ditembus (hacker), tetapi ketika kita menuju pada level lima dimana jika ada serangan (hacker), kita sudah reaktif, proaktif, dan layanan kualitas,” pungkasnya.

Asistensi ini meliputi jumlah aplikasi, kapasitas bandwidth serta server, bahkan pemetaan kasus peretasan yang pernah terjadi di Kota Bontang. Tercatat, secara keseluruhan Pemkot Bontang memiliki 23 server, dengan perincian 22 server milik Dinas Kominfo, sedangkan 1 server milik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan aplikasi Si Peri Etnik.

Untuk itu, Dasuki menekankan kepada setiap OPD yang telah membangun aplikasi agar melakukan integrasi dengan menyerahkan aplikasi bersama server kepada Dinas Kominfo. Sehingga memudahkan perawatan dan pengawasan melalui CSIRT nantinya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintahan Wilayah II Agustinus Toad, SE, menjelaskan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BSSN dalam keamanan siber khususnya penanganan insiden siber.

“Kegiatan ini adalah asistensi pertama dilakukan di Provinsi Kaltim khususnya di Kota Bontang. Jadi kita berikan asistensi dalam persiapan nantinya Kota Bontang memiliki tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber itu sendiri,”

Artinya, lanjut Agustinus, ketika Kota Bontang memiliki CSIRT yang telah mandiri, mereka mampu mengantisipasi serangan siber. Terlebih, kondisi saat ini cukup marak serangan siber menyasar milik pemerintah yang tidak dapat di tanggulangi BSSN secara keseluruhan.

Sehingga perlu dilakukan koordinasi serta kerja sama dengan sektor atau stakeholders pemerintah agar serangan siber yang terjadi di beberapa wilayah provinsi maupun kabupaten/kota tersebut dapat segera teratasi.

“Mengatasi serangan siber ini kita membentuk tim yang bernama Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Tim inilah yang melakukan monitoring, melakukan analisa insiden-insiden serangan siber”

“Jadi serangan-serangan dari hacker itu kita pantau dan sedini mungkin sebelum (serangan) itu merambat sampai ke jaringan yang dapat merusak data atau mengambil data itu kita bisa atasi segera,” imbuhnya.

Diketahui, untuk tahun anggaran 2019 ini BSSN juga melakukan asistensi kepada 18 provinsi dan 24 kementerian/lembaga. Nantinya, diharapkan 10 provinsi dan 5 kementerian/lembaga membentuk CSIRT di 2020.

Lebih jauh, Ia berharap Dinas Kominfo melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD maupun masyarakat terkait pentingnya security wearness yang menjadi dasar pencegahan serangan siber. Sebab, ia menilai bahwa kurangnya kesadaran merupakan celah yang digunakan hacker untuk melakukan serangan siber. (AG)

PPID Kota Bontang