Bapelitbang Gelar Rembuk Stunting Kota Bontang 2019, Hasilkan Tujuh Kesepakatan

(Bontang, 17 Juli 2019). Guna membangun kapasitas dan komitmen semua unsur baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan dalam rangka mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting (gagal tumbuh) terintegrasi di Kota Bontang. Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian (Bapelitbang) mengadakan Rembuk Stunting Tahun 2019, Rabu (17/7/2019) pagi.

Digelar di Auditorium Taman 3D, Jl. Awang Long, Bontang Utara, kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dr. Bahauddin, MM., Ketua TP-PKK Kota Bontang Hapidah Basri Rase, A.Md.Kep., perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, seluruh perwakilan OPD Kota Bontang, kepala Puskesmas, APDESI kota Bontang, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi kesehatan.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan tiga narasumber, yakni Kasi. Wilayah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Aris Munandar, SE, MM., Tim Ahli Pendamping KP2S Novel Agafur, dan Kepala Bapelitbang Kota Bontang Ir. Amirudin, M.P.

Rembuk stunting bertema “Aksi Percepatan Penurunan” tersebut menghasilkan tujuh kesepakatan. Pertama, Pemkot Bontang berserta masyarakat berkomitmen untuk melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan stunting diproses perencanaan dan penganggaran Pemda setiap tahunnya. Kedua, membentuk tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kota Bontang.

Selanjutnya, ketiga adalah menyusun rencana tindak lanjut kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi. Keempat, seluruh stakeholders mengupayakan penganggaran dan  pembiayaan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi bersumber dari dana APBD, APBN, CSR dan sumber dana lainnya dan tidak mengikat sesuai dengan lokus telah ditetapkan.

Kelima, seluruh organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, serta Forum CSR bekerja sama untuk membantu pemerintah dalam percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi. Keenam, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi serta rapat koordinasi secara berkala.

Terakhir, ketujuh yaitu mengembangkan potensi bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan tambahan sebagai upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi.

Sementara itu, mewakili Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, Asisten Administrasi Pemerintahan HM. Bahri, M.Ap membuka kegiatan rembuk stunting tersebut.

Dalam sambutannya, Bahri menegaskan bahwa Pemkot Bontang berkomitmen untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting melalui program antar OPD, masyarakat dan pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Mengingat, hasil survei penentuan status gizi (PSG) 2017 mencatat di wilayah Kaltim terdapat 30,6 % mengalami stunting, sementara di Kota Bontang sendiri tercatat 32,4% anak mengalami stunting tersebut.

Dijelaskan Bahri, upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui dua bentuk intervensi, yaitu sensitif dan spesifik. Langkah intervensi sensitif meliputi pemenuhan sanitasi dasar, promosi kesehatan terkait pengurangan stunting, dan komitmen semua pihak.

Sedangkan intervensi spesifik dilakukan dalam bentuk prioritas 1000 hari pertama kehidupan melalui pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, pemberian FE untuk ibu hamil dan remaja putri, makanan tambahan bayi dibawah dua tahun, serta pemantauan tumbuh kembang.

“Upaya pencegahan dan penurunan stunting akan efektif jika intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara kenovergensi, bersama-sama, dan terintegrasi oleh semua unsur baik pemerintah, swasta, dan masyarakat,” ungkap Bahri.

Lebih jauh, ia menekankan kepada seluruh camat dan lurah agar memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat terutama ibu hamil dan Balita diwilayahnya, dengan melibatkan ketua RT dan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti PKK, Posyandu, serta memaksimalkan fungsi kader kesehatan.

Sehingga, nantinya diharapkan setiap program dan kegiatan yang dibentuk OPD maupun swasta dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran sebagai upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kota Bontang. (AG)

PPID Kota Bontang