Menuju Wistara Emas 2019, Kota Bontang Target 100% Ketersediaan Sanitasi

(Bontang, 16 April 2019). Tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan peraturan perihal kota/kabupaten peraih Wistara Emas. Sejak 2015, Kota Bontang telah memperoleh predikat Wistara Emas dalam penilaian Kota/Kabupaten Sehat.

Meraih Wistara Emas empat tahun berturut-turut, menjadikan Kota Bontang sebagai salah satu kota yang terimbas Permendagri tahun 2018 tersebut.

Dalam Permendagri yang dimaksud, kota/kabupaten wajib disertakan dalam penilaian Kota Sehat, baik ikut maupun tidak. Serta 3 syarat tambahan berupa terpenuhinya 100% akses sanitasi, skor minimal 80% dari total seluruh nilai dan memenuhi minimal 6 tatanan penilaian Kota Sehat.

Secara angka, Kota Bontang telah mencapai persentase 94,55% dalam sanitasi, sedangkan kedua penilaian lainnya telah terpenuhi sejak 2015. Dikeluarkannya Permendagri tentang penilaian kota sehat bagi kota/kabupaten peraih Wistara Emas berturut-turut, menjadikan Kota Bontang bekerja keras untuk memenuhi syarat 100% akses sanitasi, atau turun peringkat menjadi Wiwerda.

Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kota Sehat Tahun 2019, Selasa (16/4/2019), di Audutorium 3 Dimensi, Jalan Awang Long Nomor 1, Bontang Baru. Asisten Administrasi Pembangunan, Ir. Zulkifli, M.T., beserta Ketua Komisi III DPRD Bontang, H. Rustam, mencoba menjabarkan akar permasalahan serta strategi ke depannya. Turut hadir Ketua Forum Kota Sehat (Forkohat) Hamzah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Unsur Forkopimda, Manajemen Perusahaan.

Rakor tahun ini mengangkat tema “Melalui Semangat Bontang Jago untuk Membangun Kota Sehat yang layak Huni”.

Dijabarkan dalam Rakor, persoalan sanitasi merupakan salah satu yang disoroti adalah Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sampai 2019 ini, tercatat 6 Kelurahan serta 1 kecamatan yang sudah mendeklarasikan ODF. Artinya masih tersisa 9 kelurahan, yang terbagi ke dalam 2 kecamatan, untuk mencapai angka 100% ketersediaan akses sanitasi.

Berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), telah ikut bersinergi bersama Pemkot Bontang untuk menuju Bontang Sehat. “Namun masih banyak tugas yang harus diselesaikan,” ungkap Zulkifli, membacakan sambutan tertulis Wali Kota Bontang.

Pembina Forkohat tersebut berpesan, dengan 4 tahun berturut-turut meraih Wistara Emas, kota-kota lain akan menjadikan Bontang sebagai rujukan. Hal ini menambah daftar hal-hal yang perlu kita persiapkan dan perhatikan.

Dikesempatan yang sama, Ketua Forkohat Hamzah menyampaikan presentasinya terkait kesiapan dan progres menuju penilaian Kota Sehat di 2019. Terdapat 8 tatanan yang disyaratkan, untuk sebuah kota dikatakan sebagai kota sehat.

Di tahun lalu Bontang telah memenuhi 7 tatanan, satu tatanan tersisa adalah kawasan pertambangan sehat. Namun karena di Bontang tidak terdapat daerah tambang, maka hanya 7 yang dapat dipenuhi.

Di tahun ini, target Bontang adalah 6 tatanan. Sebab kata Hamzah, penilaian kawasan hutan sehat, telah beralih kewenangannya di tingkat provinsi.

Senada dengan Zulkifli, Hamzah pun menyoroti ODF. Dari 6 kelurahan yang belum ODF, Selambai dan Bontang Kuala menjadi perhatian khusus. Selambai secara statistik, menjadi yang tertinggi dalam tindak BABS.

Sebelumnya, lanjut Hamzah, Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og menerima kunjungan dari KemenPUPR (24/3/2019), dalam rangka pengentasan kumuh di Selambai. Selambai direncanakan akan menjadi kawasan wisata, cara ini merupakan inovasi pemkot dalam pengendalian BABS, sekaligus pengentasan kawasan kumuh.

“Saat ini telah masuk tahap lelang, kita rencanakan bisa segera dimulai,” terang Zulkifli, ketika membahas soal rencana kawasan wisata di Selambai.

Berbeda dengan Selambai, kerusakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menyebabkan warga kembali melakukan BABS. Pasalnya, IPAL tersebut kini tidak bisa lagi beroperasi. “Mau tak mau, sebab warga BK tidak punya pilihan lain,” ungkap Hamzah.

Penilaian Kota Sehat tahun ini dijadwalkan dilaksanakan September mendatang. Menurut Hamzah, pekerjaan ini menjadi tanggung jawab bersama. “Jika memang ingin mempertahankan Wistara, maka diperlukan sinergi setiap pihak,” pungkas Hamzah. (AF/AG/MS/Foto: R)

PPID Kota Bontang