Bapelitbang Gelar Rakor Penyampaian Draft Raperda Revisi RTRW Kota Bontang 2018 – 2038

(Bontang, 11 Desember 2018). Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi Penyampaian Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang 2018 – 2038, Selasa (11/12) pagi.

Bertempat di ruang rapat Bapelitbang, Jalan Moch. Roem, Bontang Lestari, Rakor tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kota Bontang Ir. Zulkifli, MT dan dihadiri Ketua dan anggota Panitia Khusus (Pansus) RTRW H. Muslimin dan Agus Haris, kepala dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta stakeholder lintas sektoral.

Dalam perjalanannya, revisi Raperda RTRW Kota Bontang 2018 – 2038 cukup lama menyita waktu, setelah 20 tahun RTRW Kota Bontang baru dapat direvisi kembali. Banyak kendala dilewati dalam mengesahkan revisi RTRW yang telah dilakukan peninjauan sejak 2016 lalu. Bahkan, hingga saat ini belum mendapatkan rekomendasi dari kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia.

Perlu dipahami, bahwa perubahan ini dilakukan sesuai dengan isu – isu strategis yang diamanatkan oleh undang – undang seperti pembangunan kilang minyak pertamina, jalan tol dan jalur kereta, perubahan kawasan kehutanan, kawasan industri baru Bontang Lestari, perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), pembatasan pembangunan kawasan perumahan di atas laut, sinkronisasi dengan kawasan PT. PKT dan PT. Badak LNG, penyesuian Ruang Terbuka Hijau (RTH), rencana jalan lingkar, dan reklamasi pantai.

Dalam Rakor tersebut, terdapat beberapa aspek yang masih dikritisi oleh peserta rapat, diantaranya terkait batasan pendirian bangunan di atas laut, daerah bantaran sungai yang padat dengan pembangunan rumah – rumah penduduk dan juga isu lahan RTH yang dijadikan sebagai hunian warga salah satunya adalah area HP 01.

Ketegasan dan perhatian Pemkot Bontang kembali dipertanyakan oleh masyarakat terutama di wilayah yang telah ditetapkan sebagai RTH melalui sosialisasi RTH Kota Bontang. Masyarakat mengharapkan pemerintah dapat memberikan peringatan tertulis, tanda patok atau sejenisnya untuk menandai batas – batas RTH agar nantinya tidak disalah fungsikan oleh warga atau pihak – pihak yang merasa memiliki kepentingan atas lahan tersebut.

“Menjadi catatan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi RTH,” ungkap  Ir. Zulkifli, MT.

Sementara itu, Ketua Pansus RTRW H. Muslimin memberikan dukungan terhadap Raperda Revisi RTRW Kota Bontang 2018 – 2038. “Harapan tetap selalu ada, dan semoga Kota Bontang segera dapat mensahkan PERDA Revisi RTRW-nya demi terwujudnya tata Kota yang baik, sehat dan nyaman  menuju sustainable city,” tuturnya.

PPID Kota Bontang