Dinas LH Kota Bontang Gelar Sosialisasi Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai

(Bontang, 6 Desember 2018). Untuk mengurangi dampak dari sampah plastik, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Sosialisasi terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai, Kamis (6/12) pagi.

Bertempat di Ruang Rapat Lt. II Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Moch. Roem, Bontang Lestari, sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia.

Kegiatan itu bertujuan menyamakan persepsi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan, mulai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perusahaan, pelaku usaha sektor retail dalam memenuhi target nasional, yakni pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di 2025.

“Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis guna memberikan bekal dan meningkatkan pemahaman, menyatukan persepsi dan mendorong komitmen kita bersama untuk mendukung dan menyukseskan visi dan misi Pemkot Bontang khusus mewujudkan Kota Bontang sebagai Green City,” tutur Pj. Sekda Drh. Agus Amir saat membacakan sambutan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Agus Amir, Pemkot Bontang telah berkomitmen mendukung Perpres Nomor 97 Tahun 2017 dengan menerbitkan Peraturan wali Kota (Perwali) Nomor 22 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan Perwali Nomor 30 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai.

“Pemkot Bontang berkomitmen, mungkin yang pertama diseluruh Indonesia yang menyelesaikan Perwali tentang Jakstrada,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masalah lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun partisipasi masyarakat sangat penting khususnya penanganan sampah ditingkat rumah tangga.

“Untuk itu, saya menghimbau kepada para Camat dan Lurah serta pihak terkait lainnya, terkhusus toko – toko swalayan ritel untuk melakukan pengurangan sampah plastik dengan tidak menyediakan kantong plastik,” himbaunya.

Sementara itu, Kasi Daur Ulang Kementerian LHK selaku nara sumber memaparkan bahwa Jakstrada baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan turunan dari Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) yang penyusunannya melibatkan 27 Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, LSM, dan masyarakat.

“Dengan ada Jakstranas ini diharapkan setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksinya melalui pengurangan sampah di hulu,” paparnya.

Penyusunan target dan program dalam Jakstrada didasarkan kepada indentifikasi potensi timbulan sampah, pengumpulan data pengelolaan sampah, penyusunan neraca pengelolaan sampah, serta penetapan target strategi, kebijakan dan program.

Dijelaskan pula, langkah – langkah dalam memenuhi target pengurangan sampah 30% di 2025, dapat diupayakan melalui pembentukan Bank Sampah Unit, Bank Sampah Induk, TPS 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle), pusat daur ulang, dan pembinaan sektor informal.

Terkait pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai, perbandingan sampah plastik dari 32.000 retails modern dalam satu tahun mencapai 68 x berat pesawat Air Bus A380 atau setara dengan 353 x volume Candi Borobudur. Sedangkan untuk konsumsi kantong plastik di Indonesia diasumsikan mencapai 300 kantong plastik per hari per toko, sehingga dalam satu tahun pemakaian mencapai 10,95 juta lembar kantong plastik.

Melihat efek bola salju dari penggunaan produk plastik sekali pakai, Kementerian LHK telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang mewajibkan produsen dalam pengurangan sampah dengan membatasi produksi, dapat daur ulang, dan dapat memanfaatkan kembali.

“Dalam pengelolaan sampah kewajiban produsen dalam pengurangan sampah tidak hanya pada saat proses produksi barang saja dengan cara mendisen agar ramah lingkungan namun hingga masa guna barang itu berakhir dengan cara menarik kembali untuk didaur ulang atau guna ulang,” jelasnya.

Tampak hadir pada sosialisasi tersebut, Kepala dan perwakilan OPD Kota Bontang, perwakilan perusahaan diwilayah Kota Bontang, pelaku usaha retail dan perwakilan beberapa pemilik toko/swalayan.

PPID Kota Bontang