Wujud Solidaritas Penanganan Masyarakat Terdampak Gempa, Pemkot Bontang Sumbang Pemprop NTB

(Bontang, 10 oktober 2018) Menindaklanjuti Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj Tanggal 20 Agustus 2018 terkait bantuan keuangan ke wilayah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikirimkan kepada Seluruh Gubernur, Wali kota dan Bupati di Indonesia, disambut baik oleh Pemerintah Kota Bontang melalui arahan Walikota Bontang Neni Moerniaeni untuk pemberian bantuan keuangan sebesar Rp.250.000.000, kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka penanganan masyarakat terdampak gempa dan bentuk solidaritas untuk meringankan beban masyarakat disana.

Adapun payung hukum pemberian bantuan ini mengacu pada Ketentuan Pasal 28 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 47 dan Pasal 162 Ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, serta butir V.21 Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, dimana dalam salah satu ketentuannya bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sehingga dana bantuan tersebut dapat diambil dari saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya, dana tersebut juga bisa didapat dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak.

Terkait dengan arahan Walikota Bontang tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang telah menugaskan Pejabat PPK PPKD Riduansyah yang didampingi Staff nya Said Yusuf untuk melakukan penyerahan pemberian bantuan secara resmi tersebut di Kantor BPKAD NTB Kota Mataram Jl.Pajengklik No.12 Kecamatan Mataram pada Senin (8/10) lalu.

Realisasi penyerahan bantuan yang baru dapat dilaksanakan tersebut bukan disebabkan faktor keterlambatan namun karena waktu yang dibutuhkan dalam proses pembahasan lebih lanjut melalui diskusi dengan Pihak BPKAD Provinsi Kaltim dan Pemprov NTB terkait mekanisme transfer dana bantuan tersebut.

PPID Kota Bontang.