Gelar Dialog Interaktive Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfotik Berharap Mindset Lama Ditinggalkan

(Bontang, 22 September 2018). Memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi saat ini merupakan hal mendasar yang wajib dipenuhi badan publik dalam membangun open government sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berkaitan dengan hal diatas, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Bontang dengan menggandeng Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur, menggelar sosialisasi keterbukaan informasi yang tayang secara langsung melalui program dialog di LNGTV, Kamis (20/9) malam.

Sosialisasi keterbukaan informasi tersebut dipaparkan tiga narasumber, yakni Kadiskominfotik Kota Bontang Drs. Dasuki, M.Si, Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Diskominfotik Kota Bontang Ir. Mudjiono, M.Si, Komisi Iinformasi Prov. Kaltim Koordinator Bidang Penanganan Sengketa Dr. Lilik Rukitasari, SH, S.Sos, MH.

Dijelaskan Dasuki, bahwa tindaklanjut undang – undang keterbukaan informasi telah membuka ruang bagi publik untuk memperoleh haknya mendapatkan informasi diseluruh badan publik yang menjalankan fungsi kenegaraan maupun lembaga non pemerintah yang menggunakan dana APBD atau APBN, sehingga setiap badan publik tersebut wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Di Kota Bontang, lanjut Dasuki, Diskominfotik menjadi leading sector PPID Utama dan dimasing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat PPID Pembantu.

 “Yang paling penting di PPID, bagaimana penyelenggara Negara ini, mampu memaparkan rencana dan pelaksaan kegiatan, kemudian neraca keuangan, laporan keuangan, dan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Dasuki.

Dasuki menambahkan, pihaknya akan melaksanakan amanah undang – undang agar masyarakat dapat terbantu dan dimudahkan mengakses informasi. Menurutnya, persoalan krusial yang terjadi antara pemohon dengan penyedia informasi justru disebabkan mindset lama penyedia informasi yang tertutup akan  keterbukaan informasi.

Untuk itu, pihaknya akan selalu mengadakan evaluasi dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh OPD, khususnya admin PPID Pembantu.

“Ini mindset – mindset oleh kita selalu dievaluasi, makanya kita membangun komunikasi dan koordinasi dengan masing – masing OPD khususnya admin – admin PPID Pembantu. Saya pikir ini kan paradigma yang belum terbuka ” terangnya

Ia pun menghimbau kepada PPID baik utama maupun pembantu untuk bersinergi bersama masyarakat, sehingga hasil informasi pembangunan dapat tersampaikan dengan baik, demikian juga pengawasan masyarakat terhadap pemerintah.

Dikesempatan yang sama, Lilik Lukitasari menjelaskan bahwa paradigma tertutup di era keterbukaan saat ini harus segera diubah. Pemberian informasi kepada pemohon memiliki parameter yang jelas berdasarkan undang – undang, sepanjang data tersebut bukan informasi yang dikecualikan.

Lebih lanjut, ia mengatakan barometer pemberian informasi tidak semata – mata berdasarkan undang – undang saja, tetapi juga dilihat dari segi relevansinya. Bahkan, melalui uji konsekuensi, informasi tertutup sekalipun dapat menjadi informasi terbuka jika untuk kepentingan publik yang lebih besar.

“Walaupun undang – undang menyatakan ditutup ternyata kalau ini ditutup menimbulkan kerugian yang besar, mau tidak mau harus terbuka. Seperti yang saya sampaikan, data pribadi menurut undang – undang itu tertutup, tetapi ketika orang mau jadi Caleg relevansinya harus dibuka,” jelas Lilik.

Ia pun berharap perinsip transparansi dan akuntabilitas tidak berlaku normatif saja, tetapi juga terdapat daya paksa melalui undang – undang keterbukaan informasi tersebut. Dan untuk pemohon, Lilik menghimbau agar tujuan penggunaan data informasi tersebut tidak disalahgunakan karena terdapat sanksi pidana.

PPID Kota Bontang