Raperda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Disahkan Jadi Perda, Tiga OPD Baru Terbentuk

(Bontang, 7 September 2018). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyetujui terbentuknya tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru ditubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, melalui mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan itu disampaikan dalam laporan Komisi I DPRD Kota Bontang yang dibacakan oleh Bilher Hutahaean, SH,MH pada Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidang III, di Auditorium Taman 3 Dimensi jalan Awang Long No. 1, Bontang Utara, Jumat (7/9) sore.

Bilher mengatakan, Persetujuan tersebut merupakan hasil rapat kerja DPRD Kota Bontang pada 6 September 2018, melalui penyampaian pendapat fraksi – fraksi. Tercatat lima fraksi yang menyetujui, yakni Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Hanura Perjuangan, Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera.

”Terhadap hasil pembahasan tersebut, seluruh fraksi dewan sepakat untuk menyetujui Raperda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD,” ucap Bilher.

Diakhir laporannya, Ia pun menggambarkan pembahasan Raperda antara Komisi I bersama Tim Pembahasan Raperda Kota Bontang berjalan cukup alot, bahkan sempat terjadi deadlock diikuti skors selama 30 menit.

“Kami dari Komisi I, secara khusus memohon maaf kepada Tim asistensi karena apa yang disampaikan teman – teman Komisi I kemarin itu sepertinya berdarah – darah dalam pembahasan karena alotnya sehingga Tim asistensi sempat deadlock dan ditunda 30 menit, ya ini adalah untuk kepentingan kita bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam penyampaikan pendapat akhir kepala daerah, Wali Kota Bontang dr. Neni Moerniaeni, Sp.Og juga menyetujui disahkannya Raperda tersebut menjadi Perda. Menurutnya, Perda tersebut dapat mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui perubahan nomenklatur dan tipologi perangkat daerah sesuai dengan perinsip desain organisasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Lebih lanjut, Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah ditetapkan pemetaan urusan pemerintah sebanyak 25 OPD. Dalam perjalanan waktu 2016 hingga 2017, Tim kelembagaan mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah berdasarkan hasil analisis beban kerja dan menganalisis desain organisasi serta merumuskan kembali desain struktur OPD, sehingga terdapat tiga OPD yang merupakan hasil pemetaan penggabungan dan pemisahan urusan pemerintahan menjadi 28 OPD.

Adapun OPD baru tersebut ialah Dinas Ketenagakerjaan tipe C, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe B, dan Badan Pendapatan Daerah tipe B.

Selain itu, perubahan nomenklatur dan tipologi juga dilakukan pada sembilan OPD lainnya, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe B, Dinas Kesehatan tipe B, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C, Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tipe A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C, dan Satuan Polisi Pamong Praja tipe C.

“Saya setuju untuk dilakukan perubahan terhadap Perda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah, sehingga kedepan dengan adanya pemetaan kembali terhadap struktur OPD dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing – masing perangkat daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik,” ucap Neni.

“DPR setuju dan menerima dari 25 OPD menjadi 28 OPD, demi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” sambungnya, diikuti tepuk tangan seluruh hadirin rapat paripurna.

Dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang Drs. H. Nursalam didampingi Wakil Ketua Faisal, pengesahan tersebut ditetapkan setelah dua rapat paripurna sebelumnya, yakni paripurna penyampaian nota keuangan Raperda Kota Bontang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan paripurna penyampaian nota keuangan Raperda Kota Bontang tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018.

Dari pantauan tim liputan Diskominfotik Kota Bontang, tampak hadir Wakil wali Kota Bontang Basri Rase, unsur Forkopimda Kota Bontang, kepala dan perwakilan OPD Kota Bontang, perwakilan Partai Politik, perwakilan Ormas, perwakilan perusahaan diwilayah Kota Bontang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tamu undangan.

PPID Kota Bontang