Maksimalkan Penyerapan APBN/APBD, Pemkot Bontang Gelar  Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

(Bontang, 4 September 2018). Pemerintah Kota Bontang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggelar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh LKPP RI di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Selasa (4/9/18) pagi tadi.

Bertempat di Auditorium Walikota Bontang Lestari, acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Artahnan, dan dihadiri oleh beberapa perwakilan OPD, Hendri Sipayung, SH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bontang dan Dr. Hermawan, SE, MM Kepala Sub Direktorat Perencanaan, Pengadaan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku narasumber serta seluruh peserta sosialisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Hendri Sipayung, SH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bontang mendapatkan kesempatan menyampaikan materi terkait aspek-aspek hukum pengadaan barang dan jasa serta materi terkait Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Dr. Hermawan, SE, MM Kepala Sub Direktorat Perencanaan, Pengadaan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam materinya, Dr. Hermawan menjelaskan bahwa Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan dan dilatarbelakangi oleh urgensi penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu mekanisme kontrol yang kuat, serta prinsip pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sehat melalui keterlibatan berbagai jenis usaha.

“Terdapat 13 hal baru yang terdapat pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 ini. Perbedaan tersebut antara lain ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan. Ditekankan pada perpres ini bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia tetapi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (Value for Money). Selain itu, terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-marketplace pemerintah,” jelasnya.

“Tidak hanya hal-hal baru, terdapat beberapa perbedaan antara Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan istilah yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan,” lanjutnya.

Selain itu, Dr. Hermawan juga mengungkapkan terdapat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, telah ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018 serta berlaku sejak tanggal diundangkan.

PPID Kota Bontang