Gandeng MUI dan Kemenag, Dinkes dan KB Kota Bontang Gelar Jumpa Pers, Bahauddin: Kami Tetap Lanjutkan Imunisasi MR

(Bontang, 31 Agustus 2018). Belakangan ini beredar informasi meresahkan ditengah masyarakat tentang boleh tidaknya penggunaan vaksin campak (measles) dan rubella. Meluruskan informasi tersebut, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang menggelar jumpa pers bersama awak media terkait pelaksanaan vaksin campak dan rubela (MR) di Kota Bontang, Jumat (31/8) kemarin.

Jumpa pers yang dilaksanaan diruang pertemuan Bakti Husada I Dinas Kesehatan dan KB Kota Bontang, jalan Ahmad Yani nomor 1 Bontang Utara tersebut, dipimpin langsung oleh Kadis Kesehatan dan KB dr. Bahauddin, M.M, dengan menghadirkan narasumber Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bontang H. Sulaiman Anwar, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bontang Ustad H. Jamariah, S.Pg, perwakilan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A.

Dalam jumpa pers, Kadis Kesehatan dan KB Kota Bontang mengatakan bahwa fase kedua imunisasi MR sedang berlangsung di 28 provinsi luar jawa. Dalam 5 tahun terkahir, pada skala nasional telah ditemukan suspek campak sekitar 57.000 jiwa dan positif menderita campak 8.964 jiwa, 85 % diderita oleh anak kurang dari 15 tahun sedangkan rubella diderita 5.737 jiwa, 77 % anak kurang dari 15 tahun.

Di Kota Bontang, imunisasi MR menyasar 48.024 jiwa anak dimulai sejak 1 Agustus 2018 dan berakhir 30 September 2018 mendatang. Saat ini per 31 Agustus 2018, progres imunisasi vaksin MR pada usia 9 bulan hingga 15 tahun berada di kisaran 21,7 % atau 10.446 jiwa anak.

“Oleh karena itu, sejak dini mulai dari umur 9 bulan sampai dengan 15 tahun kita lindungi anak – anak kita dari penyakit campak dan rubella ini,” ajak Bahauddin.

Menanggapi progres tersebut, Bahauddin menyampaikan tiga faktor penyebab relatif kecilnya cakupan imunisasi MR di Kota Bontang. Pertama, dinamika yang berkembang dimasyarakat terkait isu boleh tidaknya penggunaan Vaksin MR. Kedua, faktor jarak antara imunisasi Outbreak Response Immunization (ORI) difteri dengan imunisasi MR minimal berjarak empat minggu. Ketiga, libur sekolah hingga 16 juli sehingga imunisasi ORI difteri tahap II baru dilaksanakan pada minggu pertama masuk sekolah ditambah empat minggu jarak ORI difteri.

“Kami sudah melakukan, kegiatan penyuluhan edukasi terhadap masyarakat baik dipuskemas, Posyandu maupun disekolah – sekolah terkait dengan pelaksanaan imunisasi ini (MR). adapun sebagian masyarakat memang masih mempertanyakan kepantasan terkait boleh tidaknya (vaksin MR),” sambungnya.

Penyakit campak dan rubella, lanjutnya, sangat berbahaya karena mempengaruhi daya tahan tahan tubuh siterinfeksi virus MR tersebut bahkan jika tidak ditangani dengan serius tentu akan menyebabkan kematian. Ibu hamil yang terinfeksi virus MR akan mengalami obortus atau miskram (keguguran). Jika tidak terjadi keguguran, anak yang dilahirkan dari ibu yang terjangkit rubella akan menderita kecacatan seumur hidup, diantaranya gangguan pendengaran / tuli, gangguan bicara, gangguan perkembangan otak, jantung bocor dan congenital rubella syndrome (CRS).

Dengan demikian, lanjut Bahauddin, pihaknya akan tetap melanjutkan imunisasi MR dan penyuluhan edukasi baik di posko Kelurahan, Posyandu, sekolah, maupun Puskesmas.

“Pelaksanaan imunisasi MR sampai saat ini masih tetap kita lanjutkan, memang dengan kesadaran sendiri banyak masyarakat kita masih peduli terhadap kesehatan anak – anaknya,” jelas Bahauddin.

“Tujuan imunisasi campak ialah bagaimana kita menngkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella terutama anak – anak, kemudian memutuskan transmisi virus campak dan rubella, menurunkan angka kesakitan campak dan rubella, dan menurunkan CRS,” sambungnya.

Ditambahkan perwakilan IDAI dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A. bahwa vaksin MR telah teruji aman dan telah digunakan dibanyak Negara, penting diberikan kepada anak agar terhindar dari campak berat dan keturunannya lahir dengan cacat bawaan berat.

Sesuai prosedur, sebelum imunisasi vaksin MR, setiap anak akan diberikan lembaran yang berisi keterangan riwayat penyakit maupun kondisi kesehatan sehingga dapat diketahui imun penerima vaksin MR. Setelah itu, akan dikonsultasikan ke dokter anak untuk menentukan kelayakan anak tersebut menerima vaksin MR.

“Disekolahan kita sudah lakukan secreening melalui guru – guru, anak – anak diberikan lembaran untuk (mengisi) apakah ada riwayat sakit tertentu. Dari tenaga kesehatan juga kami latih termasuk indikasi dan kontra indikasi pemberian vaksin MR sama seperti melatih ORI difteri,” terang Arlita.

“Semua tindakan pasti ada resikonya, tentu untuk mengatasi resiko itu dengan memilih vaksin yang digunakan banyak Negara, yang terbukti aman digunakan dan tidak kadaluarsa,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI Kota Bontang Ustad H. Jamariah, S.Pg menyatakan bahwa MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 33 tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR yang berasal dari Serum Institute of India (SII) untuk Imunisasi. Dalam fatwa itu, disebutkan vaksin MR buatan SSI haram tapi saat ini dibolehkan (mubah) digunakan dalam keadaan terpaksa (darurat syar’iyyah).

“Vaksin MR produk dari SSI hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Penggunaan produk dari SSI pada saat ini dibolehkan karena mubah,” terang Jamariah.

Keputusan vaksin MR dibolehkan oleh MUI didasarkan pada empat hal. Pertama, Karena pertama kondisi darurat. Kedua, belum menemukan MR yang halal dan suci. Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Keempat, kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Dikesempatan yang sama, Kepala Kemenag Kota Bontang H. Sulaiman Anwar menyampaikan apresiasi dan mendukung upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dan KB Kota Bontang tersebut dalam mensosialisikan kepada masyarakat tentang penggunaan vaksin MR agar pencapaian jumlah tervaksin MR dapat meningkat.

“Kementerian Agama sangat mendukung sekali mensosialisasikan masalah vaksin MR ini kepada masyarakat Kota Bontang khususnya dikalangan kami, siswa – siswi dilingkup pendidikan madrasah di wilayah Kemenag Kota Bontang,” ungkap Sulaiman.

PPID Kota Bontang