Gelar Paripurna, DPRD Harapkan Pemkot Bontang Pertahankan Predikat WTP

(Bontang, 26 Juli 2018). DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (24/7) kemarin. Rapat tersebut digelar guna menyampaikan laporan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2017 sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang tahun anggaran 2017.

Dalam laporannya, Sekretaris Komisi I Abdul Malik menuturkan agar pemerintah dapat mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami tentu mengapresiasi Pemkot Bontang atas capaiannya dalam predikat WTP selama 4 tahun berturut-turut. Saya berharap Pemkot Bontang dapat mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah secara lebih optimal,” harap Malik.

“Saat ini penyajian laporan keuangan Pemkot Bontang telah didukung data yang memadai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Namun masih terdapat beberapa temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti,” ungkap Malik.

Dengan adanya beberapa temuan tersebut, Pemkot Bontang diharapkan segera menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK guna mempertahankan predikat tersebut.

Adapun laporan realisasi pendapatan mencapai Rp 1.060.400.315.664. Jumlah tersebut melebihi target yang direncanakan dalam APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 1.021.575.672.557. Sektor belanja daerah terealisasi sejumlah Rp 945.168.192.323. Total pembiayaan daerah mencapai Rp 74.119.256.461. Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sejumlah Rp 189.351.379.802.

Diakhir Rapat Paripurna tersebut terdapat beberapa fraksi DPRD yang menyetujui hasil Raperda untuk disahkan menjadi Perda Kota Bontang, yakni Golkar, Gerindra, NasDem, Hanura Perjuangan, dan Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS).

PPID Kota Bontang