Optimalkan Pendapatan Daerah, BPKD Launching Aplikasi Sistem SP2D Online dan Mekanisme Pembayaran PBB Sistem Non Tunai (ATM)

(Bontang, 27 Juni 2018). Memasuki era teknologi informasi, Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bekerja sama dengan Bank Kaltimtara kembali melaunching   sebuah inovasi berbasis aplikasi online dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yakni Aplikasi Sistem Surat Permintaan Pembayaran Dana (SP2D) Online dan Mekanisme Pembayaran PBB Sistem Non Tunai (ATM), pada Selasa (26/6) pagi.

Dalam laporannya, Kepala BPKD Drs. Amiluddin, M.Si menjelaskan maksud diterapkannya SP2D online adalah untuk meningkatkan teknologi sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan daerah berbasis aktual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan permendagri No. 64 tahun 2013. Adapun tujuan diterapkannya SP2D online adalah (1) menjadikan proses terkait bank dengan sistem keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntanbel, (2)memastikan proses integrasi dengan sistem bank dilaksanakan dengan standar yang telah luas digunakan, (3) memastikan hasil integrasi yang telah dilaksanakn dapat beroperasi dengan baik dan stabil tanpa permasalahan yang berarti, (4) monitoring pencairan SP2D secara real time.

Sementara itu, Walikota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. Og, menyambut baik dan menyakini aplikasi SP2D online dan Pembayaran PBB Sistem Non Tunai ini dapat berdampak baik pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terlebih lagi berbasis IT ini sejalan dengan visi dan misi Kota Bontang sebagai Smart City, dan juga aplikasi tersebut akan menjadikan proses terkait bank dengan sistem keuangan menjadi lebih efektif, efisien, akuntanbel dan transparan.

“Ini sebuah gerakan inovasi yang luar biasa, dan memang harus kita lakukan. Sekarang sudah berbasis IT, kita akan ketinggalan kalau tidak melakukan itu (inovasi), oleh karena itu tentunya saya menyambut baik kegiatan ini,” tutur Neni.

Tak hanya itu, Walikota Bontang yang akrab dengan sapaan Bunda Neni ini pun mengajak kepala seluruh lapisan masyarakat Kota Bontang untuk mendukung Bank Kaltimtara yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Bontang dengan melakukan transaksi keuangan di bank tersebut.

Dirinya menambahkan, Pemerintah Kota Bontang kedepan akan menggandeng DPRD untuk kembali melakukan penyertaan modal ke Bank Kaltimtara sekaligus membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut, pasalnya penerimaan deviden Kota Bontang mengalami penurunan yang ditahun sebelumnya meraup 5 Miliar turun menjadi 4,7 Miliar.

“Oleh karena itu, nanti  dapat disampaikan kepada DPRD bahwa kita memberikan lagi penyertaan modal, tapi tentunya dikawal dengan Perda. Tahun lalu kita mendapat 5 Miliar turun menjadi 4,7 Miliar, karena yang (daerah atau pihak) lain melakukan penyertan modal, kita (Pemkot Bontang) tidak ada, stagnan,” ungkap Neni.

Dalam acara launching tersebut tampak hadir Sekertaris Daerah Kota Bontang, Asisten Administrasi, Kepala Bank Kaltimtara Kantor Cabang Bontang beserta jajaran, dan seluruh Kepala Dinas dan perwakilan OPD di lingkungan Pemkot Bontang

PPID Kota Bontang