Musrenbang Bontang Utara, Ketua DPRD Tegaskan Perlunya Persamaan Persepsi Antara Musrenbang dan Pokir

(Bontang, 14 Maret 2018). Walikota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bontang uatara, Selasa (13/3) pagi.

Bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang Jl. Awang Long No. 1 Bontang Baru, Musrembang Bontang Utara terdiri dari 295 usulan dari enam kelurahan dengan peruntukan fisik,  sarana prasarana dan sosial  budaya.

Dalam sambutannya, Walikota Bontang yang akrab disapa Bunda Neni mengharapkan 90 % usulan  fisik dan prasarana merupakan usulan yang sangat prioritas. “Saya harap usulan yang sangat prioritas, nantinya diputuskan dalam Musrenbang ini,” Ujar Neni.

Lebih lanjut, Bunda Neni menyampaikan untuk tetap optimis terhadap kondisi APBD yang sedang mengalami penurunan dan meminta kepada DPRD Kota Bontang untuk mensinergikan Pokok – pokok Pikiran (Pokir) dengan Musrenbang.

“Kondisi APBD Kota Bontang sekarang sedang prihatin, dan saya minta kepada DPRD agar Pokok – pokok Pikiran dapat besinergi dengan apa yang dihasilkan di Musrenbang ini. InshaaAllah dapat menyelesaikan semua harapan – harapan seluruh delegasi,” lanjut Neni

Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Bontang Drs. H. Nursalam menegaskan komitmen DPRD untuk memperjuangkan apa yang menjadi prioritas di dalam forum Musrenbang dan mengklarifikasi persepsi negatif mengenai Pokir DPRD.

“Perlu penyamaan persepsi antara Musrenbang dengan Pokok – pokok Pikiran, selama ini ada anggapan bahwa program yang di ajukan tersebut tidak dilaksanakan karena adanya Pokok – pokok Pikiran”, Tegas Salam.

“Jalur antara Pokok – pokok Pikiran dengan jalur Musrenbang sangat berbeda. Jalur Pokok – Pokok Pikiran itu sudah diparipurnakan pada awal tahun berjalan sedangkan Musrenbang itu berlangsung pada bulan Februari hingga saat ini. Di dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA) mengisyaratkan Pokok – pokok Pikiran DPRD harus masuk satu minggu sebelum Musrenbang RKPD”, Jelasnya.

“Alokasi anggaran (Pokir) untuk DPRD itu sudah ada, kami tidak pernah mengganggu alokasi anggaran Musrenbang”, Lanjutnya.

Dalam Musrenbang ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang H. Ubayya, M. Dahnial, S.Sos, H. Rustam, HS, Faisal, Arif, AMD, Agus, SH, Setyoko Waluyo, S.Pd. AUD, Camat Bontang Utara, seluruh Lurah wilayah Bontang Utara, Tim Delegasi seluruh Kelurahan, beberapa OPD Kota Bontang, dan FKPD Kota Bontang.

PPID Kota Bontang