Wujudkan Pelayanan Maksimal, Disdukcapil Gelar Sosialisasi Kebijakan Adminduk dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Pesisir

(Bontang, 12 Maret 2018). “Sosialisasi ini kita gelar guna menertibkan, menata dan memuktahirkan data kependudukan Bapak dan Ibu. Hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah untuk mempemudah kepengurusan dokumen kependudukan,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil, Yuliatinur pada Minggu (12/3/18) kemarin.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Dukcapil Dra. H. Yuliatinur, MM, Kabid Dafduk Drs. Eka Dedi Anshariddin, M.Si, Kabid Capil Dra. Mida Wardani,  Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Muh. Thamrin, S.Sos, Kasi Pindah Datang, Kasi Kelahiran dan Kematian, Lurah Bontang Lestari, beberap staf Disdukcapil, Tim PPID, Tim PKTV, Ketua RT serta tokoh masyarakat.

Sosialisasi yang digelar di Pulau Selangan dan Pulau Tihi-Tihi tersebut disambut dengan antusias pertanyaan warga terkait pengurusan KTP elektronik, perubahan status KTP dan kepengurusan akta.

“Untuk kepengurusan Akta, warga dapat langsung mengunjungi Dinas Dukcapil, sehingga tidak perlu repot lagi ke RT atau Lurah. Nah, untuk status di KTP dapat diubah, setelah status KK nya diubah terlebih dahulu,” jawab Ismail selaku Kasi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan.

“Sebagai tambahan, jika KTP elektronik bapak dan ibu ada yang sudah rusak, selama masih dapat terbaca dan terlihat fotonya artinya KTP elektroniknya masih dapat digunakan,” tambahnya.

Melanjutkan sosialisasi ke Pulau Tihi-Tihi, pihak Disdukcapil kembali mengajak warga Tihi-Tihi untuk melakukan pemuktahiran data sesuai dengan data yang terbaru.

“Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan data yang terbaru. Perlu diketahui, semua kepengurusannya gratis tanpa dipungut biaya,” tutur Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Muh. Thamrin.

Pada kesempatan tersebut, mewakili warga Pulau Tihi-Tihi, Ketua RT 17 menyampaikan salah satu hambatan warga dalam kepengurusan administrasi kependudukan adalah jarak yang jauh. Warga berharap agar proses kepengurusan untuk masyarakat pesisir dapat dipermudah.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Dafduk Eka Dedi Anshariddin menjelaskan bahwa pihaknya akan  mengkaji kembali persoalan tersebut agar diberi kebijakan khusus warga pesisir untuk pengambilan KTP sehingga dapat diwakilkan. Namun untuk perekaman seluruh warga wajib datang karena adanya pengambilan sidik jari dan foto KTP.

Diakhir acara, pihak Disdukcapil memberikan pelayanan perekaman e-KTP bagi warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Pelayanan jemput bola ini, tentunya sangat mempermudah warga pesisir dalam mengurus administrasi. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, seluruh warga pesisir Pulau Selangan maupun Tihi-Tihi dapat memahami jenis dokumen yang dibutuhkan dan proses pengurusan administrasi kependudukan.

PPID Kota Bontang