Penuhi Hak Warga, Disdukcapil Sediakan Pojok Bermain Anak, Ruang Laktasi dan Fasilitas Penyandang Disabilitas

(Bontang, 6 Maret 2018). Untuk mendukung program pemerintah tentang prasarana pelayanan publik yang responsif gender dan ramah anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang menyediakan fasilitas pojok bermain anak, ruang laktasi dan fasilitas khusus penyandang disabilitas.

Penyediaan fasilitas tersebut, merupakan suatu bentuk upaya Pemkot Bontang dalam memberikan kenyamanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Saya berharap penyediaan fasilitas sarana dan prasarana publik ini dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya infrastruktur fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak,” harap Yuli, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bontang pada Senin, 05 Maret 2018 di Ruang Kerjanya.

Labih lanjut Yuli menjelaskan, penyediaan fasilitas kursi roda merupakan bantuan dari Dinas Sosial Kota Bontang, sedangkan pojok bermain dan pojok laktasi merupakan pengadaan dari Disdukcapil sendiri di Tahun 2018. “Fasilitas kursi roda disiapkan bagi penyandang disabilitas yang harus mendapatkan perlakuan khusus dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil. Selain itu, hal ini diamanahkan dalam Undang-Undang  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik bagi seluruh warga negara termasuk penduduk yang berkebutuhan khusus yaitu kaum difabel,” terang Yuli.

Yuli juga menerangkan bahwa disediakannya pojok laktasi bagi ibu menyusui adalah agar para ibu dapat menunaikan kewajiban dalam memberikan ASI kepada buah hatinya. Selain itu, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 15 tahun 2013 Tentang Penyediaan Fasilitas Ruang Menyusui di Tempat- tempat Layanan Publik.

“Sedangkan penyediaan pojok bermain anak di Kantor Disdukcapil Kota Bontang adalah untuk mendukung Kota Bontang sebagai Kota Layak Anak (KLA), sebagaimana pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009  Tentang Pelayanan Publik yang menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif,” tutup Yuli.

Dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik ini, hak-hak semua warga Kota Bontang dapat terpenuhi sebagaimana amanah peraturan yang berlaku.

PPID Kota Bontang