Pemkot Bontang Gelar Rakor Bappeda Se-Kaltim

(Bontang, 7 Februari 2018). Hadir dalam Rapat Koordinasi, Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Zairin Zain, ketua DPRD kota Bontang Nursalam ,Forkompinda dan Plt. Sekretaris Daerah Kota Bontang Artahnan pada hari Selasa 6 Februari 2018. Rakor dibuka dengan ucapan selamat datang oleh Walikota Bontang , Neni Moerniaeni bertempat di Ball RoomHotel Sintuk Bontang.

Tema Rakor tahun 2018 ini adalah memperkuat daya saing investasi untuk mempercepat hilirisasi industri dengan menitikberatkan pada penyusunan  RKPD tahun 2019 berdasarkan pada perumusan  isu strategis dan kebijakan penataan kewilayahan untuk periode 2018 – 2023 yang bertumpu pada peningkatan investasi di sektor industri yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan .  Rakor Bappeda ini dihadiri oleh 10 kabupaten/kota se-Kaltim, berjumlah sekira 200 orang dan dilaksanakan selama 2 hari.

Dalam sambutannya Walikota Neni menegaskan agar memperhatikan dan menguatkan pembangunan industri hilir di seluruh kabupaten/kota sebagai upaya pencapaian perekonomian masyarakat yang berkesinambungan. Walikota juga mengharapkan agar kepala Bappeda provinsi segera menyelesaikan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) dan zonasi wilayah laut sebagai salah satu upaya penguatan industri hilir.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan oleh Kepala Bappeda Prov. Kaltim  Zairin Zain menyampaikan bahwa untuk Provinsi Kalimantan Timur ketergantungan terhadap tambang sangat berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja.  Karenanya, Provinsi Kalimantan timur memandang industri hilirisasi sebagai isu strategis dan solusi terhadap kondisi yang pernah menghantam APBD provinsi, yaitu turunnya harga barang tambang. Turunnya harga barang tambang menyebabkan turunnya dana APBD Provinsi Kalimantan secara keseluruhan. Karena APBD provinsi  sangat bergantung pada besarnya dana perimbangan. Dengan demikian  proses hilirisasi industri dianggap dapat menjadi solusi  alternatif jika terjadi peristiwa yang sama  seperti pada tahun 2016.

Gubernur juga menyampaikan bahwa  hilirisasi  industri dapat berjalan efektif dan efesien terhadap iklim  investasi, apabila  didukung  dgn kesiapan infrastruktur dan kemudahan proses perijinan. Karenanya pada kesempatan ini, gubernur mengharapkan agar rakor BAPPEDA  dapat dihasilkan kesepakatan  dan rumusan program kerja yang berintegrasi dengan  provinsi serta menggunakan  alokasi  anggaran untuk melaksanakan  program prioritas dan strategis. Dengan demikian akan menghasilkan rumusan rumusan terkait  Isu strategis pembangunan daerah dan  arah kebijakan berbasis sektoral dan kewilayahan.

PPID Kota Bontang